Lokal
Share this on:

Ingat ya, PNS Wajib Sarjana

  • Ingat ya, PNS Wajib Sarjana
  • Ingat ya, PNS Wajib Sarjana

PENYERAHAN - Kepala BKD Kabupaten Tegal Edi Budiyanto menyerahkan Surat Izin Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar kepada 61 PNS di lingkungan Pemkab Tegal, kemarin. (yerry novel/radar slawi)

SLAWI - Pegawai negeri sipil (PNS) wajib memiliki gelar sarjana. Itu menyusul adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengembangan karir PNS tidak lagi menggunakan sistem Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Melainkan dengan sistem merit.

Sistem merit itu yakni pengembangan karir PNS hanya mengacu pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan.

"Untuk itu, PNS wajib melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi jika belum memiliki ijazah sarjana," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Edi Budiyanto, saat menyerahkan Surat Izin Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar kepada 61 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, kemarin.

Dia mengungkapkan, tahun ini ada 12 PNS di lingkungan Pemkab Tegal yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Sedangkan yang sudah lulus dan mendapatkan gelar sarjana, sebanyak 49 orang. "Saya sangat mengapresiasi kepada PNS yang melanjutkan sekolahnya tanpa bantuan dari APBD," ujarnya.

Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) BKD Kabupaten Tegal Agung Budi Waluyo menambahkan, untuk melanjutkan studi dan penggunaan gelar akademik bagi PNS ada aturan dan syarat yang harus dipenuhi.

Minimal, kata Agung, harus membuat surat permohonan kepada BKD setempat. Agung tak menampik, masih ada beberapa PNS yang belum tahu tentang aturan izin melanjutkan studi meski BKD sudah acapkali memberikan sosialisasi.

"Masih banyak PNS yang belum mengajukan permohonan izin belajar padahal batas maksimal pengajuan adalah 6 bulan setelah diterima di lembaga pendidikan tinggi," ungkapnya. (yer/ima/zul)


Berita Sebelumnya

12 Polisi Ditugasi Pelototi Medsos
12 Polisi Ditugasi Pelototi Medsos

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dilarang Berpolitik, ASN Tidak Hanya PNS

Dilarang Berpolitik, ASN Tidak Hanya PNS

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tegal memperingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam pilkada.


Giliran, Guru di Brebes Borong Bawang dari Petani

Giliran, Guru di Brebes Borong Bawang dari Petani

Tidak hanya PNS di lingkungan Pemkab Brebes, anggota kepolisan, TNI, dan PNS di lingkungan kecamatan, ikut andil membeli bawang merah dari petani.


Antar Paslon Mendaftar ke KPU, Dua PNS dan Kades Dipanggil Panwaslu

Antar Paslon Mendaftar ke KPU, Dua PNS dan Kades Dipanggil Panwaslu

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tegal menemukan dugaan keteribatan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (kades) dalam pilkada.


Pemkab Tegal Butuh 3.077 PNS Baru

Pemkab Tegal Butuh 3.077 PNS Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal masih menunggu persetujuan pemerintah pusat terkait pengajuan rekrutmen CPNS.


Pangkat Lima PNS Pemkot Tegal Diturunkan

Pangkat Lima PNS Pemkot Tegal Diturunkan

Enam aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin Pemkot Tegal 2017 lalu.


Bawang Merah Masih Rp4.000 Sekilo

Bawang Merah Masih Rp4.000 Sekilo

Kebijakan Pemkab Brebes mewajibkan seluruh PNS untuk membeli bawang merah dari petani langsung tak berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut.


Ingat, BI Checking Beralih ke OJK

Ingat, BI Checking Beralih ke OJK

Sistem Informasi Debitur (SID) atau lebih dikenal dengan istilah BI Checking kini bertransformasi menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).


Harga Anjlok, Idza Wajibkan PNS Beli Bawang Merah Petani

Harga Anjlok, Idza Wajibkan PNS Beli Bawang Merah Petani

Bupati Brebes Idza Priyanti akan mewajibkan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Brebes untuk membeli bawang merah petani yang harganya saat ini anjlok.


Diduga Selingkuh Hingga Palsukan Dokumen, Tiga Pejabat Dilaporkan ke Inspektorat

Diduga Selingkuh Hingga Palsukan Dokumen, Tiga Pejabat Dilaporkan ke Inspektorat

Tiga pejabat di lingkungan Pemkab Tegal dilaporkan ke Inspektorat setempat sepanjang 2017. Mereka dilaporkan karena diduga melanggar disiplin PNS.


Tak Rekam KTP El, Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih

Tak Rekam KTP El, Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih

Masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2018 mendatang wajib melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP El).



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!