Kriminal
Share this on:

Uang Suap Bowo Sidik Rampung Dihitung

  • Uang Suap Bowo Sidik Rampung Dihitung
  • Uang Suap Bowo Sidik Rampung Dihitung

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menghitung keseluruhan dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop serta dikemas menggunakan 84 kardus dan dua kontainer plastik saat dilakukan penyitaan.

Bowo merupakan tersangka kasus dugaan suap kerja sama pendistribusian pupuk antaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Selain itu, Bowo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan, penyidik menemukan dana sekitar total Rp8,45 miliar usai dilakukan penghitungan sejak 29 Maret hingga 10 Mei 2019. Uang tersebut ditemukan dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu serta telah dimasukkan ke berkas perkara.

"Dari total kardus dan dua kontainer plastik tersebut kami amankan uang total Rp8,45 miliar," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa uang-uang tersebut digunakan Bowo untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Untuk diketahui, Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.

Selain itu, KPK memutuskan akan memperpanjang penahan Bowo Sidik dan tersangka lain, Indung, selama 30 hari ke depan. Perpanjangan penahan itu akan dimulai sejak 27 Mei hingga 24 Juni 2019.

Kendati menjadi tersangka, perolehan suara Bowo di Pileg 2019 tembus di angka 10 ribu suara. Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Kudus Ali Mukhlisin mengatakan, Bowo masih mendulang suara di tiga Kabupaten di dapil Jawa Tengah II.

"Di Jepara ada sebanyak 2.400 suara, lalu di Demak ada 3.400 suara dan di Kabupaten Kudus ada sebanyak 4.200 suara," ungkapnya.

"Hanya, menurutnya suara terbanyak masih diduduki oleh Nusron Wahid. Kami masih menunggu proses hukuman yang dialami oleh Bowo Sidik Pangarso," lanjutnya.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pelayaran PT Pilog dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Tim KPK berhasil mengungkap sandi transaksi dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.


Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

(KPK menggelar rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.


DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Irwan Nasir, Kamis (11/7).


Diduga Terima Rp45 juta dan SGD11 ribu, Gubernur Kepri Tersangka

Diduga Terima Rp45 juta dan SGD11 ribu, Gubernur Kepri Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap, Kamis (11/7) kemarin.


Suap Garuda Diduga Dikirim ke Puluhan Rekening

Suap Garuda Diduga Dikirim ke Puluhan Rekening

Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar selesai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK.


Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Skandal 1MDB

Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Skandal 1MDB

Putra tiri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Riza Aziz didakwa lima syarat pencucian uang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!