Kriminal
Share this on:

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

  • Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri
  • Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain. Jangan hanya fokus kepada kasus yang tengah diusut. Jika terbukti ada kesalahan di internal, KPK harus mau evaluasi diri.

Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman Jakarta wajib menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, selama ini KPK hanya fokus kepada integritas pimpinan. Bagi staf dirasa kurang mendapat perhatian.

"Saya kira ini bagus dan bisa menjadi introspeksi. KPK juga harus memperhatikan bawahan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hal serupa tidak terulang di kemudian hari," kata Donal kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Selasa (16/7) kemarin.

Diketahui, Ombudsman perwakilan Jakarta Raya telah menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait kasus pelesiran tahanan Korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham (IM). Dalam laporan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan pelanggaran suap yang dilakukan Idrus terhadap pengawal tahanan KPK, Marwan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam jumpa pers memperlihatkan proses penyerahan uang dari pihak Idrus ke Marwan terjadi di sebuah kedai kopi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

"Jadi bisa dilihat ada transaksi yang terjadi dari pihak yang kami duga ajudan atau penasihat hukum atau kerabat dari saudara IM kepada petugas waltah (pengawal tahanan) KPK. Dan tadi di video itu terlihat jelas. Kami sudah koordinasikan ke pihak KPK terkait tindakan kolektif apa yang bisa dilakukan," jelas Teguh.

Asisten Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Indra Wahyu Bintoro menambahkan, Idrus memberikan sejumlah uang kepada Marwan. Menurut Indra, Marwan telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Ombudsman juga menyampaikan enam poin korektif pada pimpinan KPK. Ombudsman mendesak pimpinan KPK memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum, Direktur Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengamanan terkait maladministrasi yang dilakukan Marwan. Diketahui, Marwan menjadi pengawal terpidana kasus suap Idrus Marham.

Idrus sendiri diketahui bebas berjalan-jalan di RS MMC pada Juni lalu. Ombudsman meminta pimpinan KPK melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi ketiga pejabat itu. Ketiga, Ombudsman juga memerintahkan Kepala Biro Umum menyusun petunjuk pelaksanaan dan dukungan sarana prasarana untuk pengamanan dan pengawalan tahanan.

Selain itu, memerintahkan Kepala Biro Umum dan Kabag Pengamanan untuk mengevaluasi pelaksana tugas kepala rutan dan pelaksana harian kepala rutan. Ombudsman juga meminta Direktur Pengawasan Internal memeriksa Marwan terkait pelanggaran maladministrasi.

Poin terakhir, Ombudsman menekankan agar Direktur Pengawasan Internal mengecek keterlibatan pihak lain yang mungkin bekerja sama dengan Marwan. "Terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta kepada Ketua KPK untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tindakan korektif serta menyampaikan hasil pelaksanaan paling lambat 30 hari kerja sejak disampaikan LAHP," papar Teguh. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar.


Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Bandung, Jawa Barat terpaksa harus dinonaktifkan dari jabatannya.


Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Kamis (22/8).


Ceramah UAS Jangan Dibawa ke Ranah Hukum

Ceramah UAS Jangan Dibawa ke Ranah Hukum

Sejumlah laporan terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya di sebuah pengajian tertutup.


Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Tim Siber Bareskrim Polri belum juga berhasil menangkap pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan hoaks, terkait insiden mahasiswa Papua di Malang dan


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!