Kriminal
Share this on:

Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis Ditahan KPK

  • Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis Ditahan KPK
  • Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis Ditahan KPK

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias Aan. Dia adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Makmur ditahan selama 20 hari pertama. Keputusan ini diambil guna kepentingan penyidikan perkara yang menjerat Makmur.

"KPK telah melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka MK (Makmur)," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/11).

Febri menambahkan, Makmur akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Ia mendekam di sana terhitung sejak 31 Oktober hingga 19 November mendatang.

Makmur sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei 2019 lalu. KPK menduga ia telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Di antaranya, Bupati Bengkalis Amiril Mukminin dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis M Nasir. Pertemuan ini, Makmur diduga diberikan proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih senilai Rp527,07 miliar. Sebagai imbalan, Makmur menjanjikan fee sebesar 7-10 persen.

"Dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp105,88 miliar, di mana tersangka MK (Makmur) diduga diperkaya Rp60,5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Sebelumnya, KPK telah memproses dua orang sebagai tersangka dan mendakwa ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Mereka adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai nonaktif dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Pemrosesan tersangka itu atas dugaan korupsi pada proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun anggaran 2013-2015 dan dugaan suap terkait proyek "multiyears" pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Pada pengembangan perkara berikutnya, KPK menetapkan Bupati Bengkalis Amiril Mukminin sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Pada Februari 2016, sebelum menjabat sebagai Bupati Bengkalis, Amiril diduga telah menerima uang senilai Rp2,5 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning multi years tahun anggaran 2017-2019.

Mulanya, lelang proyek tersebut dimenangkan oleh PT CGA. Namun, Dinas PU Kabupaten Bengkalis membatalkan kemenangan PT CGA dengan memberikan Surat Pembatalan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ). Alasannya, perusahaan tersebut diisukan masuk daftar hitam (blacklist) Bank Dunia.

Selanjutnya, PT CGA membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Pada tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan dinyatakan berhak melanjutkan proyek.

Setelah Amiril menjadi Bupati Bengkalis, ia diduga melakukan pertemuan kembali dengan pihak PT CGA. Dalam pertemuan itu, PT CGA diduga meminta bantuan agar kontrak proyek dapat segera ditandatangani. “AMU (Amiril) bersedia membantu,” ucap Laode.

Dalam rentang Juni dan Juli 2017, Amiril diduga menerima uang Rp3,1 miliar dalam bentuk dollar Singapura dari PT CGA. Penyerahan uang diduga untuk memuluskan proyek peningkatan Jalan Duri -Sei Pakning multi years tahun 2017-2019. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction Herry Jung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perizinan di Kabupaten Cirebon.


Waspadai Penyiraman Air Keras di Jalan!

Waspadai Penyiraman Air Keras di Jalan!

Masyarakat diminta waspada terhadap teror penyiraman air keras. Tiga peristiwa beruntun terjadi di Jakarta dengan korban delapan siswi SMP dan seorang penjual s


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


Mantan Koruptor Tetap Bisa Nyalon di Pilkada

Mantan Koruptor Tetap Bisa Nyalon di Pilkada

Peluang larangan mantan terpidana korupsi ikut dalam Pilkada Serentak 2020 semakin kecil.


Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan penegakan hukum khususnya korupsi di Kejaksaan Agung akan diubah. Dari awalnya menitikberatkan soal penindakan, digeser pada pencegahan.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!