Kriminal
Share this on:

Terlibat Curanmor dan Pencabulan, Dua Polisi Dipecat

  • Terlibat Curanmor dan Pencabulan, Dua Polisi Dipecat
  • Terlibat Curanmor dan Pencabulan, Dua Polisi Dipecat

DIPECAT - Kombes Pol Muhammad Nasir Anwar melepas seragam dinas Brigadir Eko Budi Sukoyo di halaman Mapolresta Pontianak, Jumat (7/12) kemarin. (abdul halikurrahman/rk)

PONTIANAK - Dua anggota polisi yang bertugas di jajaran Polresta Pontianak dipecat. Masing-masing bernama Brigadir Eko Budi Sukoyo (32) dan Bripda Dori Buma Putra (25).

Upacara pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap dua personel polisi lulusan bintara tersebut digelar di halaman Mapolresta Pontianak Jumat (7/12) pagi. PTDH dipimpin langsung oleh Kapolresta Pontianak Kombes Pol Muhammad Nasir Anwar.

Kapolresta sendiri yang melepas seragam dinas Brigadir Eko Budi Sukoyo dan menggantinya dengan kemeja sipil. Sementara Bripda Dori Buma Putra, tidak hadir dalam upacara PDTH itu. Yang bersangkutan masih diburu kepolisian.

Saat ini Dori sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus tindak pidana umum yang menjeratnya. Upacara PTDH turut disaksikan pejabat utama Polresta beserta personel yang bertugas di lingkungan tersebut dan seluruh Kapolsek se Kota Pontianak.

Kapolresta mengatakan, Brigadir Eko Budi Sukoyo sebelumnya bertugas di bagian operasional (Bag Ops) Polresta Pontianak. Eko dipecat karena terbukti terlibat tindak pidana pencurian motor (curanmor) sebanyak enam kali. Selain itu, Eko juga tercatat telah melakukan desersi atau meninggalkan kedinasannya tanpa keterangan selama 33 hari.

Sementara Bripda Dori Buma Putra sebelumnya merupakan anggota Sat Shabara Polresta Pontianak. Dia dipecat karena melakukan perbuatan amoral. Yaitu mencabuli anak di bawah umur. Dori juga melakukan desersi selama 141 hari.

Karena perbuatan tersebut, keduanya dianggap layak dikenakan pasal 11, huruf C, dan Pasal 14 ayat 1 huruf A, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan Tidak Hormat.

"Sanksi tegas ini adalah wujud komintmen dari pimpinan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau pidana, pasti akan diberi sanksi yang berat," kata Kapolresta kepada awak media.

Anwar berharap, upacara PTDH dua anggota polisi itu menjadi pelajaran penting dan berharga terhadap seluruh jajaran Polresta Pontianak. Agar tak melakukan kesalahan serupa. "Kita harapkan, hal seperti ini, tidak terjadi lagi," tegasnya.

Anwar berkomitmen membina anggota jajaran Polresta Pontianak agar tak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng institusi Polri. Dia juga berkomitmen akan memberikan apresiasi kepada anggota yang mampu bekerja dengan baik. “Bagi yang berprestasi, akan saya beri reward," janjinya.

Sebaliknya, bagi anggota yang bandel. Apalagi terlibat tindak pidana, maka ia pun tak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas sesuai kesalahan yang dilakukan. "Apalagi anggota terlibat narkoba sekecil apapun, tidak pakai pikir, langsung di proses pidana," tegasnya.

Sementara terkait Dori yang masih buron, Anwar meminta anggota Satreskrim secepat mungkin menangkap yang bersangkutan. Ia pun memberi target masimal dua minggu Dori tertangkap. “Sehingga kerja anggota bisa ringan dan bisa mengerjakan hal yang lain," lugasnya. (abd/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya buka suara atas putusan Mahkamah Agung.


Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Kapal MT yang diduga melakukan transfer BBM ilegal di Perairan Muara Baru, Jakarta Utara ditangkap, Kamis (18/7).


Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Tersangka kasus hoaks, makar, dan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen tak akan memperoleh penangguhan penahanan.


Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Desrizal, salah seorang pengacara Tomy Winata, ditetapkan polisi sebagai tersangka Kasus pemukulan Hakim PN Jakarta Pusat.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Diragukan Keamanannya, Amerika Selidiki Viralnya Aplikasi FaceApp

Diragukan Keamanannya, Amerika Selidiki Viralnya Aplikasi FaceApp

FBI dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) diminta melakukan penyelidikan keamanan dan privasi nasional pada FaceApp,


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara.


Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.


Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!