Kriminal
Share this on:

Tiga Panel Hakim Sengketa Pileg Ditetapkan

  • Tiga Panel Hakim Sengketa Pileg Ditetapkan
  • Tiga Panel Hakim Sengketa Pileg Ditetapkan

JAKARTA - Tiga panel hakim konstitusi sengketa pemilihan calon legislatif (Pileg) 2019 telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga panel hakim konstitusi tersebut menurut juru bicara MK Fajar Laksono terdiri atas keterwakilan dari Pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sudah ditetapkan tiga panel hakim. Setiap panel harus ada hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR," jelasnya di Gedung MK Jakarta, Jumat (24/5) kemarin.

Dijelaskannya, hakim panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sedangkan anggotanya Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan pengusul MA, sementara Enny diusulkan Presiden (pemerintah), dan Arief diusulkan DPR.

Untuk panel kedua diketuai Wakil Ketua MK Aswanto. Dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan DPR, sementara Saldi diusulkan Presiden, dan Manahan diusulkan MA.

Sedangkan panel ketiga diketuai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna diusulkan Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan MA, dan Wahiduddin oleh DPR.

"Untuk menghindari konflik kepentingan, setiap hakim tak boleh mengadili perkara sengketa pemilu legislatif dari daerahnya," kata Fajar.

Sementara untuk perkara sengketa Pilpres, sidang tidak mengggunakan sistem panel. Namun tetap dengan sidang pleno atau dengan sembilan hakim konstitusi. "Begitu pula dengan sidang pengucapan putusan akan dilaksanakan dengan sistem sidang pleno," katanya.

Hingga berita ini dibuat, MK telah menerima 325 permohonan sengketa pileg. Gugatan tersebut terdiri atas 316 caleg DPR/DPRD atau parpol dan 9 gugatan caleg DPD. "Sudah masuk 325 permohonan terdiri atas 316 diajukan parpol atau caleg dan 9 diajukan calon anggota DPD," katanya.

Dibeberkannya, 325 gugatan itu tersebar di 34 provinsi. Tiga provinsi terbanyak mengajukan gugatan adalah Sumatera Utara (23 gugatan), Jawa Barat (21 gugatan) dan Papua (18 gugatan). Untuk gugatan paling sedikit diajukan Kalimantan Utara (1 gugatan), Bengkulu, DIY, Bali, dan Gorontalo (3 gugatan), Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan (4 gugatan).

"Bukan mustahil permohonan akan terus bertambah. Sebab MK belum menerima semua berkas permohonan bagi pihak yang sudah mengambil nomor urut pendaftaran perkara (NUPP) pada Jumat dini hari," terangnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


Tiga Polda Kirim Pasukan ke Papua

Tiga Polda Kirim Pasukan ke Papua

Mabes Polri memastikan, situasi Kamtibmas pascarusuh di wilayah Papua Barat dan Papua telah berangsur kondusif.


Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 senilai total sekira Rp900 juta. "Meminta majelis hakim agar menyatakan terdakwa Mulyana terbukti


Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Aparat penegak hukum Cina menahan 11 pelaut asal Indonesia, atas dugaan penyelundupan barang biasa.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Jumlah permohonan sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini turun ketimbang 2014 silam.


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


Tiga WNI Lolos dari Tiang Gantungan di Malaysia

Tiga WNI Lolos dari Tiang Gantungan di Malaysia

Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) terpidana mati, kasus narkoba mendapat pengampunan dari Raja Malaysia.


MK Putuskan Hitung Ulang Rekapitulasi Suara di Tiga Kota

MK Putuskan Hitung Ulang Rekapitulasi Suara di Tiga Kota

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) beberapa TPS di tiga daerah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!