Lokal
Share this on:

Potensi Gusur Siswa Berprestasi, Siswa Jalur SKTM Membludak

  • Potensi Gusur Siswa Berprestasi, Siswa Jalur SKTM Membludak
  • Potensi Gusur Siswa Berprestasi, Siswa Jalur SKTM Membludak

foto; k anam s/radar tegal

TEGAL - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2018 membuka Jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk calon peserta didik yang tidak mampu.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Tegal mencatat, dari data lima SMA Negeri yang ada, pendaftar yang melalui jalur ini dapat dikatakan cukup membludak.

Hingga, Jumat (6/7) pukul 10.00, jalur SKTM di Kota Tegal paling banyak digunakan di SMA Negeri 2, yakni sebanyak 112 pendaftar. Kemudian, disusul SMA Negeri 3 sebanyak 73, SMA Negeri 5 sebanyak 62, SMA Negeri 4 sebanyak 46, dan SMA Negeri 1 sebanyak 26.

Dari laporan yang ada, secara keseluruhan, kuota di lima sekolah tersebut telah terpenuhi.

Diketahui, jalur SKTM diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB SMA/SMK.

Dalam Pergub ini, SMA/SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial, yakni menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Kepala MKKS SMA Masduki mengatakan, untuk mengantisipasi pemalsuan SKTM, pihaknya menerjunkan tim yang berkeliling ke seluruh sekolah dan melakukan verifikasi. Namun demikian, yang menjadi masalah berikutnya adalah terkait rasa keadilan.

Sebab, jalur SKTM ini berpotensi menyingkirkan calon peserta didik lainnya yang sebenarnya berprestasi.

Karena itu, Masduki berpandangan alangkah baiknya kebijakan jalur SKTM diberlakukan seperti tahun lalu. Yakni, ada pembatasan NEM. Tidak jor-joran seperti ini.

Sehingga, rasa keadilan untuk yang memiliki NEM tinggi itu ada, kata Masduki yang juga menjabat Kepala SMA Negeri 1, saat ditemui di sekolahnya, di Jalan Tentara Pelajar. Masduki mengemukakan, apabila ada sekolah yang jumlah pendaftar dari jalur SKTM sedikit, bukan berarti menolak calon peserta didik yang tidak mampu.

Hal tersebut lebih dikarenakan calon peserta didik tersebut merasa lebih cocok di sekolah lain. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah dampak dari penerapan jalur SKTM ini.

Apabila jumlah pendaftar jalur SKTM melampaui Non-SKTM, dampaknya sekolah akan kesulitan mengelola.

"Sebab, banyak komponen harus dipenuhi dan ditanggung sekolah. Sedangkan, bantuan dari Provinsi dan BOS tidak seimbang," ungkap Masduki.

Maraknya penggunaan SKTM dalam proses PPDB juga menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD Kota Tegal. Mereka mendesak panitia sekolah lebih teliti.

Bahkan, verifikasi berkas pendaftaran khususnya SKTM harus dicermati agar panitia PPDB tidak terkecoh dengan pendaftar yang menggunakan SKTM. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sutari meminta verifikasi berkas untuk dilakukan. Baik di lapangan maupun melibatkan instansi terkait.

Termasuk, publikasi (diumumkan-red) kepada masyarakat terkait jumlah pendaftar yang menggunakan SKTM. Sebab, sebagian besar wali murid pendaftar juga mengeluhkan banyaknya orang kaya mendaftar menggunakan SKTM dengan target bisa diterima di sekolah tujuan. "Jangan sampai, warga yang benar-benar tidak mampu justru tersingkir."

Padahal nilainya bagus dan memenuhi persyaratan. Hanya gara-gara, SKTM yang digunakan orang kaya untuk mendaftar sekolah, jelasnya. Terkait penggunaan SKTM, lanjut Sutari, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan (mengaku miskin-red) dengan memafaatkan SKTM agar bisa diterima di SMA/SMK negeri.

