Lokal
Share this on:

Muhadi : Umus Dirugikan Secara Immateril

  • Muhadi : Umus Dirugikan Secara Immateril
  • Muhadi : Umus Dirugikan Secara Immateril

MENJELASKAN- Nurul Qomar saat mengikuti sidang kedua kasus dugaan pemalsusan ijazah di PN Brebes, Senin (8/7). (dedisulastro/radar brebes)

BREBES - Ketua Yayasan Muhadi Setiabudi Muhadi Setiabudi menyebut jika munculnya kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh mantan rektor Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) merugikan nama baik Umus secara immateril. Sebab, hal itu menyangkut dunia pendidikan.

Demikian disampaikan Muhadi saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam kedua kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka Nurul Qomar yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, Senin (8/7).

Selain Muhadi, agenda sidang kedua tersebut juga menghadirkan sejumlah saksi lain, yakni Wakil Rektor I Umus Mukson, Wakil Rektor II Maksori dan Wakil Rektor III Wadli.

Muhadi yang menjadi saksi pertama dalam sidang yang dipimpin langsung Hakim Ketua Sri Sulastri SH.MH dengan Hakim Anggota Dian Meksowati SH MH dan Nani Pratiwi SH itu, menceritakan awal mula memutuskan jabatan rektor Umus dipegang oleh komedian kawakan era 90-an tersebut.

Sebelum diisi Qomar, kata Muhadi dalam kesaksiannya menyebutkan, jabatan rektor Umus dijabat oleh Mukson (Pjs Rektor Umus). Namun selang beberapa bulan kemudian, Mukson beserta Wakil Rektor III Wadli menyampaikan kepada dirinya bahwa ada yang siap untuk mengisi kekosongan jabatan rektor di Umus. Hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai rektor Umus pada akhir 2017 lalu.

“Sebelum diisi oleh rektor definitif, selama tiga bulan jabatan rektor dijabat oleh Pjs Rektor Umus saudara Mukson. Dan sebelum menerima (Nurul Qomar) menjadi rektor saya sudah melakukan pemanggilan untuk melihat berkas,” katanya.

Dia menambahkan, proses rekrutmen rektor yang dilaksanakan sudah sesuai aturan. Termasuk persyaratan yang ditentukan. Namun, Umus itu perguruan tinggi swasta sehingga ada kebijakan-kebijakan lain terkait rekrutmen tersebut.

"Kami tahu ada dokumen yang dipalsukan setelah klarifikasi ke Universitas Negeri Jakarta (tempat Qomar Studi S2 dan S3). Kami melapor ke polisi karena ini sudah menyangkut dunia pendidikan. Kami tidak mau main-main soal pendidikan ini," ujarnya.

Dia menambahkan, akibat tindakan tersebut pihak Umus lebih cenderung mengalami kerugian imateriil yang nilainya tidak bisa disamakan dengan materiil. Sebab, nama Umus di masyarakat menjadi tercoreng.

"Kami lebih dirugikan secara imateriil," terangnya.

Pantauan di lapangan, Ketua Yayasan Umus Muhadi Setiabudi dimintai keterangan sebagai saksi dari pukul 09.36 hingga pukul 11.00 lebih. Dan hingga sore hari pukul 15.00 sidang tersebut masih berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, secara berturut-turut saksi selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Yakni Wakil Rektor I Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Mukson, Wakil Rektor II Maksori dan Wakil Rektor III Wadli. Namun untuk Saksi Warek I Mukson tidak bisa dilaksanakan pada hari itu juga, lantaran waktu yang tidak memungkinkan.

Sementara Qomar mengenakan kemeja putih dan celana dasar berwana serasi dengan peci berwarna hitam usai persidangan mengakui sebagian keterangan yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan. Dan sebagian lagi dirinya tidak menerima atau tidak membenarkan dari keterangan ketiga saksi tersebut.

“Ada sebagian keterangan dari ketiga saksi saya menerimanya. Tapi ada sebagian lagi saya tidak bisa menerimanya, yakni masalah adanya Surat Keterangan Lulus (SKL),” terangnya usai persidangan.

Dia menyebutkan, terkait masalah SKL pihaknya tidak tahu menau adanya SKL dalam perjalanannya menjabat rektor Umus. Dirinya mengaku, melihat SKL tersebut baru tiga kali. Yakni, yang pertama dirinya melihat SKL tersebut saat pemeriksaan di Polres Brebes, kedua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes dan yang ketiga di PN Brebes.

“Saya sama sekali tidak merasa pesen SKL itu. Dan saya juga baru tahu SKL itu di Media Sosial (Medsos) saat di Umus ada demo besar-besaran,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Brebes, Bakhtiar Ihsan Agung Nugroho, yang juga salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, sidang kedua ini baru mendengarkan tiga orang saksi. Di mana, tiga orang saksi tersebut merupakan sebagian saksi yang sudah disiapkan oleh pihaknya yakni sebanyak delapan orang saksi dan satu orang ahli.

“Sidang kedua ini terpaksa ditunda karena waktu yang tidak memungkinkan. Dan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan (Senin (15/7), Red) dengan agenda sama pemeriksaan sejumlah saksi,” pungkasnya. (ded/ism/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pegang Senpi, Wajib Latihan Berkala

Pegang Senpi, Wajib Latihan Berkala

Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto mengingatkan pada seluruh anggota Polres Tegal khususnya yang memegang senpi untuk berlatih secara berkala.


Praktis. Perizinan Melaut Sudah Bisa Daring

Praktis. Perizinan Melaut Sudah Bisa Daring

Nelayan di Kabupaten Brebes kini sudah bisa melakukan izin melaut secara daring atau online.


Tak Ditahan, Qomar Wajib Lapor Seminggu Dua Kali

Tak Ditahan, Qomar Wajib Lapor Seminggu Dua Kali

Kasus pemalsuan ijazah S2 dan S3 dengan tersangka Nurul Qoma, mantan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi (Ummus) Brebes


33 SMP Negeri Serentak Gelar Pendaftaran Online

33 SMP Negeri Serentak Gelar Pendaftaran Online

Sedikitnya 33 SMP Negeri di Kabupaten Tegal menggelar pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online.


Eko Saputro Gantikan WH Jadi Ketua PWI Brebes

Eko Saputro Gantikan WH Jadi Ketua PWI Brebes

Eko Saputro terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Brebes Periode 2019-2022.


Dirugikan, Gerindra Gugat Rekapitulasi Suara ke MK

Dirugikan, Gerindra Gugat Rekapitulasi Suara ke MK

Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Tegal berbuntut panjang.


Alun-alun Tegal Bakal Dilengkapi Taman Bunga

Alun-alun Tegal Bakal Dilengkapi Taman Bunga

Pemerintah Kota Tegal berencana merevitalisasi Alun-alun Tegal secara bertahap.


Fasihin: Gerakan Ini Masif, Terjadi Juga di Brebes

Fasihin: Gerakan Ini Masif, Terjadi Juga di Brebes

Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal mengakui ada gerakan masif yang dilakukan oknum tertentu untuk menggunakan hak pilihnya secara paksa.


Prastyawan : Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tidak Harus Serentak

Prastyawan : Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tidak Harus Serentak

Pelantikan kepala desa terpilih yang ada di Kabupaten Tegal tidak harus dilakukan secara serentak.


Nyaleg di Dapil IX, Abdul Fikri Faqih Layak Dipilih Lagi

Nyaleg di Dapil IX, Abdul Fikri Faqih Layak Dipilih Lagi

Pemilu legislatif yang akan digelar secara serentak 17 April mendatang tinggal hitungan hari.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!