Lokal
Share this on:

Genjot Investasi, Pemkab Brebes Hapus Izin HO

BREBES - Guna meningkatkan gairah usaha serta investasi di Kabupaten Brebes, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH menghapus persyaratan izin gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie), sebagai pra syarat usaha. Penghapusan HO ini diberlakukan mulai November 2017, sesuai Surat Edaran Bupati nomor 510.4/04588/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (HO).

"Mulai November 2017, para pelaku usaha tidak perlu mengurus HO," kata Bupati Brebes Idza Priyanti di sela kegiatannya, kemarin.

Idza mengatakan, dengan tidak adanya HO tersebut kini masyarakat yang ingin membuka usaha di Brebes tidak terlalu repot dan investor yang ingin membuka usaha di kota bawang akan terus meningkat.

Dijelaskannya, HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. "Dicabutnya HO semata-mata untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha," katanya.

Dia melanjutkan, ditiadakannya izin gangguan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 yang berisi Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di daerah. Tindaklanjutnya, dikeluarkanlah Surat Edaran Bupati nomor 510.4/04588/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (HO)

Idza menegaskan, dengan dicabutnya izin HO maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak melayani lagi izin tersebut dan tidak menarik retribusi izin HO untuk segala macam jenis usaha.

Kepala DPMPTSP H Ratim menambahkan, bagi pelaku usaha yang saat pendirian usahanya telah menggunakan HO untuk selanjutnya tidak perlu lagi memperbaharui izin HO-nya. Diakuinya, adanya penghapusan HO memang mempengaruhi pendapatan daerah. Namun, pengurangan pendapatan tersebut tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang dikelola oleh DPMTPSP.

Bila ingin mendirikan bangunan, lanjut Ratim, tentu tetap harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun untuk melakukan suatu usaha sekarang tidak memerlukan izin gangguan (HO) lagi.

Hanya cukup dengan mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) saja. Ratim menambahkan, sejak berdirinya DPMPTSP hingga akhir Oktober 2017 telah menerbitkan perizinan sebanyak 4.698 izin. (ded/ism/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mangkal di Warung Remang-remang Jalingkos, Empat PSK Dirazia

Mangkal di Warung Remang-remang Jalingkos, Empat PSK Dirazia

Pemkab Tegal melalui Dinas Sosial mengirim empat wanita yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) ke Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo, Jakarta.


Pemkab Pemalang Buka Lowongan 367 CPNS

Pemkab Pemalang Buka Lowongan 367 CPNS

Pemkab Pemalang akan melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan pegawai di daerahnya.


Kekeringan, Kawanan Monyet Serbu Pemukiman Warga di Brebes

Kekeringan, Kawanan Monyet Serbu Pemukiman Warga di Brebes

Diduga lantaran sudah tak lagi ada sumber makanan di hutan, gerombolan monyet liar menyerang kebun dan ladang milik warga.


Tradisi Ruwat Bumi Guci Terus Dilestarikan, juga untuk Gaet Wusatawan

Tradisi Ruwat Bumi Guci Terus Dilestarikan, juga untuk Gaet Wusatawan

Ruwat Bumi Guci di komplek obyek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal terus dilestarikan oleh Pemkab bersama masyarakat setempat


2019, Kabupaten Brebes Akan Punya Mal Pelayanan Publik

2019, Kabupaten Brebes Akan Punya Mal Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Brebes berencana membuat Mal Pelayanan Publik untuk mempermudah warga mengurus pembuatan Kartu Keluarga, KTP, akte kelahiran, izin usaha.


Pendirian Rumah Kos Harus Seizin Pemkot Tegal

Pendirian Rumah Kos Harus Seizin Pemkot Tegal

Untuk mendirikan rumah kos harus memiliki izin, semua itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal).


Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Bibit Bawang di Brebes Kembalikan Uang Rp225 Juta

Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Bibit Bawang di Brebes Kembalikan Uang Rp225 Juta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes menerima pengembalian uang kerugian negara senilai Rp225.472.500 dari dua terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi.


Dugaan Korupsi Bibit Bawang Rp5,4 Miliar, Dua Orang Ditahan

Dugaan Korupsi Bibit Bawang Rp5,4 Miliar, Dua Orang Ditahan

Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah senilai Rp5,4 miliar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes 2016 lalu terus berlanjut


Siap-siap Daftar, Pemkab Brebes Segera Buka 355 Formasi CPNS

Siap-siap Daftar, Pemkab Brebes Segera Buka 355 Formasi CPNS

Pemkab Brebes segera membuka 335 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.


Tunggu Kementerian PUPR, Tol Brexit-Pemalang Gratis Dua Hari Ditunda

Tunggu Kementerian PUPR, Tol Brexit-Pemalang Gratis Dua Hari Ditunda

Jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV (Brebes Timur-Pemalang) direncanakan untuk mulai dioperasikan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!