Kriminal
Share this on:

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

  • Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan
  • Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

JAKARTA - Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan jual beli jabatan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, ketiga tersangka antara lain Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar yang diduga sebagai penerima suap. Sementara, seorang tersangka lain yang diduga sebegai pemberi suap adalah Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021," ujar Saut dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10).

Saut menuturkan, kasus ini bermula kala Tengku Dzulmi mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkot Medan pada 6 Februari 2019. Setelah pelantikan, Tengku diduga menerima sejumlah pemberian uang dari Isa sebesar Rp20 juta setiap bulan selama kurun Maret hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Tengku.

Pada Juli 2019, Tengku Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas Pemkot Medan. Perjalanan dinas ini dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa, Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemkot Medan, Tengku mengajak istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan. Keluarga Tengku bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Di masa perpanjangan tersebut, keluarga Tengku didampingi oleh Kasubbag Protokol Syamsul Fitri. Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak penyedia jasa perjalanan kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Tengku. Tengku kemudian bertemu dengan Syamsul Fitri dan memerintahkannya untuk mencari dana serta menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta. Kadis PUPR mengirim Rp200 juta ke Wali Kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota.

Pada 10 Oktober 2019, Syamsul Fitri menghubungi Ajudan Tengku, Aidiel Putra Pratama, dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800 sampai 900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Syamsul Fitri kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut dalam rombongan.

"Diduga Isa dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PUPR. Di dalam daftar tersebut, Isa ditargetkan untuk memberikan dana sebesar Rp250 juta," ucap Saut.

Kemudian pada 13 Oktober 2019, Syamsul menghubung Isa untuk meminta bantuan dana sebesar Rp250 juta. Keesokan harinya, Isa menghubungi Syamsul dan menyampaikan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening bank atas nama kerabat dari Aidiel.

Pada 15 Oktober 2019, Isa mentransfer Rp200 juta ke rekening tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Syamsul. Syamsul kemudian bertemu dengan Aidiel dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya.

Aidiel menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekannya sesama ajudan Wali Kota yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler Pemkot Medan. Salah satu ajudan wali kota Medan yang lain, Andika, kemudian menanyakan kepada Isa tentang kekurangan uang sebesar Rp50 juta yang disepakati. Isa menyampaikan untuk mengambil uang tersebut secara tunai di rumahnya.

Pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Andika datang ke rumah Isa untuk mengambil uang Rp50 juta yang ditujukan untuk Tengku. Di saat perjalanan dari rumah Isa, kendaraan Andika diberhentikan oleh tim KPK untuk diamankan beserta uang tersebut.

Saat kendaraan Andika dihampiri oleh petugas KPK yang telah menunjukkan tanda pengenal, Andika memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabrak petugas KPK yang harus melompat untuk menyelamatkan diri. Andika kemudian kabur bersama uang sebesar Rp50 juta tersebut dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

"KPK mengimbau kepada AND (Andika) untuk segera menyerahkan diri ke KPK dan membawa serta uang Rp50 juta yang masih dalam penguasaannya," tegas Saut.

Atas perbuatannya, Tengku dan Syamsul sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Isa sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kronologi OTT

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK di Medan, Sumatera Utara pada Selasa (15/10) dan Rabu (16/10). Dalam kegiatan tersebut, Tim KPK berhasil mengamankan lima orang serta menyita barang bukti berupa uang Rp200 juta.

Pihak-pihak yang diamankan antara lain Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, Kepala Subbag Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, serta dua Ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama dan Sultan Solahudin.

Tangkap tangan bermula saat tim mendapatkan informasi adanya permintaan uang dari Wali Kota Medan untuk menutupi ekses perjalanan dinas bersama jajaran Pemkot Medan ke Jepang. Diketahui, Wali Kota membawa serta keluarganya pada perjalanan dinas tersebut.

Syamsul Fitri selaku Kasubag Protokoler Kota Medan yang juga ikut serta dalam perjalanan dinas Wali Kota ke Jepang menyanggupi dan berusaha memenuhi permintaan tersebut. Syamsul kemudian menghubungi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan untuk meminta kutipan dana untuk menutupi APBD yang sebelumnya digunakan dalam perjalanan dinas tersebut.

Pada 15 Oktober 2019, Isa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan bersedia memberikan uang sebesar Rp 250juta. Uang tersebut diberikan melalui transfer sebesar Rp200 juta dan Rp50 juta diberikan secara tunai.

Setelah memastikan adanya transaksi pemberian uang dari Kadis PUPR ke Aiedil selaku ajudan Tengku, pada hari yang sama tim langsung bergerak untuk mengamankan orang-orang terkait. Pukul 20.00 WIB tim mengejar Andika, seorang ajudan, setelah mengambil uang tunai Rp50juta di rumah Isa. Namun tim tidak berhasil mengamankan Andika, dia kabur setelah berusaha menabrak tim yang bertugas di lapangan. Tim kemudian bergerak ke rumah Isa dan mengamankan yang bersangkutan pukul 21.30 WIB.

Sekitar pukul 23.00 WIB tim bergerak ke sebuah rumah sakit di Kota Medan di mana Tengku sedang melakukan fisioterapi. Tim kemudian mengamankan Aidiel yang sedang mendampingi Tengku di rumah sakit.

Rabu pukul 01.30 WIB, tim bergerak ke kantor Wali Kota Medan dan mengamankan Sultan Solahudin beserta uang tunai sebesar Rp200 juta di laci kabinet di ruang protokoler. Terakhir, tim mengamankan Syamsul di rumahnya pukul 11.00 WIB.

Lima orang yang diamankan tersebut kemudian diterbangkan ke Jakarta secara bertahap. Tengku tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 11.50 WIB, Sultan Solahudin an Isa tiba pukul 15.10 WIB, terakhir Syamsul dan Aidiel tiba pukul 20.05 WIB. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Hingga kini, tiga jabatan penting eselon I (Jaksa Agung Muda) di lingkungan Kejaksaan RI belum juga terisi.


Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Juli lalu, tengah membidik adanya dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan.


Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada empat nama jenderal bintang dua (inspektur jenderal atau irjen) yang sangat berpotensi mengisi jabatan Kabareskrim.


Penanganan Korupsi Obat AIDS di Kemenkes Lamban

Penanganan Korupsi Obat AIDS di Kemenkes Lamban

Kejaksaan Agung hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan tahun anggaran 2016.


Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong

Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong

Sistem kaderisasi di lembaga Kejaksaan Agung sangat lambat. Buktinya, tiga jabatan penting di Kejaksaan Agung (Kejagung) kosong.


Diduga Terlibat Narkoba, Pansel Bisa Batalkan Gumsoni

Diduga Terlibat Narkoba, Pansel Bisa Batalkan Gumsoni

Lolosnya Gumsoni AS dalam seleksi administrasi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk calon Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Lampung disesalk


Korupsi Setoran Pajak, Jaksa Geledah Dinsos Palu

Korupsi Setoran Pajak, Jaksa Geledah Dinsos Palu

Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Palu menggeledah kantor dinas sosial Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (1/11).


Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis Ditahan KPK

Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias Aan.


KPK Periksa Tujuh Pejabat Pemkot Medan

KPK Periksa Tujuh Pejabat Pemkot Medan

KPK memeriksa tujuh pejabat Pemkot Medan dan dua anak wali kota serta sopir Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.


Berkas Dugaan Suap RAPBD Jambi Dilimpahkan

Berkas Dugaan Suap RAPBD Jambi Dilimpahkan

Penyidikan tiga tersangka kasus dugaan suap pengesaham RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 telah rampung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!