• Home
  • Berita Lokal
  • Geruduk DPRD, Sopir dan Tukang Ojek di Slawi Minta Angkutan Online Dikaji Ulang

Lokal
Share this on:

Geruduk DPRD, Sopir dan Tukang Ojek di Slawi Minta Angkutan Online Dikaji Ulang

  • Geruduk DPRD, Sopir dan Tukang Ojek di Slawi Minta Angkutan Online Dikaji Ulang
  • Geruduk DPRD, Sopir dan Tukang Ojek di Slawi Minta Angkutan Online Dikaji Ulang

SLAWI - Perwakilan sopir angkutan dan ojek pangkalan yang ada di Kabupaten Tegal menggeruduk gedung dewan. Mereka yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) memprotes keberadaan ojek online yang semakin banyak di wilayah Kabupaten Tegal.

Ketua DPC Organda Kabupaten Tegal, Prihandono, Senin (16/10), mengatakan hasil musyawarah perwakilan pengurus angkutan umum orang, ojek konvensional, dan organda meminta supaya angkutan umum online di wilayah Kabupaten Tegal dikaji ulang. Karena di lapangan sudah tidak kondusif, sering terjadi pertengkaran dengan angkutan umum dan ojek konvensional dalam melakukan aktifitas di jalan.

"Angkutan umum online khususnya yang menggunakan sepeda motor untuk melayani jasa angkutan, diduga tidak dilengkapi dengan izin operasional. Banyaknya kendaraan online yang memakai sepeda motor maupun roda empat yang mengakibatkan penghasilan angkutan konvensional semakin berkurang," katanya.

Angkutan online yang memakai kendaraan roda empat, tambah Prihandono, apabila sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan minta segera ditertibkan. Karena yang dioperasionalkan sekarang ini diduga tidak disertai dengan dokumen yang sesuai izin operasional.

"Apabila sesuai hasil kajian ternyata kuota untuk angkutan sewa khusus di wilayah Kabupaten Tegal, kami mohon yang menjadi skala prioritas pengusahanya adalah anggota Organda yang aktif. Sehingga bisa menjaga kestabilan pendapatan yang teknisnya diatur oleh Dinas Perhubungan," tambahhya.

Kepada Dinas Kominfo, lanjut Prihandono, organda ingin menanyakan UU ITE nomor berapa yang mengatur mengenai perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi online, digunakan untuk sistem pemesanan jasa angkutan umum orang. Apakah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi online, papar dia, untuk pemesanan jasa angkutan umum orang di wilayah Kabupaten Tegal sudah mengantongi izin. (guh/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Harga Beras Medium Masih Tinggi

Harga Beras Medium Masih Tinggi

Operasi pasar yang dilakukan Pemkot Tegal dan Bulog belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga beras medium.


Terbukti Berzina, Oknum Anggota DPRD di-PAW

Terbukti Berzina, Oknum Anggota DPRD di-PAW

Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tegal, Harnotosi resmi menggantikan Suprianto yang dicopot sebagai anggota DPRD karena mendapat sanksi PAW.


Sore Nanti, Tes Kesehatan Balon Bupati dan Wakilnya Diumumkan

Sore Nanti, Tes Kesehatan Balon Bupati dan Wakilnya Diumumkan

Hasil kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar pilkada Kabupaten Tegal baru diketahui, Selasa (16/1) sore, nanti.


2019, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis

2019, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal akan menghilangkan pembuatan izin gangguan (HO).


Mantan Anggota Dewan dan Selingkuhannya Dibui

Mantan Anggota Dewan dan Selingkuhannya Dibui

Tim Pidana Umumum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal akhirnya mengeksekusi terdakwa kasus perzinaan.


Diminta Presiden Jokowi Nyanyi Campursari, Ibu Ini Malah Tarlingan

Diminta Presiden Jokowi Nyanyi Campursari, Ibu Ini Malah Tarlingan

Presiden Jokowi meminta warga yang bisa menyanyikan tembang karawitan untuk maju dan naik ke panggung.


Ribuan Warga Slawi Tunggu Jokowi Sejak Pukul 13.00

Ribuan Warga Slawi Tunggu Jokowi Sejak Pukul 13.00

Ribuan warga rela menunggu berjam-jam ‎di sepanjang jalan yang menjadi rute kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Tegal, Senin (15/1).


Jokowi Pesan Sertipikat Jangan Diagunkan ke Bank

Jokowi Pesan Sertipikat Jangan Diagunkan ke Bank

Presiden Joko Widodo mengawali rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Tegal dengan menyerahkan sertipikat tanah di lapangan Dukuhsalam Kecamatan Slawi.


 Pilgub Jateng Perlu Rp1,3 Triliun

Pilgub Jateng Perlu Rp1,3 Triliun

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 ternyata menelan anggaran yang cukup besar.


Pangkat Lima PNS Pemkot Tegal Diturunkan

Pangkat Lima PNS Pemkot Tegal Diturunkan

Enam aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin Pemkot Tegal 2017 lalu.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!