Kriminal
Share this on:

Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi

  • Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi
  • Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi

MATARAM - Eksekusi terhadap lima terpidana korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Hutan Sekaroh, Lombok Timur, belum dilakukan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa masih menunggu salinan putusan dan vonis kasasi dari terdakwa lain, yakni Lalu Maskan Mawali.

”Masih menunggu salinan (putusan) dulu. Kan, ada juga perkara kasasi lain yang belum putus. Kita sekalian tunggu itu,” kata Kajari Lotim Cahyo Tri Hananto.

Perkara lain yang dimaksud Cahyo melibatkan Lalu Maskan Mawali, Kades Pemongkong yang tergabung dalam Panitia A BPN Lotim. Maskan merupakan terdakwa yang berkas perkaranya di splitsing JPU Kejari Lotim.

Cahyo mengatakan, setelah diterima salinan putusan, jaksa baru bisa melakukan langkah eksekusi terhadap terpidana. ”Setelah diterima, baru dieksekusi,” ujar dia.

Informasi dikabulkannya kasasi JPU terpampang dalam laman Kepaniteraan MA. Majelis Hakim yang diketuai Prof Krisna Harahap serta dua hakim anggota Prof Abdul Latief dan H Suhadi, memutus perkara dengan amar putusan kabul. Diputus pada 20 Desember lalu.

”Amar putusannya kabul. Artinya, kasasi dari JPU dikabulkan MA,” kata Kasi pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara.

Meski dikabulkan, Wasita mengungkapkan belum mengetahui seperti apa detail putusan. Misalnya, mengenai berapa lama kelima terpidana, yakni Jamaluddin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli, dikenai hukuman. Apakah mengikuti memori kasasi atau Hakim Agung memberi putusan berbeda untuk lama pidana.

Karena itu, penuntut umum belum bisa menentukan langkah usai dikabulkannya kasasi. ”Kita belum tahu isi putusannya. Intinya baru dikabulkan. Kita tunggu putusannya diterima dulu, baru bisa menentukan sikap, termasuk eksekusi itu,” jelas dia.

Dalam memori kasasi, penuntut umum meminta MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) NTB Nomor 01/Pid.TPK/2018/PT MTR tertanggal 12 April 2018.

Di putusannya, majelis hakim yang diketuai DR Zainudin dengan anggota I Dewa Made Alit Darma dan Sutrisno, membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dengan nomor perkara 32/PID.SUS.TPK/2017/PN Mtr pada 5 Desember 2017.

Dari amar putusan, majelis hakim PT NTB menyatakan bahwa kelima terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair.

Atas dasar itu, majelis hakim kemudian membebaskan terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Lotim. Hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan kota.

Setelah putusan bebas di tingkat banding, JPU mengajukan kasasi. Di memori kasasi, jaksa meminta Hakim Agung menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa, yakni selama dua tahun.

Selain penjara, kelima mantan pegawai BPN Lotim ini juga dikenakan pidana denda, sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. ”Nanti kita lihat setelah salinan putusan dikirimkan. Apakah sesuai dengan yang kita minta di memori kasasi atau bagaimana,” terang Wasita.(dit/r2/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

THL Diskes Positif Narkoba Lagi
THL Diskes Positif Narkoba Lagi

Berita Sejenis

KPK Ungkit Uang di Laci Kerja Menag Lukman

KPK Ungkit Uang di Laci Kerja Menag Lukman

Dua hari berturut-turut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.


KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

Keterangan Lukman diperlukan untuk kepentingan penyelidikan baru kasus korupsi penyelenggaraan haji.


Giliran Empat Pejabat PT Antam Diperiksa

Giliran Empat Pejabat PT Antam Diperiksa

Penyidik Pidsus Kejagung mulai memburu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 hektare di Sarolangun, Jambi.


Polisi Tunggu Amien Rais, Ani Hasibuan Mangkir Lagi

Polisi Tunggu Amien Rais, Ani Hasibuan Mangkir Lagi

Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais rencananya akan diperiksa Polda Metro Jaya Senin (20/5). Namun, hingga pukul 22.00 WIB Amien belum terlihat datang.


Dugaan Korupsi KKP, Susi Dukung KPK

Dugaan Korupsi KKP, Susi Dukung KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung KPK menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di Kementeriannya.


Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan

Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkalis Amiril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Kinerja KPK Terbentur Kasus-kasus Mangkrak

Kinerja KPK Terbentur Kasus-kasus Mangkrak

Hingga kini masih ada juga beberapa kasus yang masih mangkrak atau belum terselesaikan dengan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..


Idrus Marham Kembali Diperiksa

Idrus Marham Kembali Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama PLTU Riau-1.


KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap

KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus suap terkait pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah.


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Mangkrak, KPK Digugat

Tiga Kasus Dugaan Korupsi Mangkrak, KPK Digugat

Lebih dari dua tahun, tiga kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mangkrak tanpa ada kejelasan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!