Kriminal
Share this on:

TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

  • TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya
  • TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

**JAKARTA ** - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dinilai tak ada manfaatnya. Alasannya, tim yang telah melakukan tugasnya, kurang lebih 6 bulan itu tak membuahkan hasil yang signifikan.

Hasil investigasi yang disampaikan TGPF kepada publik pada Rabu (17/7) dinilai tak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. TGPFF justru merekomendasi Polri membentuk tim baru lagi. Pakar hukum lulusan Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Noupal Al Rasyid menilai apa yang disampaikan TGPF hanya sebatas asumsi. Tak ada yang istimewa.

"Menurut saya, apa yang disampaikan tim ini (TGPF) tak lebih hanya sebatas asumsi dan pendapat saja ya. Dan karena ini sudah menjadi persoalan nasional, saya kira apa yang disampaikan semua masyarakat negeri ini pun punya hak juga bicara," kata Naupal dihubungi Fajar Indonesia Network, Kamis (18/7) kemarin.

Naupal mengatakan, tim bentukan Tito Karnavian ini telah menyelesaikan tugasnya. Namun pertanyaannya, untuk apa tim ini dibentuk? Padahal seharusnya pengungkapan menjadi tugas kepolisian.

Jika memang kasus ini harus diserahkan ke tim yang isinya merupakan para pakar, akan sangat tidak kuat dan efektif. Sebab pengungkapan tindak pidana adalah ranah penegakan hukum. Kecuali, berkaitan dengan persoalan di ranah sosiologis atau antropologis. Tim ini layak dilibatkan.

"Ini ranah hukum, tim ini kurang bermanfaat. Kenapa? Berkaitan soal sistem hukum di negeri ini yang berpaham dengan hukum positif. Di mana penegakan hukum harus tertulis dan Indonesia ada UU yang menjadi pedomannya, atau biasa disebut Yuridisprudensi," ungkapnya.

"Dalam hukum positif, tidak ada norma-norma lain, selain norma hukum yang sudah tertulis untuk memutuskan sebuah tindak pidana. Makanya saya katakan tim ini kurang bermanfaat dan sama sekali tak berpengaruh apa-apa," sambung kandidat Doktor Ilmu Hukum di Unkris Jakarta ini.

Dengan demikian, diakui Naupal, tim ini jelas bertolak belakang jika dilibatkan dalam kasus Novel Baswedan. Kecuali, jika sistem hukumnya seperti di Inggris yang dasar hukum tertinggi berdasarkan keputusan pengadilan yang merujuk ranah sosiologi dan lain-lain.

"Indonesia itu menggunakan hukum Eropa Kontinental, juga dikenal Civil Law yang mengutamakan hukum tertulis, dan di Inggris sendiri sistemnya Anglo-Saxon atau mengutamakan dari keputusan hakim pegadilan. Sehingga, mungkin TGPF bisa berpengaruh di Inggris," tambahnya.

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan, hasil kerja TGPF tidak ada yang signifikan. Mereka cuma sebatas penekanan saja, agar polri mendalami atau lebih mendalami lagi. Artinya, rekomendasi TGPF itu sebenarnya juga sudah diusut Polri.

"Ya, saya kira tak ada yang signifikan hasil kerja TGPF selama 6 bulan itu. Temuan tim ini sudah diusut dan dilakukan juga oleh polisi sebelumnya," kata Neta kepada Fajar Indonesia Network, Kamis (18/7).

Jika melihat dari rekomendasinya, Neta menilai, intinya proses penuntasan kasus Novel memang diperpanjang lagi. Tapi dia menduga, kasusnya kembali akan sulit disimpulkan ujungnya, karena dalam banyak kasus penyiraman air keras sangat sulit diungkap polisi.

"Kenapa sangat sulit diungkap, karena pelakunya ini individu dan bukan kelompok atau jaringan. Soal sejumlah temuan, khususnya soal ada 3 jenderal yang diduga terlibat, saya kira berangkat dari isu, dan dugaan yang tanpa alat bukti. Sehingga akan sulit membuktikannya," terangnya.

Terlepas dari semua itu juga, Neta menegaskan, IPW berharap kasus ini cepat terungkap agar polri tidak tersandera kasus Novel ini. Selain itu, publik dan berbagai pihak juga mau Polri bersikap adil, sehingga tidak hanya mendorong penyelesaian kasus penyiraman air keras pada Novel saja.

"Ya, kami juga mendorong Polri tapi juga harus menyelesaikan kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga melibatkan Novel di Pengadilan, sebab rasa keadilan terhadap keluarga korban juga harus diperhatikan," pungkasnya. (mhf/zul/gw/fin)


Berita Sejenis

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Kasus tragis yang menimpa anggota Polri di sejumlah peristiwa menunjukan kinerja korps berbaju cokelat tersebut harus dievaluasi.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas perkasa kasus penembakan yang dilakukan tersangka Brigadir Rangga Tianto terhadap Bripka Rahmat Efendi telah selesai. Dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kejaksaan Agung mempercepat proses kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait kasus kepabeanan.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!