Kriminal
Share this on:

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

  • Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK
  • Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kock Meng sebagai tersangka.

Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengatakan, ini merupakan hasil perkembangan perkara yang sebelumnya menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Selain Nurdin, KPK juga menjerat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan pihak swasta bernama Abu Bakar. Kock Meng juga dari pihak swasta.

"NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan dengan total sekitar SGD11.000 dan Rp45 juta," kata Yuyuk dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Yuyuk menyatakan, penerimaan tersebut diduga terkait dengan penerbitan izin prinsip reklamasi untuk area seluas 10,2 hektare di Kepri. Dalam pengembangan penyidikan, kata Yuyuk, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, yakni, Kock Meng. Sehingga, lanjutnya, KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan.

Yuyuk memaparkan, dalam konstruksi perkara, mulanya Pemprov Kepri melakukan proses penyusunan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Raperda tersebut salah satunya memuat rencana reklamasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Lantaran Perda RZWP3K masih dalam tahap pembahasan, izin lokasi dan pelaksabaan yang dibutuhkan untuk melakukan reklamasi belum bisa diterbitkan. Maka dari itu, Kock Meng dan Abu Bakar akhirnya mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut terlebih dahulu kepada Nurdin Basirun.

Kock Meng, melalui bantuan Abu Bakar, mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu, Batam, sebanyak tiga kali. Pertama, pada Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi pembangunan resort seluas lima hektare.

Kemudian, April 2019, yakni untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 hektare. Selanjutnya Mei 2019 diperuntukkan bagi pembangunan resort seluas 10,2 hektare. Yuyuk menerangkan, lokasi reklamasi yang diajukan Kock Meng seharusnya diperuntukkan bagi budidaya dan kawasan hutan lindung.

"Namun hal tersebut kemudian diakal-akali agar dapat diperuntukan untuk kegiatan pariwisata dengan cara membagi wilayah dua hektare untuk budidaya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun keramba ikan di bawah restoran dan resort," tutur Yuyuk.

Ketiga izin tersebut, sambung Yuyuk, akhirnya diterbitkan dengan total luas 16,4 hektare. Sebagai imbalan, Kock Meng bersama Abu Bakar memberikan uang kepada Nurdin Basirun, Edy Sofyan, dan Budi Hartono dalam dua tahap.

Pertama, pada Mei 2019 senilai Rp45 juta dan SGD5 ribu sebagai imbalan penerbitan izin prinsip. Kedua pada Juli 2019 sebesar SGD6 ribu terkait pengurusan data pendukung syarat reklamasi.

Atas perbuatannya, Kock Meng disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Guna kepentingan penyidikan, dikatakan Yuyuk, KPK menahan Kock Meng di Rutan Cabang KPK C1 selama 20 hari pertama. Ia mendekam di sel terhitung sejak 11 September 2019.

Yuyuk menambahkan dalam penyidikan perkara ini, penyidik sedikitnya telah memeriksa delapan orang sebagai saksi. Para saksi berasal dari kalangan Kepala Dinas, anggota DPRD, dan swasta. "KPK sangat prihatin dan kecewa pengelolaan sumber daya alam diabaikan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tak sebanding dengan investasi yang diterima," tegas Yuyuk. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 13 lokasi di Kabupaten Lampung Utara.


UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

KPK mengaku akan kesulitan mengungkap perkara megakorupsi, jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi berlaku.


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Kematian aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Golfrid Siregar mulai menemui titik terang.


KPK Ditantang Rizal Djalil Beberkan Bukti Dugaan Suap SPAM

KPK Ditantang Rizal Djalil Beberkan Bukti Dugaan Suap SPAM

Rizal Djalil menantang lembaga antirasuah tersebut untuk mengungkap kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).


Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTN) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.


Eksepsi Ditolak, Rommy Langsung Banding

Eksepsi Ditolak, Rommy Langsung Banding

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy langsung menyatakan banding.


Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima titik di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) digeledah Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), Rabu (9/10) kemarin.


Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

13 tersangka dugaan penculikan dan penganiyaan pegiat media sosial Ninoy Karundeng sudah ditetapkan Polda Metro Jaya.


Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Sikap kepolisian yang menjadikan Ustaz Bernard Abdul Jabbar tersangka penganiaya Ninoy Karundeng disoroti sejumlah kalangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!