Lokal
Share this on:

Besok, 1.000-an Nelayan Akan Blokade Jalingkut

  • Besok, 1.000-an Nelayan Akan Blokade Jalingkut
  • Besok, 1.000-an Nelayan Akan Blokade Jalingkut

TEGAL - Sekitar 1.000 nelayan cantrang bakal menggelar aksi menolak pelarangan cantrang, Senin (8/1) besok. Dalam aksinya, mereka berencana memblokade jalan lingkar utara (jalungkut) Kota Tegal.

Bendahara HNSI Riswanto mengatakan massa yang akan menggelar aksi merupakan nelayan dari Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) bersama pelaku usaha perikanan lainnya. Aksi tersebut dilakukan karena kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang melalui Permen KP Nomor 2 tahun 2015 yg sudah diubah menjadi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 dan sudah diberlakukan per 1 Januari 2018 lalu.

"Akibat pelarangan tadi, kurang lebih ada 600 kapal cantrang mangkrak dan 12.000 orang ABK (nelayan) dibuat menganggur serta kehilangan penghasilan untuk menafkahi anak istri mereka," katanya.

Selain nelayan, kata Riswanto, ada 860 orang buruh fillet yang bekerja pada 11 unit pengolahan ikan fillet dan 12 usaha cold storage juga dibuat menganggur serta kehilangan penghasilan untuk menafkahi anak istri mereka. Padahal, sebagian dari buruh fillet merupakan istri dari ABK nelayan.

"Bahkan para penarik becak dan gerobak ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari juga terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilannya," sebutnya.

Dengan dilarangnya cantrang, jelas Riswanto, unit pengolahan ikan pun terpaksa tutup. Karena tidak ada lagi bahan baku ikan dengan nilai ekonomis yang bisa diolah menjadi bakso, siomai, dan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.

"Sesungguhnya telah berulang kali uji petik dilakukan oleh berbagai lembaga seperti DPRD, DKP Jateng, wali kota Tegal, maupun peneliti atau akademisi IPB. Hasilnya, semua pihak meyakini bahwa alat tangkap cantrang ramah lingkungan," tegasnya.

Riswanto menambahkan sedari awal nelayan dari berbagai wilayah sudah meminta kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan keamanan cantrang dengan melakukan uji petik bersama. Dengan membentuk tim independen yg terdiri dari unsur akademisi, para ahli, stake holder dan pemerintah.

"Permintaan dari nelayan tersebut sangatlah sederhana dan wajar namun sampai sekarang kenapa pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan tidak mau melakukannya?" tanya Riswanto.

Saat ini, tandas Riswanto, nelayan dan buruh ikan masih berharap Presiden Joko Widodo mau segera turun tangan. Yakni melihat langsung kondisi ekonomi nelayan dan buruh ikan ke sentra sentra perikanan yang terdampak dan melegalkan alat tangkap cantrang. (muj/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Selain Diganti Namanya, Karang Birahi Akan Berstandar Nasional

Selain Diganti Namanya, Karang Birahi Akan Berstandar Nasional

Selain akan mengganti namanya, Pemkab Brebes akan kembali melanjutkan renovasi Stadion Karang Birahi yang sudah menelan anggaran Rp10 miliar.


Kesehatan Paslon Bupati-Wakil Bupati Diumumkan Besok

Kesehatan Paslon Bupati-Wakil Bupati Diumumkan Besok

KPU Kabupaten Tegal sudah mengantongi hasil tes kesehatan tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar pilkada Kabupaten Tegal.


Nglurug Jakarta Lagi, Nelayan Tegal Bawa Sejuta Surat untuk Jokowi

Nglurug Jakarta Lagi, Nelayan Tegal Bawa Sejuta Surat untuk Jokowi

Meski telah bertemu dengan presiden RI Joko Widodo kemarin, ribuan nelayan kembali akan mendatangi Jakarta Selasa (16/1) sore ini.


2019, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis

2019, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal akan menghilangkan pembuatan izin gangguan (HO).


Kesulitan Bayar, Nelayan Minta Kredit Dihapus

Kesulitan Bayar, Nelayan Minta Kredit Dihapus

Dua pekan sudah kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan berjenis cantrang berlaku secara nasional.


Presiden Akan Serahkan 5,500 Sertifikat Pada Warga

Presiden Akan Serahkan 5,500 Sertifikat Pada Warga

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Tegal dipusatkan di lapangan Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi, Senin (15/1) pukul 15.00 WIB.


Bawang Merah Masih Rp4.000 Sekilo

Bawang Merah Masih Rp4.000 Sekilo

Kebijakan Pemkab Brebes mewajibkan seluruh PNS untuk membeli bawang merah dari petani langsung tak berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut.


Nelayan Pantura Hanya Andalkan Ban Bekas saat Dihantam Ombak

Nelayan Pantura Hanya Andalkan Ban Bekas saat Dihantam Ombak

Gelombang tinggi kerap mengancam keselamatan nelayan saat sedang melaut terutama di bulan Januari ini.


Komisi II Tolak Penggabungan BKK se-Jawa Tengah

Komisi II Tolak Penggabungan BKK se-Jawa Tengah

Rencana seluruh Bank Kredit Kecamatan (BKK) akan di merger ditolak Komisi II.


Pansus Undang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pansus Undang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam waktu dekat Panitia Khusus Pariwisata akan mengundang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!