Kriminal
Share this on:

Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor

  • Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor
  • Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor

JAKARTA - Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) kali ini tidak bisa berkutik. Setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan orang nomor wahid di Kota Dumai, Provinsi Riau itu sebagai tersangka.

Parahnya, Wali Kota Dumai itu, terlilit dua kasus tindak pidana korupsi. Pertama, soal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kedua penerimaan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, penyidik KPK telah mencermati dan melalui proses penyidikan. Dari fakta-fakta persidangan hingga pertimbangan hakim pada perkara sebelumnya. "Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain, maka dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan DAK Kota Dumai APBN-P 2017 dan APBN 2018," ungkap Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, kemarin (3/5).

Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan Wali Kota Dumai 2016-2021 Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka pada dua perkara. "Pada perkara pertama, tersangka ZAS diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai," ungkap Syarif.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

"Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," tuturnya.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya dalam pokok perkara dan dua pengembangan yang telah dilakukan, KPK telah memproses tujuh orang yang terdiri dari unsur Anggota DPR RI, kepaIa daerah, pejabat di Kementerian Keuangan, dan swasta. "Dalam pokok perkara yang diawali dengan tangkap tangan, KPK mengamankan uang Rp400 juta dan menetapkan empat orang tersangka," ucap Syarif.

Empat tersangka itu, yakni anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono (AMS), swasta atau perantara Eka Kamaluddin (EKK), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan Yaya Purnomo (YP), dan swasta atau kontraktor Ahmad Ghiast (AG). "Empat orang ini telah divonis bersalah di di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat," kata Syarif.

Dalam pengembangan berikutnya, KPK melakukan penyidikan untuk dugaan korupsi terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, dan Kota Tasikmalaya. Dalam kedua penyidikan tersebut tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. (riz/ful/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tiga Wisatawan Digulung Ombak, Dua Orang Belum Ditemukan

Tiga Wisatawan Digulung Ombak, Dua Orang Belum Ditemukan

Tiga wisatawan Pantai Bagedur digulung ombang saat berenang di pantai tersebut, Jumat (15/11) kemarin.


GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

GM Hyundai Diduga Suap Bupati Cirebon Rp6 Miliar

General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction Herry Jung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perizinan di Kabupaten Cirebon.


Jaksa Kasus Ahok Ditunjuk Jadi JAM Pidum

Jaksa Kasus Ahok Ditunjuk Jadi JAM Pidum

Setelah lama tak berpenghuni, tiga posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung akhirnya terisi.


Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua warga negara (WN) Rumania diduga melakukan kejahatan perbankan dengan membobol 17 rekening. Salah satu pelaku ditembak mati polisi.


Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Kepolisian Malaysia menangkap salah seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan atas temuan sesosok jasad wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI).


Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari enam tahun penjara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!