• Home
  • Berita Lokal
  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

Lokal
Share this on:

Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta
  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

KLARIFIKASI - Ketua MPC PP Kabupaten Tegal Slamet Supriyadi mengklarifikasi persoalan kurang bayar pendapatan retribusi parkir tepi jalan pada Pansus VI DPRD Kabupaten Tegal. (yerry novel/radar slawi)

SLAWI - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal yang mengelola parkir tepi jalan akhirnya membuka suara ihwal kendala setoran yang macet sejak 2016 silam. Itu terungkap saat Ketua MPC PP Kabupaten Tegal Slamet Supriyadi dengan didampingi dua pengurus lainnya hadir dalam undangan rapat klarifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kabupaten Tegal di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kemarin.

Rapat klarifikasi tentang retribusi parkir tepi jalan dan pariwisata tahun 2016 ini dipimpin Ketua Pansus VI DPRD Kabupaten Tegal Miftachudin dan dihadiri sejumlah anggota Pansus VI.

Dalam klarifikasi itu, Slamet Supriyadi yang akrab disapa Supri menjelaskan, lelang pendapatan retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tegal yang sekarang dirubah menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) dikelola sejumlah pihak. Salah satunya PP.

Namun dalam perkembangannya, pihak-pihak lainnya menyerahkan pengelolaan ke PP. Lalu, PP melakukan survei data titik parkir di lapangan. Diperolehnya data dari Dishub sebanyak 283 titik dengan potensi Rp1,7 miliar.

"Tapi, dalam kenyataan di lapangan dan hasil survei kami (PP) hanya ada 230 titik," ujarnya.

Menurut dia, tidak validnya data dikarenakan adanya dobel nama titik parkir, dan data dinilai semrawut. Hal itu yang membuat PP hanya berani menawar pendapatan retribusi parkir Rp516 juta.

Sejak awal mulai dikelola PP pada Januari 2016, PP mengalami kendala berhadapan dengan para preman berseragam dan preman kampung. Pihaknya sudah menyampaikan kendala itu ke Dishub.

"Kami harus babat alas pada awal tahun, sehingga Januari tidak ada pemasukan retribusi parkir. Kami baru menarik retribusi pada bulan Maret," ungkapnya.

Pada Januari dan Februari, pihaknya mengaku tidak bisa setor ke kas daerah dengan kendala benturan fisik di lapangan. Setelah dilakukan proses pendekatan, penarikan awal pada bulan Maret hanya mendapatkan Rp15 juta.

Namun, karena dalam perjanjian setoran setiap bulan harus 20 persen dari Rp561 juta, maka PP harus nomboki kekurangan setoran retribusi tersebut. PP hanya mampu menyetor Rp50 juta pada bulan Maret ke Dishub.

"Parkir memang identik dengan dunia preman. Banyak titik-titik parkir yang dikelola preman, sehingga sulit untuk memaksimalkan penarikan retribusi," keluhnya.

Selain preman, Supri mengaku juga terkendala dengan proyek perbaikan jalan di sejumlah tempat, sehingga lahan parkir hilang. Dicontohkan, proyek pembangunan jalan di Kemantran Kramat, proyek pembangunan Alun-alun Slawi, pembangunan Pasar Kemantran, pembangunan Pasar Pepedan, dan pembangunan lainnya.

"Kalau dihitung dari pendapatan parkir saat dikelola Dishub mengalami peningkatan, karena saat dikelola Dishub hanya mendapatkan Rp230 juta. Sedangkan dikelola PP bisa meningkat menjadi Rp315 juta," terangnya.

Sementara, saat ditanyakan tentang tindak lanjut persoalan kurang bayar retribusi parkir tepi jalan sekitar Rp165 juta oleh salah seorang anggota Pansus VI, Khaerul Soleh, Supri menegaskan, dalam perjanjian ada klausal bahwa jika terjadi wanprestasi, maka diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga administrasi.

Hal itu dikarenakan kekurangan bayar retribusi masuk dalam pidana perdata. Namun, hingga kini tidak ada upaya hal tersebut.

"Jika sudah ada upaya hukum, kami juga akan melakukan upaya hukum. Jujur, kami memiliki niat baik untuk melunasi kekurangan itu," tandasnya. (yer/ima/zul)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dana Desa Hidupkan Pasar Ketembreng yang Lama Mati Suri

Dana Desa Hidupkan Pasar Ketembreng yang Lama Mati Suri

Pasar Ketembreng di desa Wangandawa yang telah lama dibiarkan mati suri bisa dihidupkan kembali sebagai pusat ekonomi akhirnya terwujud.


2.030 Rumah di Kota Tegal Tak Layak Huni

2.030 Rumah di Kota Tegal Tak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) yang perlu di rehab di Kota Tegal ternyata cukup banyak. Berdasarkan data di 2016, sedikitnya ada 2.030 unit.


Polisi: Anes Kelola sendiri Arisan Onlinenya

Polisi: Anes Kelola sendiri Arisan Onlinenya

Polres Tegal masih memproses kasus arisan bodong yang dijalankan dengan sistem online dan merugikan ratusan korbannya hingga ratusan juta rupiah.


Anda Suka Durian? Ini Durian Markonah dari Jatinegara yang Maknyusss

Anda Suka Durian? Ini Durian Markonah dari Jatinegara yang Maknyusss

Musim durian sudah tiba! Anda yang berniat berburu durian di akhir pekan tidak ada salahnya untuk datang ke Desa Gantungan, Kec Jatinegara, Kab Tegal.


Tolak Transportasi Online, Bupati Enthus Surati Kemeninfo

Tolak Transportasi Online, Bupati Enthus Surati Kemeninfo

Kian terjepitnya angkutan konvensional karena transportasi online membuat keluarga besar angkutan umum se wilayah Kabupaten Tegal menggelar apel bersama.


Sengketa Hasil Pilkades 17 Desa di Kabupaten Tegal Tunggu Nasib

Sengketa Hasil Pilkades 17 Desa di Kabupaten Tegal Tunggu Nasib

Panitia Pengarah dan Pemantau Pilkades Kabupaten Tegal masih memproses aduan sengketa hasil pilkades serentak di 17 desa yang tersebar di 11 kecamatan.


Diklarifikasi, Tiga Calon Kades Sepakat Hasil Pilkades Sidaharja

Diklarifikasi, Tiga Calon Kades Sepakat Hasil Pilkades Sidaharja

Tiga orang calon kades yang bertarung di pilkades serentak di Desa Sidaharja, menilai pelaksanaan pilkades berjalan lancar dan tidak ada permasalahan.


Kebakaran Dominasi Bencana di Kota Tegal

Kebakaran Dominasi Bencana di Kota Tegal

Sepanjang 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencatat puluhan bencana yang terjadi di wilayah Kota Tegal.


Dihipnotis, Motor Beserta Surat-suratnya Dibawa Lari

Dihipnotis, Motor Beserta Surat-suratnya Dibawa Lari

Sial benar nasib yang dialami oleh Ahmad Sultoni, warga Desa Sigentong, Brebes ini.


Dicurigai Lakukan Kecurangan, Panitia Seleksi Pamong Disumpah Ulang

Dicurigai Lakukan Kecurangan, Panitia Seleksi Pamong Disumpah Ulang

Sesuai permintaan dari sejumlah mantan calon pamong Desa Kertosari Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang yang tidak lolos, panitia melakukan sumpah ulang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!