Kriminal
Share this on:

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

  • Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat
  • Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petahana Bima Haria Wibisana meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan sementara terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditahan dan menjadi tersangka tindak pidana dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh Kepolisian Daerah (Polda).

Sikap BKN itu untuk menindaklanjuti temuan KPK dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) dalam OTT terhadap Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Bendahara Pengeluaran BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kota Pematangsiantar, Sumut, beberapa waktu lalu.

Permintaan pemberhentian sementara ASN tersebut dituangkan dalam surat Kepala BKN Nomor: F.26-30/V 93-2/40 dan F.26-30/V 93-1/42, yang ditujukan kepada Walikota Pematangsiantar dan Plt. Gubernur Kepri selaku PPK. "ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara, berlaku akhir bulan sejak ASN tersebut ditahan," bunyi surat Kepala BKN itu.

Mengutip Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Pasal 276 huruf c dan Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kepala BKN menegaskan, pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan hingga tersangka dibebaskan dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau telah ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Sebagaimana diketahui, dalam keterangan resminya KPK menyampaikan selain penetapan tersangka kepada Gubernur Kepri, dua pejabat yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemerintah Provinsi Kepri," paparnya.

Sementara untuk OTT Kepala BKD dan Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Pematangsiantar, Ditreskrimsus Polda Sumut juga menetapkan tersangka atas kasus pemotongan insentif pekerja pemungut pajak itu.

Melalui surat tersebut BKN mengingatkan kepada Gubernur Riau sebagai PPK, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai PPK. "Pemberhentian sementara bagi ASN tersangka terpidana ini menjadi rangkaian penegakan reformasi birokrasi yang telah bergulir selama ini," imbuhnya.

Bima Haria juga meminta kepada Walikota Pematangsiantar dan Plt. Gubernur Kepri untuk memperhatikan hak PNS yang diberhentikan sementara, dengan memberikan uang pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terpisah, pengamat politik Endri Sanopaka mengatakan, OTT yang kerap terjadi dan kerap melibatkan ASN maupun kepala daerah menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. "Pengawasan yang lemah salah satu penyebab terjadinya praktik gratifikasi atau korupsi. Kekuasaan tanpa pengawasan potensial koruptif," terang Ketua Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji,di Tanjungpinang itu.

Ia mengatakan lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi yakni DPRD misalnya, juga tidak berjalan. Fungsi pengawasan anggota legislatif yang kurang maksimal terhadap kinerja pemerintahan salah satu penyebab terjadinya jual-beli kebijakan.

"Jadi percuma saja DPRD Kepri diberi kewenangan untuk mengawasi, tetapi tidak mampu menjalankannya. Belum lagi permasalahan lain yang berhubungan dengan izin pertambangan bauksit, pasir, timah, dan granit di Kepri. Mereka yang memiliki akses untuk mengawasi secara maksimal," ujarnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Bandung, Jawa Barat terpaksa harus dinonaktifkan dari jabatannya.


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Perusahaan Internasional Diduga Terlibat Pelanggaran HAM

Perusahaan Internasional Diduga Terlibat Pelanggaran HAM

UN Fact-Finding Mission mengungkap puluhan perusahaan asing Asia dan Eropa berisiko terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Rakh


Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Penegakan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral pada Pemilu 2019 masih lemah.


Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

PT INTI membantah dua orang yang terjaring OTT KPK, Rabu (31/7) dan Kamis (1/8) lalu, bukan pegawai perusahaan.


Lagi, WNI Terlibat Peredaran Narkoba di Malaysia

Lagi, WNI Terlibat Peredaran Narkoba di Malaysia

Kepolisian Malaysia berhasil membongkar kasus peredaran narkoba senilai total 1,75 juta Ringgit atau setara Rp5,9 miliar, dari tangan sembilan pelaku.


OTT Bupati Kudus M. Tamzil Memalukan

OTT Bupati Kudus M. Tamzil Memalukan

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyebutkan perilaku Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terkena OTT KPK merupakan tindakan memalukan.


Bupati Kudus Dicokok KPK

Bupati Kudus Dicokok KPK

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7) siang.


Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi calon legislatif terpilih. Waktunya tak banyak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!