• Home
  • Berita Lokal
  • Harus Cetak APK Sendiri, Paslon Umi-Ardie Protes KPU Tidak Adil

Lokal
Share this on:

Harus Cetak APK Sendiri, Paslon Umi-Ardie Protes KPU Tidak Adil

  • Harus Cetak APK Sendiri, Paslon Umi-Ardie Protes KPU Tidak Adil
  • Harus Cetak APK Sendiri, Paslon Umi-Ardie Protes KPU Tidak Adil

SLAWI - Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Umi Azizah-Sabilillah Ardi sebagai paslon pengganti Enthus Susmono yang digelar KPU Kabupaten Tegal Kamis (24/5) siang berujung protes dari partai pengusung (parpol) pengusung paslon nomor urut 3 itu.

Protes tersebut terkait penyediaan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) setelah Umi Azizah-Sabilillah Ardi resmi ditetapkan sebagai paslon. Protes tersebut berawal saat Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tegal A Firdaus Assyairozi ‎menanyakan apakah KPU akan memfasilitasi pencetakan APK dan BK untuk paslon yang diusung partainya itu.

‎"Kami menuntut hak yang sama terkait APK dan BK karena sudah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati," kata Firdaus sesaat sebelum rapat pleno ditutup.

Menjawab hal itu‎, Ketua KPU Kabupaten Tegal Sukartono mengatakan, pihaknya tidak akan mencetak APK dan BK untuk paslon Umi Azizah-Sabilillah Ardi setelah ditetapkan sebagai paslon pengganti karena tidak ada dasar hukumnya.

"Kami sudah konsultasi ke KPU pusat. Hasil konsultasi dengan Biro Teknis, bahwa pengadaan APK dan BK untuk calon pengganti tidak ada dasar hukumnya. Tidak diatur dalam peraturan KPU terkait calon pengganti calon yang berhalangan tetap. Yang bisa dilakukan penggantian adalah bahan sosialisasi dan surat suara,"‎ jelasnya.

Selain dari KPU RI, menurut Sukartono, ‎pihaknya juga mendapat petunjuk yang sama dari KPU Provinsi Jateng terkait pengadaan AKP dan BK untuk paslon pengganti. "KPU provinsi juga menegaskan tidak ada pencetakan APK dan BK. Kalau calon mau mencetak APK dan BK silahkan, disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.

‎Menanggapi jawaban itu, Firdaus menilai KPU berlaku tidak adil terhadap paslon Umi Azizah-Sabilillah Ardi. Hal ini juga kembali ditegaskan Firdaus usai rapat pleno.

Menurutnya, penyediaan APK dan BK untuk paslon nomor urut 3 itu seharusnya tetap dilakukan oleh KPU.‎ "APK harus tetap diadakan KPU, karena sesuai PKPU (Peraturan KPU) jika calon sudah ditetapkan maka KPU harus memfasilitasi APK dan BK. Tidak hanya surat suara dan alat sosialisasi saja,” ujarnya.

Firdaus mengatakan, Umi Azizah-Sabilillah Ardi sudah ditetapkan KPU sebagai paslon bupati-wakil bupati, sehingga KPU berkewajiban untuk menfasilitasi pengadaan APK untuk memenuhi rasa keadilan seperti paslon lainnya.

“PKB selalu pengusung paslon nomor tiga dan tim pemenangan Umi-Ardie akan melayangkan surat protes ke KPU. Ini demi rasa keadilan. Kami juga akan kirim surat ke Panwaslu untuk mengklarifikasi hal itu,” tandasnya.

‎Sementara itu, Sukartono menepis KPU tidak adil karena KPU sebelumnya sudah mencetak APK dan BK untuk semua paslon.‎ Dia juga mempersilahkan jika paslon nomor urut 3 melayangkan surat protes. "Kami mengikuti petunjuk dari KPU pusat dan provinsi," ujarnya. (far/zul)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!