Kriminal
Share this on:

Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong

  • Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong
  • Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong

JAKARTA - Sistem kaderisasi di lembaga Kejaksaan Agung sangat lambat. Sebagai salah satu bukti, lambannya pengisian kekosongan tiga jabatan penting di Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Agar tak kosong, ditunjuk Sekretaris JAM sebagai Pelaksana Tugas atau Plt. Ketiganya yaitu Ali Mukartono sebagai Plt JAM Pidum dan Tarmizi sebagai Plt JAM Datun. Namun untuk JAM Bin bukan ditunjuk Sekretaris JAM Bin Sadiman sebagai Plt, tapi justru Sekretaris JAM Pidsus Bambang Rukmono sebagai Plt.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Jaksa Agung untuk segera menyerahkan nama-nama calon jaksa ke Presiden Joko Widodo untuk nantinya dipilih mengisi tiga jabatan penting tersebut. Pengisian tiga jabatan tersebut sebagai proses regenerasi pimpinan Kejaksaan.

"Itu memang sudah lama kosong jabatan itu, harusnya langsung kirim nama calon, nanti presiden yang pilih, tapi engga tau apa sudah dikirim belum nama-nama calon," katanya.

Menurutnya dengan belum terisinya tiga posisi jabatan penting itu menandakan adanya sumbatan kaderisasi di Kejaksaan RI. Pasalnya dengan kosongnya jabatan penting itu membuat kinerja atau perputaran roda organisasi tidak berjalan dengan baik.

"Roda organisasi enggak berjalan maksimal tandanya. Masa selama ini (tiga jabatan Jaksa Agung Muda) kosong," jelasnya.

Posisi Jampidum, kata Boyamin menjadi penentu soal adanya perkara tindak pidana umum (Pidum), lalu soal Jambin mempuyai tugas penting dalam menjalankan tugas internal Kejaksaan. "Bayangkan kalau jabatan itu kosong, berjalan enggak?," tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tiga jabatan Jaksa Agung Muda yang kosong akan segera diisi dalam waktu dekat. Dia mengatakan saat ini hanya menunggu Keputusan Presiden tentang penunjukan ketiga Jaksa Agung Muda tersebut.

"Jadi sekarang hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres),” katanya di Jakarta, Kemarin.

Disinggung soal apa sudah mengajukan nama-nama calon para Jaksa Agung Muda yang kosong tersebut, Burhanuddin tal menjawab secara langsung. "Kalau sudah menunggu Keppres ya tahu sendirilah,” singkatnya.

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar sepkaat dengan langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan membenahi sumber daya manusia di kejaksaan sebagai program prioritas.

Menurutnya, Jaksa Agung perlu mengambil langkah memilih person-person jaksa muda yang berani dan berintegritas guna mengembalikan marwah kejaksaan sebagai penegak hukum yang berintegritas."karena itu potong sistem urut kacang dan beri peran jaksa-jaksa yang berintegritas,” katanya.

Langkah tersebut, lanjut Fickar, juga sebagai upaya untuk mengembalikan citra Kejaksaan yang sudah kadung agak negatif dalam kedudukannya sebagai instansi penegak hukum. “Masyarakat pastinya nantinya akan mendukung langkah Kejaksaan Agung seperti juga mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Dia juga meminta Jaksa Agung untuk tidak segan-segan memecat jaksa-jaksa yang merusak nama baik kejaksaan karena menyalahgunakan atau mengkomersilkan jabatan. Namun Abdul Fickar mengingatkan juga agar masyarakat harus tetap mengawal kejaksaan agar tidak menjadi alat kekuasaan atau alat politik bagi kekuatan politik tertentu. palagi, Burhanuddin adalah adik kandung dari politisi PDI Perjuangan TB Hanasuddin.

“Karena pengalaman priode kemarin sangat buruk, jabatan Jaksa Agung dimanfaatkan untuk kepentingan parpol tertentu.” tegasnya.

Padahal, tuturnya, meskipun kejaksaan masuk dalam rumpun eksekutif secara fungsional tapi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dalam subsistem penuntutan. “Karenanya Jaksa Agung seharusnya diisi orang yang independen bebas dari keterkaitan, terutama dengan kekuasaan dan dengan parpol sebagai bagian dari kekuasaan,” tutupnya.

Diketahui, Sampai saat ini memang belum diketahui nama-nama calon yang diusulkan menduduki ketiga jabatan eselon I itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga diisi pejabat eselon I lainnya dengan cara dirotasi. Selain ada yang dipromosikan untuk menduduki ketiga jabatan JAM tersebut. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda
RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

Berita Sejenis

Tiga Wisatawan Digulung Ombak, Dua Orang Belum Ditemukan

Tiga Wisatawan Digulung Ombak, Dua Orang Belum Ditemukan

Tiga wisatawan Pantai Bagedur digulung ombang saat berenang di pantai tersebut, Jumat (15/11) kemarin.


Tiga WNI Selundupkan Puluhan Ribu Rokok ke Malaysia

Tiga WNI Selundupkan Puluhan Ribu Rokok ke Malaysia

Kepolisian Malaysia menagkap tiga pria berkewarganegaraan Indonesia (WNI) atas tindak pidana penyelundupan puluhan ribu rokok.


Waspadai Penyiraman Air Keras di Jalan!

Waspadai Penyiraman Air Keras di Jalan!

Masyarakat diminta waspada terhadap teror penyiraman air keras. Tiga peristiwa beruntun terjadi di Jakarta dengan korban delapan siswi SMP dan seorang penjual s


Jaksa Kasus Ahok Ditunjuk Jadi JAM Pidum

Jaksa Kasus Ahok Ditunjuk Jadi JAM Pidum

Setelah lama tak berpenghuni, tiga posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung akhirnya terisi.


Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


Jokowi Didesak Segera Umumkan Jaksa Agung Muda

Jokowi Didesak Segera Umumkan Jaksa Agung Muda

Presiden Joko Widodo diinformasikan telah memutuskan nama-nama untuk mengisi posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung.


Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan penegakan hukum khususnya korupsi di Kejaksaan Agung akan diubah. Dari awalnya menitikberatkan soal penindakan, digeser pada pencegahan.


Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.


Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (12/11) kemarin.


Korsleting, Tiga Rumah Terbakar

Korsleting, Tiga Rumah Terbakar



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!