• Home
  • Berita Lokal
  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

Lokal
Share this on:

Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta
  • Oh... Ini Ternyata yang Membuat PP Nunggak Setoran Parkir Rp165 Juta

KLARIFIKASI - Ketua MPC PP Kabupaten Tegal Slamet Supriyadi mengklarifikasi persoalan kurang bayar pendapatan retribusi parkir tepi jalan pada Pansus VI DPRD Kabupaten Tegal. (yerry novel/radar slawi)

SLAWI - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal yang mengelola parkir tepi jalan akhirnya membuka suara ihwal kendala setoran yang macet sejak 2016 silam. Itu terungkap saat Ketua MPC PP Kabupaten Tegal Slamet Supriyadi dengan didampingi dua pengurus lainnya hadir dalam undangan rapat klarifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kabupaten Tegal di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kemarin.

Rapat klarifikasi tentang retribusi parkir tepi jalan dan pariwisata tahun 2016 ini dipimpin Ketua Pansus VI DPRD Kabupaten Tegal Miftachudin dan dihadiri sejumlah anggota Pansus VI.

Dalam klarifikasi itu, Slamet Supriyadi yang akrab disapa Supri menjelaskan, lelang pendapatan retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tegal yang sekarang dirubah menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) dikelola sejumlah pihak. Salah satunya PP.

Namun dalam perkembangannya, pihak-pihak lainnya menyerahkan pengelolaan ke PP. Lalu, PP melakukan survei data titik parkir di lapangan. Diperolehnya data dari Dishub sebanyak 283 titik dengan potensi Rp1,7 miliar.

"Tapi, dalam kenyataan di lapangan dan hasil survei kami (PP) hanya ada 230 titik," ujarnya.

Menurut dia, tidak validnya data dikarenakan adanya dobel nama titik parkir, dan data dinilai semrawut. Hal itu yang membuat PP hanya berani menawar pendapatan retribusi parkir Rp516 juta.

Sejak awal mulai dikelola PP pada Januari 2016, PP mengalami kendala berhadapan dengan para preman berseragam dan preman kampung. Pihaknya sudah menyampaikan kendala itu ke Dishub.

"Kami harus babat alas pada awal tahun, sehingga Januari tidak ada pemasukan retribusi parkir. Kami baru menarik retribusi pada bulan Maret," ungkapnya.

Pada Januari dan Februari, pihaknya mengaku tidak bisa setor ke kas daerah dengan kendala benturan fisik di lapangan. Setelah dilakukan proses pendekatan, penarikan awal pada bulan Maret hanya mendapatkan Rp15 juta.

Namun, karena dalam perjanjian setoran setiap bulan harus 20 persen dari Rp561 juta, maka PP harus nomboki kekurangan setoran retribusi tersebut. PP hanya mampu menyetor Rp50 juta pada bulan Maret ke Dishub.

"Parkir memang identik dengan dunia preman. Banyak titik-titik parkir yang dikelola preman, sehingga sulit untuk memaksimalkan penarikan retribusi," keluhnya.

Selain preman, Supri mengaku juga terkendala dengan proyek perbaikan jalan di sejumlah tempat, sehingga lahan parkir hilang. Dicontohkan, proyek pembangunan jalan di Kemantran Kramat, proyek pembangunan Alun-alun Slawi, pembangunan Pasar Kemantran, pembangunan Pasar Pepedan, dan pembangunan lainnya.

"Kalau dihitung dari pendapatan parkir saat dikelola Dishub mengalami peningkatan, karena saat dikelola Dishub hanya mendapatkan Rp230 juta. Sedangkan dikelola PP bisa meningkat menjadi Rp315 juta," terangnya.

Sementara, saat ditanyakan tentang tindak lanjut persoalan kurang bayar retribusi parkir tepi jalan sekitar Rp165 juta oleh salah seorang anggota Pansus VI, Khaerul Soleh, Supri menegaskan, dalam perjanjian ada klausal bahwa jika terjadi wanprestasi, maka diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga administrasi.

Hal itu dikarenakan kekurangan bayar retribusi masuk dalam pidana perdata. Namun, hingga kini tidak ada upaya hal tersebut.

"Jika sudah ada upaya hukum, kami juga akan melakukan upaya hukum. Jujur, kami memiliki niat baik untuk melunasi kekurangan itu," tandasnya. (yer/ima/zul)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Beraksi Tak Sampai 5 Menit, Komplotan Begal Bobol 21 Minimarket

Beraksi Tak Sampai 5 Menit, Komplotan Begal Bobol 21 Minimarket

Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal berhasil membekuk komplotan pembobol minimarket‎ yang beroperasi lintas kota. Mereka sudah beraksi di 21 lokasi.


Alhamdulillah, Jalur Penyelamat Akhirnya Dibangun Juga

Alhamdulillah, Jalur Penyelamat Akhirnya Dibangun Juga

Pembangunan jalur penyelamat sementara sebagai upaya mengantisipasi terjadinya insiden kecelakaan yang disebabkan kendaraan rem blong, mulai direalisasikan.


Duh, 165,3 Hektare Sawah di KotaTegal Kekeringan

Duh, 165,3 Hektare Sawah di KotaTegal Kekeringan

Ratusan hektare (ha) areal persawahan yang berlokasi di dua kecamatan mulai dilanda kekeringan. Karenanya, banyak lahan yang mulai kesulitan untuk ditanami.


KPU Persilakan Warga Laporkan 546 Caleg jika Ada yang Tak Beres

KPU Persilakan Warga Laporkan 546 Caleg jika Ada yang Tak Beres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal sudah menetapkan dan mengumumkan 546 Daftar Caleg Sementara (DCS) dalam pileg 2019.


Stang Stir Patah, Truk Gandeng Nylonong Masuk Rumah

Stang Stir Patah, Truk Gandeng Nylonong Masuk Rumah

Truk gandeng yang baru bongkar muatan tak terkendali dan nylonong masuk ke rumah salah seorang warga di Jalur Pantura tepatnya Jl Martoloyo Kota Tegal.


Bocor lalu Ban Meletus, Truk Sarat Muatan Terguling

Bocor lalu Ban Meletus, Truk Sarat Muatan Terguling

Truk bernomor polisi T 9230 TB yang sarat muatan gabah tergelincir di Jalur Lingkar Selatan Pemalang hingga menghantam tiang kabel telepon.


Miris, Janda Lansia di Brebes Tinggali Rumah yang Hampir Roboh

Miris, Janda Lansia di Brebes Tinggali Rumah yang Hampir Roboh

MEMPRIHATINKAN - Taswi bersam tamu di rumahnya yang hampir roboh. (dedi sulastro/radar brebes)


Driver Online Demo, Wartawan Dilarang Masuk ke Kantor Gojek

Driver Online Demo, Wartawan Dilarang Masuk ke Kantor Gojek

Puluhan driver online yang tergabung dalam driver online Brebes Tegal Slawi Pemalang (Bregaslang) menggeruduk kantor Gojek Tegal, Senin (13/8) siang.


Setelah Dilantik, Umi-Ardie Akan Evaluasi 22 Aplikasi Pelayanan

Setelah Dilantik, Umi-Ardie Akan Evaluasi 22 Aplikasi Pelayanan

Bupati Tegal terpilih Umi Azizah akan mengevaluasi semua aplikasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal.


Keluyuran saat Jam Kantor, Puluhan PNS Terjaring Razia Satpol PP

Keluyuran saat Jam Kantor, Puluhan PNS Terjaring Razia Satpol PP

Personel SatuanPolisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal merazia pegawai negeri sipil (PNS) yang keluyuran saat jam kerja.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!