Kriminal
Share this on:

Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor

  • Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor
  • Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor

JAKARTA - Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) kali ini tidak bisa berkutik. Setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan orang nomor wahid di Kota Dumai, Provinsi Riau itu sebagai tersangka.

Parahnya, Wali Kota Dumai itu, terlilit dua kasus tindak pidana korupsi. Pertama, soal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kedua penerimaan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, penyidik KPK telah mencermati dan melalui proses penyidikan. Dari fakta-fakta persidangan hingga pertimbangan hakim pada perkara sebelumnya. "Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain, maka dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan DAK Kota Dumai APBN-P 2017 dan APBN 2018," ungkap Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, kemarin (3/5).

Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan Wali Kota Dumai 2016-2021 Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka pada dua perkara. "Pada perkara pertama, tersangka ZAS diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai," ungkap Syarif.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

"Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," tuturnya.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya dalam pokok perkara dan dua pengembangan yang telah dilakukan, KPK telah memproses tujuh orang yang terdiri dari unsur Anggota DPR RI, kepaIa daerah, pejabat di Kementerian Keuangan, dan swasta. "Dalam pokok perkara yang diawali dengan tangkap tangan, KPK mengamankan uang Rp400 juta dan menetapkan empat orang tersangka," ucap Syarif.

Empat tersangka itu, yakni anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono (AMS), swasta atau perantara Eka Kamaluddin (EKK), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan Yaya Purnomo (YP), dan swasta atau kontraktor Ahmad Ghiast (AG). "Empat orang ini telah divonis bersalah di di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat," kata Syarif.

Dalam pengembangan berikutnya, KPK melakukan penyidikan untuk dugaan korupsi terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, dan Kota Tasikmalaya. Dalam kedua penyidikan tersebut tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. (riz/ful/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Kapal MT yang diduga melakukan transfer BBM ilegal di Perairan Muara Baru, Jakarta Utara ditangkap, Kamis (18/7).


Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI

Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI

Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses hukum atas kasus pemerkosaan terhadap WNI di Malaysia.


Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Tersangka kasus hoaks, makar, dan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen tak akan memperoleh penangguhan penahanan.


Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Desrizal, salah seorang pengacara Tomy Winata, ditetapkan polisi sebagai tersangka Kasus pemukulan Hakim PN Jakarta Pusat.



KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI Tunggu Hasil Forensik

Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI Tunggu Hasil Forensik

Kepolisian Negara Bagian Perak, Malaysia membantah proses penyidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap TKI lambat.


Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus menu makanan yang ditulis pihak maskapai Garuda Indonesia berujung masalah hukum diminta diselesaikan secara kekeluargaan.


TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dinilai tak ada manfaatnya.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!