Kriminal
Share this on:

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

  • Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis
  • Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI bermuatan politis. "Itu tidak ada motif politik sama sekali. Kalau motif politik, (penetapan tersangka) diumumin sejak ribut-ribut kemarin. Enggak ada," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Penetapan Imam Nahrawi merupakan hasil pengembangan perkara yang dilakukan KPK. Pada kasus yang sama sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan Staf Kemenpora Eko Triyanto.

Sejak penyelidikan bergulir, KPK telah memanggil Imam untuk dimintai keterangan sedikitnya tiga kali. Namun, Imam tak sekali pun menghadiri panggilan. Hingga ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum berhasil memeriksa Imam.

Laode meyakini, penyidik telah memanggil kembali Imam untuk diperiksa pasca ditetapkan tersangka. Kendati, dirinya tidak dapat memastikan kapan pemeriksaan tersebut dijadwalkan. "Ini saya kurang tahu, tapi saya yakin penyidik sudah memanggilnya lagi karena beliau sudah dipanggil beberapa kali ya tidak datang," ucapnya.

Lebih lanjut, Laode pun mengklarifikasi pernyataan Imam yang mengaku baru mengetahui dirinya tersangka pasca diumumkan jajaran KPK, kemarin. Laode menyampaikan, hal tersebut mustahil lantaran pihaknya telah menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Imam sejak jauh-jauh hari sesuai aturan yang ada.

"Saya pikir itu salah. Kalau kita tetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban KPK menyampaikan surat ke beliau dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu," tutur Laode.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan dana hibah dari Kemenpora ke KONI. Imam tak sendiri, Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus ini.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, Imam Nahrawi diduga menerima suap senilai total Rp26,5 miliar sepanjang kurun 2014-2018. Dana tersebut, sambungnya, diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan pemerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi menpora dan pihak lainnya," ucap Alex.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Pasal Penghinaan Presiden Disorot
Pasal Penghinaan Presiden Disorot

Berita Sejenis

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Komnas HAM Lanjutkan Investigasi Kerusuhan Wamena

Komnas HAM Lanjutkan Investigasi Kerusuhan Wamena

Ditemukan ada 10 korban tewas tambahan akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, 23 September lalu.


Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Warga Jalan Cerme Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan berinisial S (44) nekat menyebarkan foto tak senonoh mantan pacarnya, setelah diputus.


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Gugatan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Istri Bikin Status Nyinyir, Tujuh Tentara Dihukum

Istri Bikin Status Nyinyir, Tujuh Tentara Dihukum

Pencopotan jabatan disertai sanksi penahanan terhadpa Kolonel Kav Hendi Suhendi sebagai Dandim Kendari, mendapat banyak sorotan. Tak terkecuali kritik.


Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah d


Penyerangan Wiranto Kental Nuansa Politis

Penyerangan Wiranto Kental Nuansa Politis

Kasus penyerangan dan penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto sangat kental bermuatan politik.


Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Publik dikejutkan oleh aksi penusukan Menkopolhukam Wiranto oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin.


Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi sekadar menunggu, tetapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan Ibu Kota baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!