Kriminal
Share this on:

Terjerat Kasus Narkoba, Perwira Polda Divonis Empat Tahun

  • Terjerat Kasus Narkoba, Perwira Polda Divonis Empat Tahun
  • Terjerat Kasus Narkoba, Perwira Polda Divonis Empat Tahun

JANJI TAK ULANGI LAGI – AKP Kokok Wahyudi saat berkoordinasi dengan rekannya di tahanan PN Semarang, sebelum menjalani sidang putusan. (joko susanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG - Oknum Perwira Polda Jateng AKP Kokok Wahyudi, 51, akhirnya menerima putusan empat tahun penjara, atas perkara dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,509 gram. Dengan demikian, perkaranya resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah.

Majelis hakim dalam putusan banding ini dipimpin oleh PT Alfred Panggala Batara Randa, didampingi dua hakim anggota yakni, Eko Tunggul Pribadi dan Ewit Soetriadi. Dalam putusannya, majelis PT menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Putusan banding tersebut tercatat dengan nomor perkara 303/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa. Menguatkan putusan PN Semarang pada 30 Agustus 2018 Nomor: 204/Pid.Sus/2018/ PN Smg, yang dimintakan banding. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 ribu.

Selain pidana empat tahun penjara, terdakwa yang pernah bertugas sebagai Kepala Unit di Direktorat Narkoba Polda Jateng tersebut, juga dipidana denda Rp800 juta subsidair satu bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

”Adapun hal-hal yang memberatkan, terdakwa selaku penegak hukum tidak memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah 32 tahun mengabdi sebagai anggota Polri. Juga berjanji tak mengulangi lagi perbuatannya,” kata hakim Alfred Panggala Batara Randa, dalam amar putusannya.

Perkara tersebut diajukan AKP Kokok, melalui tim kuasa hukumnya, dari kantor Law Office Yosep Parera and Partners. Terkait putusan banding tersebut, pihaknya menyatakan menerima. ”Kami maupun klien kami (AKP Kokok) sudah menyatakan menerima putusan banding, jadi sudah berkekuatan hukum tetap," kata salah satu tim kuasa hukumnya, Andreas Hijrah Aerudin saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (24/1).

Sebelumnya, pihaknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa didasari surat perintah Direktur Ditresnarkoba Polda Jateng. Sedangkan, persoalan terdakwa menemukan barang temuan sabu, hanya karena belum melaporkan ke atasan.

”Dalam dakwaan tidak dijelaskan surat tugas itu masih berlaku atau tidak. Itu bukan dalam kapasitas menguasai atau menyimpan. Tapi tidak melapor dan mengembalikan sabu ke pengelola barang bukti,” sebut kuasa hukum lainnya, Ephin Apriyandanu dan Ceicilia Novita Prameswari.

Putusan PT tersebut, sama dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama dari PN Semarang yang dipimpin Casmaya, didampingi dua hakim anggota, Edi Suwanto dan Bakri. Namun demikian, baik putusan PN maupun PT tersebut, diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penintut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Slamet yang menuntut pidana 6 tahun penjara. Serta denda Rp800 juta subsidair 3 bulan kurungan. (jks/ida/fat/jpg)

Berita Sebelumnya

Diduga Masih Ada Ladang Ganja
Diduga Masih Ada Ladang Ganja

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI

Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI

Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses hukum atas kasus pemerkosaan terhadap WNI di Malaysia.


Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Tersangka kasus hoaks, makar, dan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen tak akan memperoleh penangguhan penahanan.


Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Desrizal, salah seorang pengacara Tomy Winata, ditetapkan polisi sebagai tersangka Kasus pemukulan Hakim PN Jakarta Pusat.



KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI Tunggu Hasil Forensik

Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI Tunggu Hasil Forensik

Kepolisian Negara Bagian Perak, Malaysia membantah proses penyidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap TKI lambat.


Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus menu makanan yang ditulis pihak maskapai Garuda Indonesia berujung masalah hukum diminta diselesaikan secara kekeluargaan.


TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dinilai tak ada manfaatnya.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian Ombudsman.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!