• Home
  • Berita Lokal
  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

Lokal
Share this on:

Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta
  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

KLARIFIKASI - Ketua MPC PP Kabupaten Tegal Slamet Supriyadi mengklarifikasi persoalan kurang bayar pendapatan retribusi parkir tepi jalan pada Pansus VI DPRD Kabupaten Tegal. (yerry novel/radar slawi)

SLAWI - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal yang mengelola parkir tepi jalan akhirnya membuka suara ihwal kendala setoran yang macet sejak 2016 silam. Itu terungkap saat Ketua MPC PP Kabupaten Tegal Slamet Supriyadi dengan didampingi dua pengurus lainnya hadir dalam undangan rapat klarifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kabupaten Tegal di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kemarin.

Rapat klarifikasi tentang retribusi parkir tepi jalan dan pariwisata tahun 2016 ini dipimpin Ketua Pansus VI DPRD Kabupaten Tegal Miftachudin dan dihadiri sejumlah anggota Pansus VI.

Dalam klarifikasi itu, Slamet Supriyadi yang akrab disapa Supri menjelaskan, lelang pendapatan retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tegal yang sekarang dirubah menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) dikelola sejumlah pihak. Salah satunya PP.

Namun dalam perkembangannya, pihak-pihak lainnya menyerahkan pengelolaan ke PP. Lalu, PP melakukan survei data titik parkir di lapangan. Diperolehnya data dari Dishub sebanyak 283 titik dengan potensi Rp1,7 miliar.

"Tapi, dalam kenyataan di lapangan dan hasil survei kami (PP) hanya ada 230 titik," ujarnya.

Menurut dia, tidak validnya data dikarenakan adanya dobel nama titik parkir, dan data dinilai semrawut. Hal itu yang membuat PP hanya berani menawar pendapatan retribusi parkir Rp516 juta.

Sejak awal mulai dikelola PP pada Januari 2016, PP mengalami kendala berhadapan dengan para preman berseragam dan preman kampung. Pihaknya sudah menyampaikan kendala itu ke Dishub.

"Kami harus babat alas pada awal tahun, sehingga Januari tidak ada pemasukan retribusi parkir. Kami baru menarik retribusi pada bulan Maret," ungkapnya.

Pada Januari dan Februari, pihaknya mengaku tidak bisa setor ke kas daerah dengan kendala benturan fisik di lapangan. Setelah dilakukan proses pendekatan, penarikan awal pada bulan Maret hanya mendapatkan Rp15 juta.

Namun, karena dalam perjanjian setoran setiap bulan harus 20 persen dari Rp561 juta, maka PP harus nomboki kekurangan setoran retribusi tersebut. PP hanya mampu menyetor Rp50 juta pada bulan Maret ke Dishub.

"Parkir memang identik dengan dunia preman. Banyak titik-titik parkir yang dikelola preman, sehingga sulit untuk memaksimalkan penarikan retribusi," keluhnya.

Selain preman, Supri mengaku juga terkendala dengan proyek perbaikan jalan di sejumlah tempat, sehingga lahan parkir hilang. Dicontohkan, proyek pembangunan jalan di Kemantran Kramat, proyek pembangunan Alun-alun Slawi, pembangunan Pasar Kemantran, pembangunan Pasar Pepedan, dan pembangunan lainnya.

"Kalau dihitung dari pendapatan parkir saat dikelola Dishub mengalami peningkatan, karena saat dikelola Dishub hanya mendapatkan Rp230 juta. Sedangkan dikelola PP bisa meningkat menjadi Rp315 juta," terangnya.

Sementara, saat ditanyakan tentang tindak lanjut persoalan kurang bayar retribusi parkir tepi jalan sekitar Rp165 juta oleh salah seorang anggota Pansus VI, Khaerul Soleh, Supri menegaskan, dalam perjanjian ada klausal bahwa jika terjadi wanprestasi, maka diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga administrasi.

Hal itu dikarenakan kekurangan bayar retribusi masuk dalam pidana perdata. Namun, hingga kini tidak ada upaya hal tersebut.

"Jika sudah ada upaya hukum, kami juga akan melakukan upaya hukum. Jujur, kami memiliki niat baik untuk melunasi kekurangan itu," tandasnya. (yer/ima/zul)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rugi Besar, Petani Enggan Tanam Bawang

Rugi Besar, Petani Enggan Tanam Bawang

Anjloknya harga jual bawang merah di pasaran membuat petani enggan menanam kembali di musim tanam baru.


Ada Tol, Pemkab Tegal Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Wisata

Ada Tol, Pemkab Tegal Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Wisata

Pemkab Tegal diminta mulai mempersiapkan infrastruktur pendukung seiiring keberadaan jalan tol Trans Jawa yang saat ini sedang dibangun.


Pemilih di Pilbup Tegal Tembus 1,2 Juta Orang

Pemilih di Pilbup Tegal Tembus 1,2 Juta Orang

Sebanyak 2.577 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) diterjunkan untuk memutakhir data pemilih pemilihan bupati (pilbup) Tegal mulai Sabtu (20/1) besok.


Defisit Anggaran Sudah Dihitung

Defisit Anggaran Sudah Dihitung

Defisit anggaran APBD tahun 2018 yang diperkirakan mencapai Rp174 miliar sudah diperhitungkan oleh pemerintah.


Izin Melaut Cantrang, Tunggu SE Menteri KKP Diteken

Izin Melaut Cantrang, Tunggu SE Menteri KKP Diteken

Hingga saat ini Kantor Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum bisa mengeluarkan izin bagi kapal cantrang.


Irigasi Terganggu, Warga Demo Tol Pejagan-Pemalang

Irigasi Terganggu, Warga Demo Tol Pejagan-Pemalang

Puluhan warga Desa Lembarawa Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menggeruduk proyek jalan tol Pejagan-Pemalang yang melintasi desa setempat, Jumat (19/1).


Coklit Data Pemilih, Bakal Calon Menjadi yang Pertama Didatangi

Coklit Data Pemilih, Bakal Calon Menjadi yang Pertama Didatangi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal akan memulai proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada, Sabtu (20/1) besok.


Ada Kekurangan Dokumen, Calon Tak Bisa Ditetapkan

Ada Kekurangan Dokumen, Calon Tak Bisa Ditetapkan

KPU Kabupaten Tegal memberi kesempatan dua paslon bupati-wakil bupati yang dokumen persyaratannya belum lengkap untuk melakukan perbaikan.


Beras Naik, Nasi Ponggol Jadi Rp8.000

Beras Naik, Nasi Ponggol Jadi Rp8.000

Kenaikan harga beras yang terjadi hampir tiap hari sangat dirasakan masyarakat.


Dipanggil Panwaslu, Kades Mangkir

Dipanggil Panwaslu, Kades Mangkir

Dua aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam politik akhirnya diklarifikasi oleh Panitia Panwaslu Kabupaten Tegal, kemarin.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!