Menurut dia, penyalahgunaan SKTM justru harus ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Sebab, mencederai azas keadilan bagi sesama pendaftar. Bila perlu, jika ditemukan pendaftar yang sebenarnya mampu tapi menggunakan SKTM, konsekuensinya harus dicoret.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Anshori Faqih berharap agar PPDB sistem zonasi ditinjau ulang. Sebab, justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, jika disandingkan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan setiap daerah mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD, maka sistem tersebut dinilai kurang tepat.

"Percuma ada zonasi, jika peran SKTM dan warga lingkungan sekitar sekolah justru tidak bisa diakomodir sekolah negeri terdekat dari rumah," terangnya.

Anshori Faqih menambahkan, dengan pemberlakuan sistem zonasi yang cenderung merugikan pendaftar di lingkungan sekolah tersebut, justru mengancam invasi pelajar dari wilayah lain dan luar daerah. Sebab, banyak calon siswa yang hanya mengandalkan SKTM untuk masuk sekolah negeri.

Sedangkan kompetensi akademik dan domisilinya justru bukan dari wilayah Kota Tegal. (nam/syf/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Pendaftaran Caleg Masih Sepi
Pendaftaran Caleg Masih Sepi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Angkutan Gratis bagi Siswa Miskin Urung Terealisasi Tahun Ini

Angkutan Gratis bagi Siswa Miskin Urung Terealisasi Tahun Ini

Langkah Pemkab Tegal untuk mewujudkan angkutan gratis bagi siswa miskin yang sempat dimatangkan Dishub Kabupaten Tegal belum bisa direalisasikan.


Sudah Setahun, Siswa Harus Seberangi Sungai saat Berangkat Sekolah

Sudah Setahun, Siswa Harus Seberangi Sungai saat Berangkat Sekolah

Warga Dukuh Kembeng Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang bersekolah di SMP atau SMA masih dihadapkan minimnya infrastruktur.


Siswa Baru Tak Boleh Diplonco

Siswa Baru Tak Boleh Diplonco

Disdikbud Kota Tegal mengingatkan pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah di seluruh satuan pendidikan agar terbebas dari perpeloncoan.


Terbakar, Mobil Bermuatan Sarang Semut Ditinggal

Terbakar, Mobil Bermuatan Sarang Semut Ditinggal

Sebuah mobil Toyota Avanza BD 1926 KL warna silver terbakar di Jalur Pantura, tepatnya di dekat SPBU Cabawan Kota Tegal.


Banyak Diprotes, Pengumuman Penerimaan Siswa SML di Pemalang Diundur

Banyak Diprotes, Pengumuman Penerimaan Siswa SML di Pemalang Diundur

Puluhan wali siswa di SMK Negeri 1 Pemalang mengadu lantaran pengumuman penerimaan peserta didik baru diundur.


Dari 322 Siswa Pendaftar SMA dengan SKTM, Hanya Satu yang Benar

Dari 322 Siswa Pendaftar SMA dengan SKTM, Hanya Satu yang Benar

SMA Negeri 5 Kota Tegal memastikan pendaftar dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang setelah diverifikasi ternyata tidak valid.


Mudik ke Pemalang, Kristina Ajak Duet Siswa SLB

Mudik ke Pemalang, Kristina Ajak Duet Siswa SLB

Penyanyi dangdut Kristina berduet bareng dengan anak-anak SLB Negeri 1 Pemalang di Aula Sekolah.


Di Pemalang, Kepala Sekolah Turun langsung Verifikasi Kebenaran SKTM

Di Pemalang, Kepala Sekolah Turun langsung Verifikasi Kebenaran SKTM

Untuk memastikan kebenaran pengguna SKTM, pihak sekolah negeri di Kabupaten Pemalang juga mendatangi alamat rumah calon peserta didik.


Punya SKTM kok Tinggal di Rumah Mewah?

Punya SKTM kok Tinggal di Rumah Mewah?

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kota Tegal telah menerima hasil verifikasi yang dilakukan tim dari lima SMA terkait SKTM.


Jika Terbukti Pakai SKTM Tak Benar, Siswa Bisa Langsung Dicoret

Jika Terbukti Pakai SKTM Tak Benar, Siswa Bisa Langsung Dicoret

Sejumlah siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri kedapatan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!