Kriminal
Share this on:

Usut E-KTP, Menteri Laoly Diperiksa KPK

  • Usut E-KTP, Menteri Laoly Diperiksa KPK
  • Usut E-KTP, Menteri Laoly Diperiksa KPK

**JAKARTA ** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Markus Nari.

Selain Yasonna, KPK juga meminta keterangan mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) Taufiq Effendi. Keduanya diketahui bertugas di Komisi II semasa menjabat sebagai anggota DPR yang melingkupi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertanahan dan reforma agraria.

"Ini sebagai saksi untuk Markus Nari. Itu saja. Kan sama-sama anggota Komisi II, sama seperti keterangan saya sebelumnya. Ya sebagai warga negara kita datang. Itu saja," ujar Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/6) kemarin.

Yasonna membeberkan, penyidik melakukan konfirmasi perihal risalah rapat pembahasan proyek e-KTP di Komisi II DPR. Dia mengatakan, sebagian besar keterangan yang ia sampaikan tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.

"Enggak ada yang beda. Hanya tambahan saja. Kenal enggak Pak Markus Sama-sama anggota komisi II, ikut pembahasan, ada beberapa risalah rapat. Itu aja yang kami cek," paparnya.

Sementara itu, sama halnya dengan Yasonna, Taufiq Effendi mengungkap pemeriksaan kali ini guna mendalami proses pembahasan proyek e-KTP. Ia pun membantah soal kabar yang menyebut adanya pemberian uang saat proses pembahasan tersebut berlangsung. "Enggak ada, enggak ada," ucapnya singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penyidik mendalami keterangan kedua saksi terkait proses penganggaran proyek e-KTP. Sejauh ini, Febri mengatakan, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 113 saksi dari beragam unsur.

Di antaranya Sekretaris Jenderal DPR, anggota dan mantan anggota DPR, mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Dalam Negeri, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2007-2014, nantan Menteri PAN RB 2004-2009, pengacara, kepala daerah, PNS, Menteri Hukum dan HAM, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"KPK juga mencermati arus uang atau dugaan aliran dana pada sejumlah pihak dalam perkara KTP Elektronik. Itu artinya beberapa fakta-fakta yang muncul di sidang tentang indikasi keterlibatan pihak lain juga menjadi perhatian KPK," ungkap Febri.

Semula, KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Arif Wibobo. Namun, beliau berhalangan hadir. "Belum diketahui secara pasti alasan ketidakhadiran saksi," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

KPK menduga Markus berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Dalam persidangan kasus tersebut, Markus bersama pihak lain disebut pernah meminta uang Rp5 miliar kepada Irman pada 2012. Diduga, dari jumlah tersebut, Markus telah menerima Rp4 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 senilai Rp1,49 triliun. Ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus.

Seperti diketahui, ia juga menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP oleh KPK. Markus Nari sendiri menjadi tersangka kedelapan dalam kasus yang tengan disidik KPK tersebut.

Ketujuh tersangka lain telah divonis bersalah oleh majelis hakim. Mereka adalah dua pejabat Kemendagri, Irman, dan Sugiharto; bos Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.


KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon

KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon

Pasca melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indramayu dan Cirebon, Senin (14/10), Tim Satgas KPK kembali melakukan operasi senyap di Samarinda, Bontang, dan


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20


Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Gugatan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).


KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI dan USAID CEGAH menyelenggarakan kegiatan pelatihan tindak pidana korupsi


KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah

KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur kepada jajaran Kementerian dan BUMN.


KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana dari dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!