Lokal
Share this on:

Tak Ada Ganti Rugi, Warga Tolak Normalisasi Sungai

  • Tak Ada Ganti Rugi, Warga Tolak Normalisasi Sungai
  • Tak Ada Ganti Rugi, Warga Tolak Normalisasi Sungai

MENOLAK – Sejumlah warga Desa Cimohong, Bulakamba saat berdemo menolak penggusuran untuk normalisasi sungai, beberapa waktu lalu. (eko fidiyanto/radar brebes)

BREBES - Warga Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes cemas. Bangunan rumah-rumah mereka akan digusur untuk kepentingan normalisasi sungai.

Dari rencana tersebut, sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 75 KK tinggal di bantaran saluran sekunder Daerah Irigasi (DI) Pemali Juana. Sisanya 25 KK yang menempati tanah hak milik, kukuh menolak penggusuran, lantaran tak menerima ganti rugi.

Informasi yang berhasil dikumpulkan Radar Tegal, warga yang menempati bantaran dan saluran sekunder DI Pemali Juana sudah puluhan tahun mendiaminya. Persisnya sejak zaman Presiden Suharto hingga turun temurun sampai jatuh ke cucu-cucunya.

Tidaklah mengherankan jika kondisi bangunan rumah warga saat ini, ada yang semi permanen dan permanen. Salah seorang warga, Tumriah (45) mengaku, dia tak mampu membangun rumah, lantaran tak memiliki tanah.

Tumriah terpaksa menempati tanah milik pemerintah selama bertahun-tahun. Meski tinggal di tanah pemerintah, dia bersama warga yang menempati tanah itu setiap tahun ditariki pajak, mulai dari Rp 20 ribu hingga 80 ribu oleh oknum mantri pengairan.

“Memang saya salah membangun rumah di bantaran kali dan tanah bukan hak milik. Tapi setiap tahun kami diminta membayar pajak,” kata Tumriah menunjukkan kwitansi bukti pembayaran pajak.

Sementara itu, salah seorang warga yang menempati tanah hak milik, Lukman Hasyim mengatakan, rumahnya bersama rumah milik 25 KK lainnya akan terdampak dengan rencana penggusuran untuk program normalisasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Namun, karena menempati tanah hak milik, dia meminta ganti rugi ke pemerintah.

“Ini tanah hak milik. Sekitar 25 KK di sini juga punya bukti kepemilikannya. Karena itu, kami yang punya tanah ini akan minta ganti rugi. Sebab, dari pengukuran yang dilakukan oleh petugas dan berdasarkan dokumen peta miliknya, ada sekitar 31 meter jarak dari saluran sekunder yang terdampak normalisasi itu,” beber Hasyim menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya.

Diketahui, bangunan rumah penghuni bantaran Sungai Babakan atau Kali Gogo yang sudah dibongkar antara lain, Desa Sutamaja, Kamurang Wetan, dan Desa Dukuhlo. Puluhan warga tersebut sekarang belum memiliki tempat tinggal. Bahkan ada yang membuat tenda untuk masak dan tidur.

Menurut Kepala Desa Cimohong Sodikin, pihaknya sedang mencari solusi untuk rumah tinggal warga. Mulai pertengahan Desember nanti, semua warga diminta mengosongkan rumahnya. Namun sebelum itu, akan ada sosialisasi kepada warga hingga tiga kali untuk membongkar rumahnya sendiri. Terkait persoalan ganti rugi, kata dia, itu bukan wewenangnya.

“Nanti ada sosialisasi satu sampai tiga. Mulai 15 Desember nanti, warga yang menempati bantaran ini diminta untuk mengosongkan rumahnya. Pendataan sudah dilakukan oleh pengairan,” ungkapnya lagi.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Brebes Wamadiharjo mengatakan, persoalan pembongkaran rumah warga sepanjang pinggiran sungai dalam penertiban ini merupakan program Kementerian dan PSDPR. Yakni dalam program normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir serta kekumuhan.

