Kriminal
Share this on:

Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU

  • Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU
  • Vonis Ratna Sepertiga Tuntutan JPU

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi vonis 2 tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet, Kamis (11/7). Vonis bagi terdakwa kasus informasi hoaks yang sempat menghebohkan publik dianggap rendah.

Pasalnya, jaksa penuntut umum menuntut Ratna dituntut tim jaksa penuntut umum hukuman 6 tahun penjara. Artinya masih jauh dari tuntutan jaksa. Dikonfirmasi hal ini, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan hingga kini pihaknya belum menentukan sikap langkah hukum atas vonis tersebut.

"Kita lihat dulu, saya sudah bicarakan dengan Sesjampidum untuk bahas vonis secara bersama dan menentukan apa yang akan dilakukan (upaya hukum)," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/7) kemarin.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan harapan kejaksaan sebagai penuntut umum ketika melakukan penuntutan terhadap terdakwa vonis hakim setidaknya 2/3 dari tuntutan. "Protap harapan kita putusan hakim 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum," jelasnya.

Atas vonis ringan dua tahun bagi Ratna, Prasetyo masih pikir-pikir langkah hukum selanjutnya. " Ini kan baru sepertiga bukan 2/3 dari tuntutan jaksa, kita pertimbangkan untuk langkah apa yang dilakukan apakah harus ada upaya hukum atau tidak," terangnya.

Sementara, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadja mengatakan yang dianggap terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pasal 14 UU No.1 Tahun 1946. sedangkan UU ITE dianggap tidak terbukti karena Ratna Sarumpaet dalam berbuat tidak menggunakan alat elektronik apapun.

Dia menjelaskan pasal 14 UU No 1 tahun 46 ini adalah delik materil artinya penyebaran berita bohong yang dilakukan harus menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. "Artinya yang dilarang dari ketentuan ini adalah akibat dari perbuatan dan juga jika penuntutan pasal ini dilakukan harus ada dulu menimbulkan akibat," urainya kepada FIN, kemarin.

Putusan hakim ketika mengkualifikasi pertimbangan tentang keonaran menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan benih-benih yang dapat menimbulkan keonaran. jJadi sesungguhnya yang terjadi bukan keonaran tetapi benih-benih artinya masih potensi. "Karena itu menurut saya seharusnya RS (Ratna Sarumpaet) melakukan banding," tegasnya.

Sedangkan, soal putusan majelis hakim yang jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum, kata Fickar, JPU juga dapat melakukan upaya banding. "Jadi upaya banding juga oleh jaksa," tutupnya.

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 2 tahun penjara terhadap Ratna Sarumpaet terdakwa kasus informasi hoaks yang menimbulkan kegaduhan masyarakat. Dalam putusannya, majelis hakim memaparkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Ratna Sarumpaet.

Hal yang memberatkan, Ratna sebagai publik figur menurut hakim seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berbuat dan bertindak.Sedangkan hal yang meringankan, Ratna merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia lanjut.Terdakwa telah melakukan permintaan maaf secara terbuka.

Majelis hakim juga menyebut cerita bohong (hoaks) penganiayaan sengaja dibuat Ratna Sarumpaet. Ratna disebut punya maksud propaganda. (lan/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


TKI di Taiwan Divonis 7,5 Tahun Penjara

TKI di Taiwan Divonis 7,5 Tahun Penjara

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI), Juwita Ekasari, dijatuhi vonis hukuman 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Taipei, Taiwan.


Vonis Ringan Jokdri Ditanggapi Sinis

Vonis Ringan Jokdri Ditanggapi Sinis

Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini belum menentukan atas vonis ringan kepada mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.


Garap Sidang Kerusuhan 22 Mei, Kejagung Tunjuk 30 Jaksa

Garap Sidang Kerusuhan 22 Mei, Kejagung Tunjuk 30 Jaksa

Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusar telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum (JPU).


Tuntutan Kerja, Nunung Tiap Hari Nyabu

Tuntutan Kerja, Nunung Tiap Hari Nyabu

Rupanya komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung mengkonsumi narkotika setiap hari.


Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Kajari Pandeglang Nina Kartika dan JPU Kejati Banten Gaul Manurung dituding melakukan pelanggaran hukum pidana.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosempeno, Rabu (10/7



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!