Lokal
Share this on:

Marak, Penggunaan SKTM di PPDB Dinilai Perlu Dievaluasi

  • Marak, Penggunaan SKTM di PPDB Dinilai Perlu Dievaluasi
  • Marak, Penggunaan SKTM di PPDB Dinilai Perlu Dievaluasi

SLAWI - Permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pendaftaran peserta didik baru di SMA/SMK marak seiring adanya kebijakan kuota 20 persen untuk pendaftar yang memiliki SKTM. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi.

Pengawas SMK Kabupaten Tegal, Purwanto mengatakan, maraknya penggunaan SKTM agar secara otomatis bisa diterima dalam PPDB SMA/SMK memunculkan kecurigaan adanya kemudahan dalam pembuatannya sehingga warga yang sebenarnya tergolong mampu bisa memperoleh SKTM.

"Permasalahan SKTM yang permintaannya marak sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu," kata Purwanto, kemarin.

Purwanto menilai perlu ada evaluasi atas kebijakan penggunaan SKTM dalam PPDB SMA/SMK agar benar-benar sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memudahkan warga yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

"Perlu dievaluasi lagi untuk pembuatan SKTM. Kami berharap kebijakan menggunakan SKTM ini perlu dievaluasi lagi atau bisa menggunakan model lainnya," ujar Purwanto.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Sahuri meminta pemberian SKTM melalui desa dan kecamatan harus benar-benar berdasarkan data yang valid. Hal ini agar penggunanya benar-benar warga yang memerlukan.

"SKTM diperuntukan bagi keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung untuk bisa menikmati pendidikan. Jadi harus berdasarkan data yang valid," ujar Sahuri.

‚ÄéMenurut Sahuri, pemberian SKTM yang tidak berdasarkan data valid dan hanya karena adanya kedekatan keluarga atau faktor lain bisa menghilangkan hak warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkannya. Apalagi, pendaftar yang memiliki SKTM bahkan bisa mengalahkan pendaftar yang memiliki nilai di atas rata-rata atau berprestasi.

"Jangan sampai pemberian SKTM direkayasa sehingga merampas hak calon peserta didik baru dari kalangan kurang mampu atau yang memiliki nilai di atas rata-rata," tandasnya.

Maraknya permintaan SKTM ini muncul seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru SMA/SMK negeri.

Dalam peraturan itu disebutkan, wargatidak mampu yang memiliki SKTM dapat secara otomatis masuk SMA/SMK negeri. Masih dalam peraturan tersebut, kuota minimal bagi para pendaftar dengan SKTM adalah 20 persen. (far/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

18 Kelurahan Rawan Banjir,Pemkot Tegal Siagakan Posko Darurat

18 Kelurahan Rawan Banjir,Pemkot Tegal Siagakan Posko Darurat

Warga Kota Tegal perlu mewaspadai adanya bencana. Utamanya bencana banjir di 18 kelurahan.


Sembilan Desa di Brebes dan Pemalang Terendam Banjir

Sembilan Desa di Brebes dan Pemalang Terendam Banjir

Curah hujan yang cukup tinggi di mingu-minggu ini perlu menjadi kewaspadaan bagi masyarakat.


Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Beri Dispensasi Perpanjangan SIM

Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Beri Dispensasi Perpanjangan SIM

Masyarakat yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya habis pada masa libur dan cuti bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru tak perlu risau.


Tersisa 7 Hari, Pembangunan Pasar Bojong Dikebut dengan 100 Tukang

Tersisa 7 Hari, Pembangunan Pasar Bojong Dikebut dengan 100 Tukang

Pembangunan Pasar Bojong dinilai tidak akan selesai tepat waktu, 25 Desember mendatang.


Underpass Karangsawah Rampung, Potensi Macet Tinggal di Pasar Linggapura

Underpass Karangsawah Rampung, Potensi Macet Tinggal di Pasar Linggapura

Underpass di ruas jalan Tegal-Purwokerto, Karawangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dinilai bisa mengurangi kemacetan.


Aturan Main Pilkades Serentak 115 Desa Rawan Picu Konflik

Aturan Main Pilkades Serentak 115 Desa Rawan Picu Konflik

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang II yang akan digelar di 115 desa di Kabupaten Tegal dinilai rawan konflik.


Kejang-kejang usai Tawuran, ABG Meninggal Dunia

Kejang-kejang usai Tawuran, ABG Meninggal Dunia

Kematian Prawiro Prihantanto, warga Gg. Bawal 3 RT 04/04 Margadana, Kota Tegal dinilai janggal.


Di Brebes, Bikin KTP Elektronik Tak Perlu Pakai Surat Pengantar RT/RW

Di Brebes, Bikin KTP Elektronik Tak Perlu Pakai Surat Pengantar RT/RW

Warga di Kabupaten Brebes menyambut positif aturan baru terkait pembuatan TKP-el yang tidak lagi membutuhkan surat pengantar dari RT/RW.


Aturan Rujukan BPJS Kesehatan Perlu Lebih Masif Disosialisasikan

Aturan Rujukan BPJS Kesehatan Perlu Lebih Masif Disosialisasikan

Adanya perubahan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu disosialisasikan secara masif.


Residu Pestisida di Brebes Ancam Bayi Dalam Kandungan

Residu Pestisida di Brebes Ancam Bayi Dalam Kandungan

Penggunaan pestisida untuk pertanian di Kabupaten Brebes dianggap sudah berlebihan.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!