“Ada aturan-aturan yang harus sama-sama kita patuhi. Selain itu, kita juga memperhatikan ada kebutuhan dasar masyarakat di Cimohong. Mereka juga tidak mau membangun di sini, tapi karena ketidakmampuan, sehingga dengan sangat terpaksa menempatinya,” kata Wamadiharjo menjawab persoalan warga di lokasi.

Menurut Wamadiharjo, ada dua masalah yang harus diselesaikan. Dia tidak ingin saat menyelesaikan masalah timbul masalah baru. Pihaknya akan berupaya mencari jalan keluarnya. Bagaimanapun juga, pihaknya meminta sama-sama memberikan kesadaran dan menghormati aturan-aturan yang ada.

“Kita akan fasilitasi warga, karena kebetulan pengairan adalah mitra komisi kami. Permintaan warga harus kita tindaklanjuti. Aturan juga ditegakkan tapi warga jangan sampai ditelantarkan,” ungkapnya. (fid/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasihan, Empat Kakak Beradik di Pemalang Ini Lumpuh Sejak Kecil

Kasihan, Empat Kakak Beradik di Pemalang Ini Lumpuh Sejak Kecil

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah kiasan yang pas untuk menggambarkan nasib empat bersaudara asal Pemalang.


Kepala Dinas Bantah Ada Pungutan UNBK, Hanya Sumbangan Sukarela

Kepala Dinas Bantah Ada Pungutan UNBK, Hanya Sumbangan Sukarela

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menegaskan bahwa tidak ada pungutan untuk pengadaan komputer sebagai penunjang pelaksanaan UNBK.


Istri Saya Tak Pakai Celana Dalam, dan Anunya Basah

Istri Saya Tak Pakai Celana Dalam, dan Anunya Basah

Yonang alias Nanang (29), warga Desa Limbangan RT 3 RW 4 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, mengakui emosinya memuncak saat mengetahui istrinya selingkuh.


Malam-malam, Subkhan yang Viral dengan Sandiaga Uno Ditahan

Malam-malam, Subkhan yang Viral dengan Sandiaga Uno Ditahan

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes M. Subkhan, warga Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Selasa (19/3) malam, resmi ditahan


Ketahuan Berhubungan Intim di Kamar Mandi Rumahnya, Istri Dibacok Suami

Ketahuan Berhubungan Intim di Kamar Mandi Rumahnya, Istri Dibacok Suami

Yonang alias Nanang (29), warga Desa Limbangan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes nekat membacok istrinya.


Jelang UNBK, Siswa Ditariki Uang Rp1 Juta

Jelang UNBK, Siswa Ditariki Uang Rp1 Juta

Tak lama lagi, siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menangah atas (SMA) akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).


Ada Desa Terindikasi Salahgunakan Dana Desa

Ada Desa Terindikasi Salahgunakan Dana Desa

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Slawi Iyus Hendayana SH mengatakan, ada satu desa yang terindikasi melakukan penyelewengan dana desa.


Lantik 59 Kasek dan Pengawas, Bupati Minta Sekolah Tak Bebani Orangtua Siswa

Lantik 59 Kasek dan Pengawas, Bupati Minta Sekolah Tak Bebani Orangtua Siswa

Bupati Tegal Umi Azizah meminta kepala sekolah di Kabupaten Tegal melakukan inovasi dan terobosan untuk mengembangkan sekolahnya.


Sehari Ngemis Dapat Rp200 Ribu, Bocah di Tegal Pilih Berhenti Sekolah

Sehari Ngemis Dapat Rp200 Ribu, Bocah di Tegal Pilih Berhenti Sekolah

Ada fakta menarik yang terungkap saat petugas dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tegal melakukan razia Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).


Tak Ada yang Daftar, Formasi CPNS Dokter Spesialis Diusulkan Lagi

Tak Ada yang Daftar, Formasi CPNS Dokter Spesialis Diusulkan Lagi

Kekosongan formasi dokter spesialis pada rekrutmen CPNS 2018 lalu, disebabkan salah satunya syarat minimal usia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!