Kriminal
Share this on:

Usut E-KTP, Menteri Laoly Diperiksa KPK

  • Usut E-KTP, Menteri Laoly Diperiksa KPK
  • Usut E-KTP, Menteri Laoly Diperiksa KPK

**JAKARTA ** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Markus Nari.

Selain Yasonna, KPK juga meminta keterangan mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) Taufiq Effendi. Keduanya diketahui bertugas di Komisi II semasa menjabat sebagai anggota DPR yang melingkupi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertanahan dan reforma agraria.

"Ini sebagai saksi untuk Markus Nari. Itu saja. Kan sama-sama anggota Komisi II, sama seperti keterangan saya sebelumnya. Ya sebagai warga negara kita datang. Itu saja," ujar Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/6) kemarin.

Yasonna membeberkan, penyidik melakukan konfirmasi perihal risalah rapat pembahasan proyek e-KTP di Komisi II DPR. Dia mengatakan, sebagian besar keterangan yang ia sampaikan tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.

"Enggak ada yang beda. Hanya tambahan saja. Kenal enggak Pak Markus Sama-sama anggota komisi II, ikut pembahasan, ada beberapa risalah rapat. Itu aja yang kami cek," paparnya.

Sementara itu, sama halnya dengan Yasonna, Taufiq Effendi mengungkap pemeriksaan kali ini guna mendalami proses pembahasan proyek e-KTP. Ia pun membantah soal kabar yang menyebut adanya pemberian uang saat proses pembahasan tersebut berlangsung. "Enggak ada, enggak ada," ucapnya singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penyidik mendalami keterangan kedua saksi terkait proses penganggaran proyek e-KTP. Sejauh ini, Febri mengatakan, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 113 saksi dari beragam unsur.

Di antaranya Sekretaris Jenderal DPR, anggota dan mantan anggota DPR, mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Dalam Negeri, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2007-2014, nantan Menteri PAN RB 2004-2009, pengacara, kepala daerah, PNS, Menteri Hukum dan HAM, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"KPK juga mencermati arus uang atau dugaan aliran dana pada sejumlah pihak dalam perkara KTP Elektronik. Itu artinya beberapa fakta-fakta yang muncul di sidang tentang indikasi keterlibatan pihak lain juga menjadi perhatian KPK," ungkap Febri.

Semula, KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Arif Wibobo. Namun, beliau berhalangan hadir. "Belum diketahui secara pasti alasan ketidakhadiran saksi," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

KPK menduga Markus berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Dalam persidangan kasus tersebut, Markus bersama pihak lain disebut pernah meminta uang Rp5 miliar kepada Irman pada 2012. Diduga, dari jumlah tersebut, Markus telah menerima Rp4 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 senilai Rp1,49 triliun. Ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus.

Seperti diketahui, ia juga menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP oleh KPK. Markus Nari sendiri menjadi tersangka kedelapan dalam kasus yang tengan disidik KPK tersebut.

Ketujuh tersangka lain telah divonis bersalah oleh majelis hakim. Mereka adalah dua pejabat Kemendagri, Irman, dan Sugiharto; bos Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengklarifikasi isu penyiraman air keras yang direkayasanya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!