Kriminal
Share this on:

Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

  • Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut
  • Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

**JAKARTA ** - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) belum bisa banyak berkomentar terkait kepindahan terpidana kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Sukamiskin. KPK hanya berharap rencana yang telah disusun untuk napi korupsi bisa terealisasikan dengan baik.

"Kami berharap rencana yang sudah disusun untuk meletakkan napi kasus korupsi atau katakanlah pelaku korupsi high level itu bisa segera di pindahkan ke Lapas Nusakambangan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa (16/7) kemarin.

Setnov kembali ke Lapas Sukamiskin setelah sebulan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor. Ini berarti, ia akan kembali menghabiskan masa tahanannya di sana. KPK berharap napi korupsi dapat dikurung di lapas-lapas setingkat maximum security. Dengan harapan membuat para napi korupsi tidak mengulangi perbuatannya.

"Kalaupun tidak dipindahkan ke maximum security bisa dipindahkan di level-level yang lain. Tapi kita tahu narapidana kasus korupsi ini sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi terutama untuk pengulangan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto mengatakan, kepindahan Setnov ke Lapas Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat nomor W11.PK.01.04.03-7417. Berdasarkan surat tersebut, Setnov pindah terhitung sejak Minggu (14/7) lalu.

Sedikitnya, kata Ade, terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Yakni, Setnov telah menjalani tindakan disiplin sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Setnov juga disebut telah memenuhi syarat substansif dan administratif. Selain itu, Setnov dinilai telah menunjukkan iktikad baik dan adanya perubahan perilaku dan menyatakan kesanggupan untuk tidak mengulangi kesalahannya.

"Pertimbangan tersebut berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Klas II Bogor serta adanya rekomendasi dari sidang tim pengamat permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar tanggan 10 Juli 2019," jelasnya.

Sebelumnya KPK bersama Ditjen PAS mulai membahas rencana pemindahan sejumlah narapidana kasus korupsi ke Lapas Nusakambangan. Hal itu untuk mengantisipasi banyaknya resiko yang sering terjadi pada saat penahanan napi koruptor di lapas-lapas biasanya.

Risiko itu seperti napi korupsi menyuap atau memberi gratifikasi ke petugas Lapas untuk mendapat fasilitas tertentu atau perlakuan istimewa. Perbaikan ini yang dinilai sesuai dengan Peraturan Menkumham tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Penempatan di lapas dalam kategori maximum security ini, diharapkan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan prosedur di lapas. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Mabes Polri menolak usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan serangan balik terhadap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.


Hendak Kabur saat Dikeler BNN, Napi Lapas Cipinang Ditembak Mati

Hendak Kabur saat Dikeler BNN, Napi Lapas Cipinang Ditembak Mati

Seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur ditembak mati petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.


KPK Tahan Sufardi Nurzain

KPK Tahan Sufardi Nurzain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain, Selasa (6/8).


KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyerah untuk memperjuangkan larangan mantan terpidana kasus korupsi maju di Pilkada Serentak 2020.


Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP).


Mantan Sekda Sumsel Diperiksa Kejagung

Mantan Sekda Sumsel Diperiksa Kejagung

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengembangkan kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Provinsi Sumatra Selatan tahun anggaran 2013.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!