Kriminal
Share this on:

Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi

  • Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi
  • Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi

MATARAM - Eksekusi terhadap lima terpidana korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Hutan Sekaroh, Lombok Timur, belum dilakukan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa masih menunggu salinan putusan dan vonis kasasi dari terdakwa lain, yakni Lalu Maskan Mawali.

”Masih menunggu salinan (putusan) dulu. Kan, ada juga perkara kasasi lain yang belum putus. Kita sekalian tunggu itu,” kata Kajari Lotim Cahyo Tri Hananto.

Perkara lain yang dimaksud Cahyo melibatkan Lalu Maskan Mawali, Kades Pemongkong yang tergabung dalam Panitia A BPN Lotim. Maskan merupakan terdakwa yang berkas perkaranya di splitsing JPU Kejari Lotim.

Cahyo mengatakan, setelah diterima salinan putusan, jaksa baru bisa melakukan langkah eksekusi terhadap terpidana. ”Setelah diterima, baru dieksekusi,” ujar dia.

Informasi dikabulkannya kasasi JPU terpampang dalam laman Kepaniteraan MA. Majelis Hakim yang diketuai Prof Krisna Harahap serta dua hakim anggota Prof Abdul Latief dan H Suhadi, memutus perkara dengan amar putusan kabul. Diputus pada 20 Desember lalu.

”Amar putusannya kabul. Artinya, kasasi dari JPU dikabulkan MA,” kata Kasi pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara.

Meski dikabulkan, Wasita mengungkapkan belum mengetahui seperti apa detail putusan. Misalnya, mengenai berapa lama kelima terpidana, yakni Jamaluddin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli, dikenai hukuman. Apakah mengikuti memori kasasi atau Hakim Agung memberi putusan berbeda untuk lama pidana.

Karena itu, penuntut umum belum bisa menentukan langkah usai dikabulkannya kasasi. ”Kita belum tahu isi putusannya. Intinya baru dikabulkan. Kita tunggu putusannya diterima dulu, baru bisa menentukan sikap, termasuk eksekusi itu,” jelas dia.

Dalam memori kasasi, penuntut umum meminta MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) NTB Nomor 01/Pid.TPK/2018/PT MTR tertanggal 12 April 2018.

Di putusannya, majelis hakim yang diketuai DR Zainudin dengan anggota I Dewa Made Alit Darma dan Sutrisno, membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dengan nomor perkara 32/PID.SUS.TPK/2017/PN Mtr pada 5 Desember 2017.

Dari amar putusan, majelis hakim PT NTB menyatakan bahwa kelima terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair.

Atas dasar itu, majelis hakim kemudian membebaskan terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Lotim. Hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan kota.

Setelah putusan bebas di tingkat banding, JPU mengajukan kasasi. Di memori kasasi, jaksa meminta Hakim Agung menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa, yakni selama dua tahun.

Selain penjara, kelima mantan pegawai BPN Lotim ini juga dikenakan pidana denda, sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. ”Nanti kita lihat setelah salinan putusan dikirimkan. Apakah sesuai dengan yang kita minta di memori kasasi atau bagaimana,” terang Wasita.(dit/r2/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

THL Diskes Positif Narkoba Lagi
THL Diskes Positif Narkoba Lagi

Berita Sejenis

Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo resmi melantik Cahya Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direk


Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Lima perwira tinggi (Pati) Polri mendapat tugas dan jabatan baru dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Buronan Penipuan Rp14,5 Miliar Dibekuk di Komplek Kejagung

Buronan Penipuan Rp14,5 Miliar Dibekuk di Komplek Kejagung

Buronan terpidana kasus penipuan senilai Rp14,5 miliar di Yogyakarta dibekuk tim Intelijen Kejaksaan Agung di belakang kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.


Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hingga kini tak kunjung menetapakn tersangka dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik, Jawa Timur.


Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Satu persatu petinggi CIMB Securities diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danar


Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Penanganan kasus dugaan tindak pidana umum, provokasi publik yang mengakibatkan kericuhan di Papua dan Papua Barat memasuki babak baru.


Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan sejumlah kalangan.


Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!