Kriminal
Share this on:

Terpidana Kebiri Kimia Ajukan Peninjauan Kembali (PK)

  • Terpidana Kebiri Kimia Ajukan Peninjauan Kembali (PK)
  • Terpidana Kebiri Kimia Ajukan Peninjauan Kembali (PK)

JAKARTA - Rencana jaksa di Mojokerto, Jawa Timur, yang akan mengeksekusi hukuman kebiri terhadap Muhammad Aris, terpidana kejahatan seksual sembilan anak tampaknya belum bisa dilakukan. sebab, Aris melakukan langkah hukum peninjauan kembali (PK).

Kuasa hukum Muhammad Aris, Handoyo mengajukan PK atas kliennya yang divonis menjalani hukuman kebiri kimia. "Hari ini saya menandatangani surat kuasa hukumnya, dan besok kami mengajukan peninjauan kembali kasus tersebut," katanya, Selasa (27/8).

Ia mengatakan, alasan melakukan peninjauan kembali atas kasus yang dihadapi kliennya itu adalah belum adanya petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan hukuman kebiri itu. "Sederhana saja, masih belum ada peraturan teknis pelaksanaan hukuman kebiri itu. Ini yang menjadi pertimbangan kami melakukan PK," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya sendiri tidak memiliki kapasitas kesehatan yang menyebutkan jika kode etik ikatan dokter Indonesia (IDI) tidak bisa melakukan kegiatan kebiri itu. "Termasuk juga adanya desakan dari berbagai pihak yang menolak melaksanakan hukuman kebiri itu," katanya.

Ia juga mengakui, jika kliennya itu termasuk orang yang agak lambat jika diajak berkomunikasi, sehingga diperlukan pemeriksaan psikologi lanjutan kondisi kesehatan kliennya itu. "Agak lambat kalau diajak berkomunikasi, dan juga seperti orang linglung. Orang jawa bilang kesambet (kemasukan makhluk halus)," katanya.

Namun, kata dia, hal itu tidak akan digunakan dalam materi pembelaan dalam PK nanti, karena yang penting adalah hukuman kebiri itu belum ada petunjuk teknisnya. "Kalau hukuman mati kan sudah ada petunjuk teknisnya, nah kalau kebiri ini kan masih belum ada," ujarnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan menghukum menggunakan kebiri kimia adalah membalas kekejaman dengan kekejaman. Menurutnya semua pihak harus bersatu dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak dan tidak ada keraguan sama sekali terkait hal tersebut. Namun, penghukuman tidak harus dilakukan dengan kebiri kimia.

"Itu bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan itu sendiri. Otoritas di Indonesia harus mencari alternatif penghukuman lain untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak tanpa harus berujung pada hukuman mati, yang juga masuk dalam kategori penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang melanggar HAM," katanya, Selasa (27/8).

Dia menegaskan penghukuman kebiri kimia melanggar aturan internasional tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Para pelaku harus dihukum berat setimpal dengan kejahatannya. Pemenjaraan dalam waktu yang lama disertai program-program penyadaran yang dapat membuat seseorang menjadi sadar akan perbuatannya adalah salah satu caranya.

"Kami memahami bahwa pemerintah berupaya menunjukkan ketegasannya dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi masalah serius di Indonesia lewat penghukuman kebiri kimia. Namun itu adalah cara instan yang justru menjauhkan pemerintah dari tanggung jawabnya untuk reformasi kompleksitas instrumen hukum dan kebijakan terkait pelindungan anak. Amnesty International menolak segala bentuk kejahatan seksual termasuk terhadap anak dan meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat untuk menghentikan kejahatan seksual," tutupnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto mengatakan keputusan menerapkan hukuman kebiri kimia, merupakan upaya kuat pemerintah untuk melindungi anak-anak dari predator seks. "Ini pesan yang sangat kuat betapa komitmen pemerintah sangat kuat untuk melindungi anak-anak terutama dari predator yang berulang," katanya.

Edi menjelaskan, kebiri kimia tidak serta merta diterapkan begitu pelaku melakukan kekerasan, tapi merupakan suatu langkah akhir yang tegas ketika pelaku mengulang kembali perbuatannya. "Intinya betapa pemerintah punya semangat dan visi yang besar untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual yang akan membahayakan masa depan mereka," tambah Edi.

Diketahui, terdakwa Predator seksual sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris divonis hukuman 12 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara. Tak hanya itu, M Aris juga dikenai hukuman tambahan yakni kebiri kimia.

Vonis ini memang jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa M Aris 17 tahun penjara, namun menariknya adanya hukum tambahan kebiri kimia. Hakim memvonis terdakwa M Aris bersalah melanggar pasal 76 Djunctopasal 81 ayat 2. Pada vonis 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penjual Makanan Kelinling Terduga Teroris Ditangkap di Jambi

Penjual Makanan Kelinling Terduga Teroris Ditangkap di Jambi

Densus 88 kembali menangkap satu terduga teroris di Perumnas Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Jumat (11/10), sekira pukul 18.00 WIB.


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


Malaysia Deportasi Puluhan Migran Indonesia

Malaysia Deportasi Puluhan Migran Indonesia

Malaysia kembali mendeportasi 71 pekerja migran Indonesia yang bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat


Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Wacana pembentukan lembaga peradilan pemilu kembali mencuat. Pengadilan yang dibuat khusus menangani masalah pemilu juga diamini lembaga penyelenggara pemilu da


Firli Kembali Disoal saat Sidang Perdana MK

Firli Kembali Disoal saat Sidang Perdana MK

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang pendahuluan pertama uji materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


MA Kurangi Masa Tahanan Irman Gusman

MA Kurangi Masa Tahanan Irman Gusman

Keputusan Mahkamah Agung (MA) kali ini cukup mengejutkan. Masa tahanan terpidana korupsi Irman Gusman dikurangi.


Masa Tahanan Dipotong 1,5 Tahun, KPK Hormati Putusan PK Irman Gusman

Masa Tahanan Dipotong 1,5 Tahun, KPK Hormati Putusan PK Irman Gusman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) terdakwa kasus pengurusan impor gula Irman G


Tim Tabur Kejaksaan Hanya Tangkap Buronan Kelas Teri

Tim Tabur Kejaksaan Hanya Tangkap Buronan Kelas Teri

Program tangkap buronan (tabur) yang digagas Kejaksaan RI hingga kini berhasil menangkap 127 buronan baik tersangka maupun terpidana berbagai perkara tindak pid


Bareskrim Selidiki Fasilitas Kredit BTN ke Developer Kaltim

Bareskrim Selidiki Fasilitas Kredit BTN ke Developer Kaltim

Isu miring terkait adanya dugaan praktik korupsi kembali menerpa PT Bank Tabungan Negara (BTN) persero.


Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Tim gabungan Polda Papua kembali meringkus diduga dalang atau aktor intelektual kasus kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua, beberapa waktu lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!