Lokal
Share this on:

Marak, Penggunaan SKTM di PPDB Dinilai Perlu Dievaluasi

  • Marak, Penggunaan SKTM di PPDB Dinilai Perlu Dievaluasi
  • Marak, Penggunaan SKTM di PPDB Dinilai Perlu Dievaluasi

SLAWI - Permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pendaftaran peserta didik baru di SMA/SMK marak seiring adanya kebijakan kuota 20 persen untuk pendaftar yang memiliki SKTM. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi.

Pengawas SMK Kabupaten Tegal, Purwanto mengatakan, maraknya penggunaan SKTM agar secara otomatis bisa diterima dalam PPDB SMA/SMK memunculkan kecurigaan adanya kemudahan dalam pembuatannya sehingga warga yang sebenarnya tergolong mampu bisa memperoleh SKTM.

"Permasalahan SKTM yang permintaannya marak sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu," kata Purwanto, kemarin.

Purwanto menilai perlu ada evaluasi atas kebijakan penggunaan SKTM dalam PPDB SMA/SMK agar benar-benar sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memudahkan warga yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

"Perlu dievaluasi lagi untuk pembuatan SKTM. Kami berharap kebijakan menggunakan SKTM ini perlu dievaluasi lagi atau bisa menggunakan model lainnya," ujar Purwanto.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Sahuri meminta pemberian SKTM melalui desa dan kecamatan harus benar-benar berdasarkan data yang valid. Hal ini agar penggunanya benar-benar warga yang memerlukan.

"SKTM diperuntukan bagi keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung untuk bisa menikmati pendidikan. Jadi harus berdasarkan data yang valid," ujar Sahuri.

‚ÄéMenurut Sahuri, pemberian SKTM yang tidak berdasarkan data valid dan hanya karena adanya kedekatan keluarga atau faktor lain bisa menghilangkan hak warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkannya. Apalagi, pendaftar yang memiliki SKTM bahkan bisa mengalahkan pendaftar yang memiliki nilai di atas rata-rata atau berprestasi.

"Jangan sampai pemberian SKTM direkayasa sehingga merampas hak calon peserta didik baru dari kalangan kurang mampu atau yang memiliki nilai di atas rata-rata," tandasnya.

Maraknya permintaan SKTM ini muncul seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru SMA/SMK negeri.

Dalam peraturan itu disebutkan, wargatidak mampu yang memiliki SKTM dapat secara otomatis masuk SMA/SMK negeri. Masih dalam peraturan tersebut, kuota minimal bagi para pendaftar dengan SKTM adalah 20 persen. (far/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Di Brebes, Bikin KTP Elektronik Tak Perlu Pakai Surat Pengantar RT/RW

Di Brebes, Bikin KTP Elektronik Tak Perlu Pakai Surat Pengantar RT/RW

Warga di Kabupaten Brebes menyambut positif aturan baru terkait pembuatan TKP-el yang tidak lagi membutuhkan surat pengantar dari RT/RW.


Aturan Rujukan BPJS Kesehatan Perlu Lebih Masif Disosialisasikan

Aturan Rujukan BPJS Kesehatan Perlu Lebih Masif Disosialisasikan

Adanya perubahan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu disosialisasikan secara masif.


Residu Pestisida di Brebes Ancam Bayi Dalam Kandungan

Residu Pestisida di Brebes Ancam Bayi Dalam Kandungan

Penggunaan pestisida untuk pertanian di Kabupaten Brebes dianggap sudah berlebihan.


Mau ke Arah Purwokerto, Awas Macet Panjang Berjam-jam di Bumiayu

Mau ke Arah Purwokerto, Awas Macet Panjang Berjam-jam di Bumiayu

Bagi para pengendara yang ingin bepergian ke Purwokerto, Cilacap, dan sekitarnya melalui jalur tengah perlu berpikir ulang.


SPBU Mini Ilegal, Takaran dan Kualitas BBM-nya Tak Standar

SPBU Mini Ilegal, Takaran dan Kualitas BBM-nya Tak Standar

Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini atau Pertamini kian marak di Kota Tegal.


Selundupkan Barang, 12 Napi Diisolasi

Selundupkan Barang, 12 Napi Diisolasi

Setelah sebelumnya mengungkap kasus penggunaan narkoba di dalam ruangan narapidana (napi), petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Kota Tegal.


Dari 322 Siswa Pendaftar SMA dengan SKTM, Hanya Satu yang Benar

Dari 322 Siswa Pendaftar SMA dengan SKTM, Hanya Satu yang Benar

SMA Negeri 5 Kota Tegal memastikan pendaftar dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang setelah diverifikasi ternyata tidak valid.


Di Pemalang, Kepala Sekolah Turun langsung Verifikasi Kebenaran SKTM

Di Pemalang, Kepala Sekolah Turun langsung Verifikasi Kebenaran SKTM

Untuk memastikan kebenaran pengguna SKTM, pihak sekolah negeri di Kabupaten Pemalang juga mendatangi alamat rumah calon peserta didik.


Punya SKTM kok Tinggal di Rumah Mewah?

Punya SKTM kok Tinggal di Rumah Mewah?

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kota Tegal telah menerima hasil verifikasi yang dilakukan tim dari lima SMA terkait SKTM.


Jika Terbukti Pakai SKTM Tak Benar, Siswa Bisa Langsung Dicoret

Jika Terbukti Pakai SKTM Tak Benar, Siswa Bisa Langsung Dicoret

Sejumlah siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri kedapatan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!