Kriminal
Share this on:

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

  • Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat
  • Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019 sekaligus.

Penyerahan dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Muhammad Yusni dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Jan S Maringka. Proses penyerahan tersangka diterima oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Kami bersama ini dalam rangka penyerahan saudara SSL (Satriawan Sulaksono) yang sudah kita lakukan pemeriksaan di pengawasan dan kami terima kasih kepada rekan KPK," ujar Jamwas Yusni di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/8) kemarin.

Jamwas Muhammad Yusni mengatakan, pihaknya sempat memeriksa Satriawan pasca ditetapkan tersangka oleh KPK pada Selasa (20/8). Usai pemeriksaan rampung, maka pihaknya memutuskan menyerahkan tersangka kepada KPK.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pemberhentian sementara terhadap tersangka dari jabatannya sebagai jaksa. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian.

"Kami lakukan pemberhentian sementara ya sambil menunggu nanti putusan bersifat tetap untuk pemberhentian secara permanen. Jadi kita menunggu dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan akan menerima penghasilan 50% dari gaji pokok," ucap Yusni.

Yusni menambahkan, perkara yang menjerat Satriawan dan Jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitri tersebut menjadi kasus korupsi terakhir di lingkungan Kejagung. Ia berharap peraka tersebut dapat menjadi renungan bagi jaksa-jaksa lain agar tidak terjebak dalam lingkaran korupsi.

Senada dengan Yusni, Jamintel Kejagung Jan S Maringka menegaskan pihaknya mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi terhadap aparat penegak hukum di lingkungan Gedung Bundar. "Kita jelaskan bahwa Kejaksaan mendukung upaya yang dilakukan dalam rangka pembersihan yang dilakukan oleh KPK terhadap aparat penegak hukum," tuturnya.

Ia pun menggarisbawahi, penegakan hukum tidak sekadar dilihat dari seberapa banyak upaya penindakan yang dilakukan. Melainkan juga harus menekankan sisi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

"Jadi ini adalah bentuk kontribusi dari aparat penegak hukum dan sekali lagi kita harapkan bahwa pencegahan harus bisa dilihat sebagai keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sendiri," pungkas Maringka.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, terungkapnya kasus ini tidak membuat hubungan antara lembaga antirasuah dengan Kejagung renggang. Justru, kata dia, makin mempererat sinergi antara kedua lembaga penegak hukum.

"KPK dan Kejaksaan tetap bekerja sama, sinergi. Mungkin nanti juga dalam tahap penyidikan kami membutuhkan keterangan dari kejaksaan, kami akan minta bantuan juga dari pihak kejaksaan untuk menghadirkan daftar jaksa yang akan dimintai keterangan oleh KPK," kata Alex.

Terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan penyerahan dua jaksa bermasalah tersebut merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam mendukung kasus yang saat ini ditangani KPK.

"Komitmen kita bersama dalam memberantas korupsi. Dan tentunya juga sebagai wujug keseriusan Kejaksaan Agung dalam menindak aparatnya yang terjerat korupsi," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/8).

Dia juga mengatakan kejaksaan memberikan apresiasi kepada KPK dalam ikut bersama-sama menjaga dan mengawal keberadaan TP4 sebagai aset bangsa demi mewujudkan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. (riz/lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pasal Penghinaan Presiden Disorot

Pasal Penghinaan Presiden Disorot

DPR RI hingga saat ini masih melakukan penyempurnaan RKUHP. Rencananya, dewan akan mengesahkannya menjadi UU pada 24 September mendatang.


Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengembangkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dang


Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari setiap tahun selalu menjadi masalah di Indonesia.


Penunggak Pajak Bakal Ditangkap

Penunggak Pajak Bakal Ditangkap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan menangkap para penunggak pajak. Terlebih saat ini Pemperov DKI telah menggelar program keringanan pajak.


Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap Mathias Hubert Marie Echene (48), warga negara Perancis


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.


Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Polri memberikan ultimatum kepada tersangka penyebaran provokasi dan hoaks Veronica Koman untuk korperatif.


Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polda Jawa Timur berencana akan memasukan Veronica Koman sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pekan depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!