Kriminal
Share this on:

Waras Wasisto Diperiksa KPK Lagi

  • Waras Wasisto Diperiksa KPK Lagi
  • Waras Wasisto Diperiksa KPK Lagi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, untuk tersangka Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Waras. Sebelumnya ia diperiksa pada Selasa (20/8), juga sebagai saksi.

Kedatangannya kali ini, diakui Waras, dalam rangka melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengaku telah menyampaikan segala yang diketahuinya kepada penyidik sesuai keterangan di persidangan.

"Melengkapi BAP sebelumnya. Tentu sebagai warga negara yang baik saya hadir. Kedua, saya sampaikan apa yang saya alami dan saya ketahui termasuk apa yang saya sampaikan di dalam persidangan sebelumnya," ujar Waras usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/9).

Selain itu, ia juga mengaku telah menjelaskan kepada penyidik mengenai pertemuan antara Iwa dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. "Ya semua sudah saya sampaikan ke penyidik," ucap Waras.

Kendati demikian, Waras menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya proses penyerahan uang Rp1 miliar dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan hanya mengenalkan Neneng kepada Iwa.

Proses pengenalan tersebut, kata dia, dilakukan dua kali selama kurun 2017 di rest area KM 72 Tol Cipularang dan Kantor Sekda Jawa Barat. "Dua kali. Saya hanya dua kali pertemuan. Lupa lah (kapan), 2017. Di (rest area) KM 72 sama di kantornya Pak Iwa," tuturnya.

Ia menambahkan, pengenalan tersebut atas permintaan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman. Ia pun membantah telah menerima aliran dana. Pun tidak mengetahui adanya pemberian uang dalam pertemuan itu.

Ia juga tidak tahu jika benar terjadi penyerahan dana, uang tersebut terkait dengan proses pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Bahkan, ia menyatakan DPRD Jabar tidak memiliki kewenangan terkait RDTR Kabupaten Bekasi. Lantaran, panitia khususnya berada di tingkat kabupaten.

Walhasil, ia mengaku tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. "Jadi pansus RDTR itu adanya di Kabupaten Bekasi. Enggak ada kewenangan saya sebagai DPRD provinsi. Sebagai orang yang (berasal dari) Dapil Bekasi, Pak Leman minta saya ngenalin. Saya kenalin. Hanya itu," tandas Waras.

Namun, ia turut mengaku ditanyai soal titipan kepada Iwa oleh penyidik. Menurut dia, titipan tersebut berupa uang untuk keperluan banner dan spanduk pencalonan Iwa sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.

"Sumbangan untuk banner, untuk spanduk pencalonan Pak Iwa," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memaparkan, penyidik memeriksa Waras sebagai saksi guna mendalami mekanisme pendaftaran Iwa ke PDI-P dalam rangka pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2018.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pendaftaran tersangka IWK (Iwa Karniwa) ke PDI-P dalam rangka pencalonan diri yang bersangkutan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2018," jelasnya.

Selain Waras, kata Febri, penyidik juga memeriksa saksi staf perizinan PT Lippo Cikarang Satriyadi. Mulanya, sambung Febri, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman. Namun, Soleman tidak menghadiri panggilan penyidik.

Dalam perkara ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.

Selain Iwa, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bortholomeus Toto dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Bartholomeus diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

Diketahui, sebelum Iwa dan Toto KPK lebih dulu menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilan tersangka itu kini sudah divonis bersalah.

Sejauh ini korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK di antaranya PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero), PT Tuah Sejati dan PT Merial Esa.

Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Bawaslu Satukan Persepsi dengan MA
Bawaslu Satukan Persepsi dengan MA

Berita Sejenis

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.



Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Satu persatu petinggi CIMB Securities diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danar


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres). Isi surat itu menugaskan perwakilan pemerintah untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.


Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.


Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan sejumlah kalangan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!