Kriminal
Share this on:

Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

  • Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk
  • Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) untuk memperbaiki tata kelola lembaga permasyarakatan (lapas). Hal ini menyusul kabar terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto yang kedapatan pelesiran di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (14/6) lalu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ditjen PAS terkait rencana perbaikan tata kelola lapas. Dalam proses koordinasi tersebut, Ditjen PAS sempat mengutarakan wacana untuk menempatkan terpidana korupsi di Lapas Nusakambangan.

Namun, hal tersebut hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Untuk itu, Febri mengingatkan agar Ditjen PAS tetap berupaya menjalankan rencana aksi tersebut. "Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," ujar Febri di Jakarta, Minggu (16/6) kemarin.

Febri khawatir dengan sering terjadinya hal ini, kepercayaan publik terhadap lapas jadi menurun. Apalagi, ini bukan kali pertama eks Ketua DPR itu terpergok pelesiran ke luar lapas. Akhir April 2019 lalu, Setnov juga pernah kedapatan mengunjungi salah satu restoran di RSPAD Gatot Subroto.

Bahkan, berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan salah satu program acara televisi, Setnov diduga menjadi salah satu narapidana yang mendekam di sel mewah Lapas Sukamiskin. "Jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas," sambung Febri.

Akibat perbuatannya, Setnov saat ini diketahui dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur yang terkenal dengan tingkat pengamanan maksimum. Ia pun dikabarkan mendekam di sel isolasi. KPK pun menghargai keputusan Ditjen PAS tersebut.

Kendati demikian, Febri kembali mengingatkan Ditjen PAS untuk serius membenahi pengelolaan lapas. Agar, peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan beresiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjenpas yang memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab agar Lapas dikelola dengan baik," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Liberti Sitinjak menyesali peristiwa ini. Ia mengakui kecolongan sehingga Setnov bisa berkeliaran bebas di luar lapas. Sebagai penyesalan, dirinya menyampaikan permintaan terbuka kepada masyarakat.

"Atas nama pimpinan wilayah Kanwil Kemenkumham Jabar yang menaungi Lapas Sukamiskin, saya mohon maaf pada publik dan pada para penegak hukum lainnya atas kejadian ini," kata Liberti.

Liberti menjelaskan, pihak Lapas Sukamiskin mengeluarkan izin Setnov untuk keluar lapas berdasarkan rekomendasi dokter. Rekomendasi tersebut berisi imbauan agar Setnov menjalani perawatan di RS Santosa Bandung.

Liberti pun mengaku sempat menjenguk Setnov di rumah sakit. Saat itu, ia melihat Setnov tengah terbaring. Selang infus juga terlihat melekat di tangannya. Usai menjalani perawatan, Setnov kembali ke Lapas Sukamiskin pada Jumat (14/6) malam.

Ia menyebut Setnov diduga keluyuran ke tempat tidak seharusnya usai menjalani perawatan. Liberti menyatakan, ini merupakan kelalaian petugasnya yang mendampingi Setnov selama perawatan."Sebagai tindak lanjut, petugas pengawal tersebut kami periksa dan kami tarik ke Kanwil Kemenkumham Jabar. Akan ditindak sesuai prosedur hukum. Minggu depan sudah bisa diketahui hasil pemeriksaannya seperti apa," sambungnya. (riz/fin/ful)

Berita Berikutnya

Kivlan Zein Dijerat Tiga Kasus
Kivlan Zein Dijerat Tiga Kasus

Berita Sejenis

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


PKS dan Gerindra Berebut Kursi di Mahkamah Konstitusi

PKS dan Gerindra Berebut Kursi di Mahkamah Konstitusi

Sengketa pemilihan legislatif (Pileg) yang dipertontonkan di Mahkamah Konstitusi (MK) kian menarik.


Amnesti Baiq Tak Dikabulkan Bisa Berdampak Buruk

Amnesti Baiq Tak Dikabulkan Bisa Berdampak Buruk

Menkumham Yasonna H. Laoly memastikan pemerintah memberi perhatian serius terhadap kasus yang tengah dihadapi Baiq Nuril.


Soal Makanan Lapas, Negara Berpotensi Rugi Rp520 Miliar

Soal Makanan Lapas, Negara Berpotensi Rugi Rp520 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengkaji Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan guna memetakan area rawan korupsi.


Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara USD 477 Juta

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara USD 477 Juta

Jajaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung mengklaim pihaknya telah menyelamatkan uang negara hingga USD 477,625.927.


Hadapi Sengketa Pemilu, Kejagung Siapkan Jaksa Pengacara Negara

Hadapi Sengketa Pemilu, Kejagung Siapkan Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan Agung dan kejaksaan seluruh daerah akan menyiapkan jaksa-jaksa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pasca Pemilu 2019.


75 Orang Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi SPAM ke KPK

75 Orang Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi SPAM ke KPK

Dugaan bagi-bagi uang dalam setiap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kian menguat.


Ngaku Polisi, Dua Perampas HP Dimassa

Ngaku Polisi, Dua Perampas HP Dimassa

Aksi tindak kriminalitas yang kian meresahkan masyarakat Kota Santri kembali terjadi.


Vonis Mantan Pengacara Setnov Diperberat

Vonis Mantan Pengacara Setnov Diperberat

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kalimat ini yang pas bagi Fredrich.


Komplotan Maling Sapi Kian Merajalela

Komplotan Maling Sapi Kian Merajalela

Para komplotan pencuri hewan ternak sapi di wilayah pinggiran akhir-akhir ini kian merajalela.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!