Lokal
Share this on:

Sudah Umur 40 Tahun dan Digaji Rp200, Guru K2 Tuntut Status

  • Sudah Umur 40 Tahun dan Digaji Rp200, Guru K2 Tuntut Status
  • Sudah Umur 40 Tahun dan Digaji Rp200, Guru K2 Tuntut Status
  • Sudah Umur 40 Tahun dan Digaji Rp200, Guru K2 Tuntut Status
  • Sudah Umur 40 Tahun dan Digaji Rp200, Guru K2 Tuntut Status

MENGADU - Sejumlah guru honorer K2 mengadu ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, kemarin. (yerry novel/radar slawi)

SLAWI - Guru-guru yang masuk dalam honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Tegal menuntut kejelasan statusnya. Itu terungkap saat mereka mengadu ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, kemarin.

Mereka mengharapkan agar statusnya sebagai K2 dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah setempat. Pengurus Paguyuban Honorer K2 Kabupaten Tegal Umi Anisah mengatakan, guru K2 di Kabupaten Tegal sebanyak 508 orang.

Guru-guru tersebut tersebar di 18 kecamatan. Hingga kini, status mereka belum jelas. Karena itulah, mereka menghendaki agar Komisi IV dapat membantu untuk memediasikan dengan dinas terkait.

"Kami tidak menuntut jadi PNS, dan tidak menuntut honor. Kami hanya menuntut status guru K2 mau bagaimana?" ujar Anisah, di depan Ketua Komisi IV Munif, bersama anggotanya.

Anisah mengungkapkan, guru K2 tidak mau disamakan statusnya dengan guru wiyata bakti. Namun, mereka berharap adanya Surat Keputusan (SK) untuk status guru K2. Guru K2 tidak peduli siapa pun yang rela menandatangani SK tersebut.

"Kami tidak mau diombang-ambingkan menunggu regulasi dari pusat," ujarnya.

Guru K2 lainnya, Bukhori yang mengajar di SD Pesarean 1, menuturkan, mayoritas guru K2 mengajar sejak tahun 2004-2005. Kini, mereka sudah berumur di atas 40 tahun, dan hanya mendapatkan honor sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan perorang.

"Uang segitu hanya sehari habis, karena kita punya istri dan anak," ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Munif menyatakan bakal mengundang dinas terkait, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal. Namun, Komisi IV bingung karena selama ini banyak honorer K2 yang datang. Honorer K2 yang datang berbeda-beda orangnya.

"Kami berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. (yer/ima/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mau ke Arah Purwokerto, Awas Macet Panjang Berjam-jam di Bumiayu

Mau ke Arah Purwokerto, Awas Macet Panjang Berjam-jam di Bumiayu

Bagi para pengendara yang ingin bepergian ke Purwokerto, Cilacap, dan sekitarnya melalui jalur tengah perlu berpikir ulang.


Petani dan Pengusaha Ricemill di Pemalang Tolak Impor Beras

Petani dan Pengusaha Ricemill di Pemalang Tolak Impor Beras

Stok beras di Kabupaten Pemalang masih mencukupi bahkan terbilang melimpah.


Tiga Kades dan Satu Karyawan BUMD Dicoret dari Daftar Caleg

Tiga Kades dan Satu Karyawan BUMD Dicoret dari Daftar Caleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal menetapkan 541 bakal calon anggota legislatif (caleg) masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).


Masuk Tahapan Kampanye Pemilu, Polisi Mulai Diterjunkan

Masuk Tahapan Kampanye Pemilu, Polisi Mulai Diterjunkan

Polres Tegal mengerahkan dua pertiga personel yang dimiliki untuk mengamankan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) 2019.


Enam Pengedar dan Pemakai Narkoba Disergap di Jalan dan Hotel

Enam Pengedar dan Pemakai Narkoba Disergap di Jalan dan Hotel

Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal berhasil mengungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Tegal.


Kekeringan, Kawanan Monyet Serbu Pemukiman Warga di Brebes

Kekeringan, Kawanan Monyet Serbu Pemukiman Warga di Brebes

Diduga lantaran sudah tak lagi ada sumber makanan di hutan, gerombolan monyet liar menyerang kebun dan ladang milik warga.


Ingat, Data Penduduk Akan Diblokir Jika Lewati Batas Ketentuan

Ingat, Data Penduduk Akan Diblokir Jika Lewati Batas Ketentuan

Pemerintah mengancam akan memblokir data kependudukan warga yang berusia 23 tahun lebih, tapi belum melakukan perekaman KTP-el hingga 31 Desember mendatang.


Masih Digaji Daerah, Tujuh Bacaleg Disoal

Masih Digaji Daerah, Tujuh Bacaleg Disoal

Jelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pemilu Legislatif 2019.


Tertangkap Satpol PP, Uang Receh Hasil Ngemis Nenek Ini Berceceran

Tertangkap Satpol PP, Uang Receh Hasil Ngemis Nenek Ini Berceceran

Kejadian unik dan menggelitik mewarnai razia Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang digelar petugas gabungan, Rabu (19/9) sore.


Pendirian Rumah Kos Harus Seizin Pemkot Tegal

Pendirian Rumah Kos Harus Seizin Pemkot Tegal

Untuk mendirikan rumah kos harus memiliki izin, semua itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!