Kriminal
Share this on:

Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

  • Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk
  • Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) untuk memperbaiki tata kelola lembaga permasyarakatan (lapas). Hal ini menyusul kabar terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto yang kedapatan pelesiran di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (14/6) lalu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ditjen PAS terkait rencana perbaikan tata kelola lapas. Dalam proses koordinasi tersebut, Ditjen PAS sempat mengutarakan wacana untuk menempatkan terpidana korupsi di Lapas Nusakambangan.

Namun, hal tersebut hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Untuk itu, Febri mengingatkan agar Ditjen PAS tetap berupaya menjalankan rencana aksi tersebut. "Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," ujar Febri di Jakarta, Minggu (16/6) kemarin.

Febri khawatir dengan sering terjadinya hal ini, kepercayaan publik terhadap lapas jadi menurun. Apalagi, ini bukan kali pertama eks Ketua DPR itu terpergok pelesiran ke luar lapas. Akhir April 2019 lalu, Setnov juga pernah kedapatan mengunjungi salah satu restoran di RSPAD Gatot Subroto.

Bahkan, berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan salah satu program acara televisi, Setnov diduga menjadi salah satu narapidana yang mendekam di sel mewah Lapas Sukamiskin. "Jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas," sambung Febri.

Akibat perbuatannya, Setnov saat ini diketahui dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur yang terkenal dengan tingkat pengamanan maksimum. Ia pun dikabarkan mendekam di sel isolasi. KPK pun menghargai keputusan Ditjen PAS tersebut.

Kendati demikian, Febri kembali mengingatkan Ditjen PAS untuk serius membenahi pengelolaan lapas. Agar, peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan beresiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjenpas yang memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab agar Lapas dikelola dengan baik," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Liberti Sitinjak menyesali peristiwa ini. Ia mengakui kecolongan sehingga Setnov bisa berkeliaran bebas di luar lapas. Sebagai penyesalan, dirinya menyampaikan permintaan terbuka kepada masyarakat.

"Atas nama pimpinan wilayah Kanwil Kemenkumham Jabar yang menaungi Lapas Sukamiskin, saya mohon maaf pada publik dan pada para penegak hukum lainnya atas kejadian ini," kata Liberti.

Liberti menjelaskan, pihak Lapas Sukamiskin mengeluarkan izin Setnov untuk keluar lapas berdasarkan rekomendasi dokter. Rekomendasi tersebut berisi imbauan agar Setnov menjalani perawatan di RS Santosa Bandung.

Liberti pun mengaku sempat menjenguk Setnov di rumah sakit. Saat itu, ia melihat Setnov tengah terbaring. Selang infus juga terlihat melekat di tangannya. Usai menjalani perawatan, Setnov kembali ke Lapas Sukamiskin pada Jumat (14/6) malam.

Ia menyebut Setnov diduga keluyuran ke tempat tidak seharusnya usai menjalani perawatan. Liberti menyatakan, ini merupakan kelalaian petugasnya yang mendampingi Setnov selama perawatan."Sebagai tindak lanjut, petugas pengawal tersebut kami periksa dan kami tarik ke Kanwil Kemenkumham Jabar. Akan ditindak sesuai prosedur hukum. Minggu depan sudah bisa diketahui hasil pemeriksaannya seperti apa," sambungnya. (riz/fin/ful)

Berita Berikutnya

Kivlan Zein Dijerat Tiga Kasus
Kivlan Zein Dijerat Tiga Kasus

Berita Sejenis

KPK Temukan Celah Korupsi Sistem e-Katalog

KPK Temukan Celah Korupsi Sistem e-Katalog

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membenahi tata


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Diselundupkan, Lobster Lampung Dibandrol Rp8 Miliar, Batam Rp13 Miliar

Diselundupkan, Lobster Lampung Dibandrol Rp8 Miliar, Batam Rp13 Miliar

Mafia perdagangan bibit lobster di sejumlah daerah bukannya kapok tapi kian menggurita. Ini dibuktikan dengan sederet pengungkapan yang dilakukan aparat kepolis


Hubungan Polri dan Masyarakat Masih Buruk

Hubungan Polri dan Masyarakat Masih Buruk

Kasus pengeroyokan empat anggota polisi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan menunjukan hubungan Polri dan masyarakat masih buruk.


Laporkan Akun @Hendralm, Ditjen Dukcapil Kemendagri Disorot

Laporkan Akun @Hendralm, Ditjen Dukcapil Kemendagri Disorot

Pemilik akun Twitter @Hendralm milik warganet bernama Hendra Hendrawan (23) akan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.


Tudingan Kepada Tiga Calon Capim KPK dari Polri Tak Berdasar

Tudingan Kepada Tiga Calon Capim KPK dari Polri Tak Berdasar

Tiga calon pimpinan (Capim) KPK dari institusi Polri diterpa kabar tak sedap. Rekam jejak ketiganya dinilai buruk.


Sejumlah Kandidat Capim KPK Dianggap Bereputasi Buruk

Sejumlah Kandidat Capim KPK Dianggap Bereputasi Buruk

Beberapa nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos uji kompetensi dianggap memiliki reputasi buruk.


Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian Ombudsman.


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


PKS dan Gerindra Berebut Kursi di Mahkamah Konstitusi

PKS dan Gerindra Berebut Kursi di Mahkamah Konstitusi

Sengketa pemilihan legislatif (Pileg) yang dipertontonkan di Mahkamah Konstitusi (MK) kian menarik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!