Lokal
Share this on:

Bakar Ban, Nelayan Minta Kebijakan Susi Dicabut

  • Bakar Ban, Nelayan Minta Kebijakan Susi Dicabut
  • Bakar Ban, Nelayan Minta Kebijakan Susi Dicabut
  • Bakar Ban, Nelayan Minta Kebijakan Susi Dicabut
  • Bakar Ban, Nelayan Minta Kebijakan Susi Dicabut

PROTES – Ribuan nelayan di Kota Tegal memprotes kebijakan pelarangan penggunaan cantrang, Senin (8/1). (teguh mujiarto/radartegal.com)

TEGAL - Ribuan nelayan kapal cantrang menggelar aksi demo di jalan lingkar utara (jalingkut) Kota Tegal, Senin (8/1) siang. Dalam aksinya, mereka membakar ban bekas dan menutup akses jalan alternatif itu.

Aksi itu menuntut pelegalan kapal cantrang secara nasional. Sebab, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KP) telah memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 71/2016 tentang Pengaturan Alat Tangkap.

Ketua KUD Karya Mina Hadi Santoso mengatakan nelayan khususnya cantrang merasa tertindas dengan adanya Permen KP No. 71 tahun 2016. Sebab, dengan tanpa bukti Menteri KP menuduh nelayan cantrang merusak ekosistem dan mencuri ikan.

"Jangan salahkan rakyat dan nelayan, apabila nelayan bangkit untuk berdemo. Ini terjadi karena ada ketidakadilan," katanya.

Bendahara HNSI Riswanto mengatakan ada 53 ribu orang yang menganggur akibat pelarangan itu. Mereka merupakan anak buah kapal (ABK) dari 600 kapal-kapal cantrang yang ada di Kota Tegal.

"ABK punya keluarga, mereka akan terancam menjadi pengangguran,"ungkap Riswanto

Selain itu, papar Riswanto, ada 11 unit pengolahan ikan fillet dan 800 buruh yang bekerja di sektor perikanan terdampak peraturan itu. Dengan aturan itu, kapal dilarang melaut, mereka juga terancam menganggur karena tidak ada bahan baku.

"Perlu kami sampaikan, setiap tahun kita membayar retribusi untuk daerah. Karenanya Kami juga sudah buatkan petisi dukungan dari DPRD dan Pemda setempat. Menolak pemberlakuan pelarangan cantrang. Kami meminta untuk tetap bisa melaut," tandasnya. (muj/zul)

Berita Sebelumnya

Pilkada Tegal Penuh Kejutan
Pilkada Tegal Penuh Kejutan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tak Kunjung Diberangkatkan, Enam ABK Ngadu Minta Uangnya Kembali

Tak Kunjung Diberangkatkan, Enam ABK Ngadu Minta Uangnya Kembali

Enam orang yang sedianya dijanjikan sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan negara asing gagal diberangkatkan PT Altesa Arta Nusantara Slawi.


Dewan Minta Perizinan PT Gojek Ditinjau

Dewan Minta Perizinan PT Gojek Ditinjau

Puluhan driver on line Brebes Tegal Slawi dan Pemalang (Bregaslang) kembali mendatangi gedung DPRD Kota Tegal Kamis (30/8) siang.


Biarkan Pedagang di Seputar Alun-alun, Pemkot Tegal Diskriminatif

Biarkan Pedagang di Seputar Alun-alun, Pemkot Tegal Diskriminatif

Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa beraktifitas di atas Lapangan Alun-alun Tegal menilai kebijakan larangan berjualan di lokasi diskriminatif.


Bocor lalu Ban Meletus, Truk Sarat Muatan Terguling

Bocor lalu Ban Meletus, Truk Sarat Muatan Terguling

Truk bernomor polisi T 9230 TB yang sarat muatan gabah tergelincir di Jalur Lingkar Selatan Pemalang hingga menghantam tiang kabel telepon.


Terima Insentif Rp175 Ribu per Bulan, Guru Swasta Minta Perbaikan Nasib

Terima Insentif Rp175 Ribu per Bulan, Guru Swasta Minta Perbaikan Nasib

2.150 guru swasta di Kota Tegal mendesak perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan pada Pemkot Tegal.


Semua Kebijakan Pemkot Tegal Didasarkan Aturan Main

Semua Kebijakan Pemkot Tegal Didasarkan Aturan Main

Setelah tertunda akibat pelaksanaan pilwalkot, sejumlah ulama dan umaro kembali bertemu dalam forum yang digelar, Selasa (7/8) malam, di Ponpes Darul Hijrah.


Surat Izin Susah, Delapan Kapal Nelayan Melaut pakai Suket

Surat Izin Susah, Delapan Kapal Nelayan Melaut pakai Suket

Sejumlah kapal non cantrang sudah bisa melaut meski izin surat izin penangkapan ikan (SIPI) masih dalam proses.


Ada Suket Pengganti SIPI, Nelayan Dijamin Bisa Melaut

Ada Suket Pengganti SIPI, Nelayan Dijamin Bisa Melaut

Nelayan di wilayah Kota Tegal kini bisa sedikit bernafas lega.


Urus Surat Izin Melaut Susah, Nelayan Ancam Mogok Bayar Retribusi

Urus Surat Izin Melaut Susah, Nelayan Ancam Mogok Bayar Retribusi

Puluhan nelayan mendatangi kantor DPC HNSI Kota Tegal, Rabu (1/8) siang.


SPBU Mini Ilegal, Takaran dan Kualitas BBM-nya Tak Standar

SPBU Mini Ilegal, Takaran dan Kualitas BBM-nya Tak Standar

Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini atau Pertamini kian marak di Kota Tegal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!