• Home
  • Berita Lokal
  • Kejaksaan Panggil Badan Usaha yang Belum Menjadi Peserta BPJS TK

Lokal
Share this on:

Kejaksaan Panggil Badan Usaha yang Belum Menjadi Peserta BPJS TK

  • Kejaksaan Panggil Badan Usaha yang Belum Menjadi Peserta BPJS TK
  • Kejaksaan Panggil Badan Usaha yang Belum Menjadi Peserta BPJS TK
  • Kejaksaan Panggil Badan Usaha yang Belum Menjadi Peserta BPJS TK
  • Kejaksaan Panggil Badan Usaha yang Belum Menjadi Peserta BPJS TK

TEGAL - Kejaksaan Negeri kota Tegal memanggil 300 badan usaha yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yg dibagi menjadi 5 kali pemanggilan dalam 5 hari kerja.

Kejaksaan akan berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dan memberikan pendampingan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal di wilayah kerja kota Tegal.

“Dalam kegiatan ini kami memanggil sebanyak 300 badan usaha untuk diberikan sosialisasi manfaat dan implementasi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS & PP 86 tahun 2013. Di dalamnya disebutkan wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal, I made suwarjana SH MH.

"Sedang kita proses pemanggilan untuk diberi sosialisasi manfaat program BPJS TK dan sanksi hukum, dengan harapan mereka kemudian mendaftar menjadi peserta BPJS TK dan tidak perlu berurusan dg hukum di kemudian hari".

Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 disebutkan bahwa perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender, Surat Izin Mengemudi, setifikat tanah, paspor, atau STNK.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi pidana 8 tahun atau denda Rp1 miliar.

“Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan, karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban," tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Cep Nandi Yunandar, bahwa hal tersebut sudah disampaikan secara tertulis kepada perusahaan/pemberi kerja tersebut sebanyak 2 kali yaitu melalui surat pemberitahuan pertama dan kedua.

“Kami hanya mengingatkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib kepada seluruh pemberi kerja dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar. Hari ini kami bersama kejaksaan masih dalam tahap pembinaan dengan memberikan informasi manfaat dan kesadaran hukum sehingga diharapkan tidak perlu diambil tindakan hukum lebih lanjut,” tukas dia.(muj/adv)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Awas, Ada Cacing Hati di Hewan Kurban

Awas, Ada Cacing Hati di Hewan Kurban

Menjelang Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi tiba, warga tentu mulai bersiap membeli hewan kurban. Tapi jangan asal beli hewan ya.


Gelap, Alun-Alun Hanggawana Dikeluhkan Warga

Gelap, Alun-Alun Hanggawana Dikeluhkan Warga

Keluhan mengenai kondisi alun-alun nampaknya masih belum selesai.


Dipercantik, PAI Segera Dipasangi Lampu-lampu Hias

Dipercantik, PAI Segera Dipasangi Lampu-lampu Hias

Pemkot Tegal berkomitmen menjadikan kawasan pantai menjadi destinasi wisata unggulan.


Jamaah Haji Kota Tegal Akan Ziarah ke Makam Rasululloh

Jamaah Haji Kota Tegal Akan Ziarah ke Makam Rasululloh

Hingga saat ini jamaah haji asal Kota Tegal yang tergabung di kloter 41 masih berada di Kota Madinah.


Jumadi: Orang Tua Harus Arahkan Anak Bijak Berteknologi

Jumadi: Orang Tua Harus Arahkan Anak Bijak Berteknologi

Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi menegaskan di era teknologi saat ini, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan.


Belum Sebulan, 15 Kasus Kebakaran Sudah Terjadi di Kabupaten Tegal

Belum Sebulan, 15 Kasus Kebakaran Sudah Terjadi di Kabupaten Tegal

Bulan Juli tahun ini, di wilayah Kabupaten Tegal sudah ada 15 kasus kebakaran yang disebabkan oleh faktor kelalaian.


Miris, Di Pantura Marak Panti Pijat Tidak Berizin dan Bersertifikat

Miris, Di Pantura Marak Panti Pijat Tidak Berizin dan Bersertifikat

Beberapa panti pijat di jalur Pantura Kabupaten Tegal diketahui belum memiliki izin dan bersertifikat.


Pagar yang Tewaskan Ketua Gapoktan, Roboh karena Tiupan Angin

Pagar yang Tewaskan Ketua Gapoktan, Roboh karena Tiupan Angin

Penyebab robohnya pagar pembatas yang menyebabkan meninggalnya Wasmun, ketua Gapoktan Sumurpanggang Kecamatan Margadana akhirnya diketahui.


Kesulitan Air, 352 Hektare Lahan Persawahan Puso

Kesulitan Air, 352 Hektare Lahan Persawahan Puso

Akibat kekeringan yang melanda saat ini, sebanyak 352 hektare (ha) lahan persawahan di Kabupaten Brebes mengalami gagal panen (puso).


Sekarang, Tanah Bengkok Bukan untuk Kades Loh Ya.

Sekarang, Tanah Bengkok Bukan untuk Kades Loh Ya.

Selain tunjangan dan penghasilan tetap, hasil penggelolaan tanah bengkok selama ini menjadi pendapatan yang menggiurkan bagi kepala desa (kades).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!