Lokal
Share this on:

Tolak Transportasi Online, Bupati Enthus Surati Kemeninfo

  • Tolak Transportasi Online, Bupati Enthus Surati Kemeninfo
  • Tolak Transportasi Online, Bupati Enthus Surati Kemeninfo

BERI KEPASTIAN – Bupati Enthus Susmono dihadapan awak angkutan konvensional memastikan menolak transportasi online dan menyurati Kemeninfo, kemarin. (hermas purwadi/radar slawi)

SLAWI - Makin santernya kegelisahan awak angkutan konvensional yang kian terjepit, sejalan dengan menjamurnya transportasi online membuat keluarga besar angkutan umum se wilayah Kabupaten Tegal menggelar apel bersama di pelataran Trasa, kemarin.

Mereka menuntut adanya sikap tegas dan nyata dari pemkab untuk memberi solusi agar pendapatan awak angkutan tidak terampas oleh keberadaan transportasi online. Bupati Tegal Enthus Susmono pun menyempatkan diri hadir menemui mereka.

Dalam kesempatan itu, dengan tegas Bupati Tegal menyatakan menolak keberadaan transportasi online di Kabupaten Tegal. ”Saya segera menulis surat resmi kepada Kementerian Informasi dan Informatika (Kemeninfo) untuk memprotes, sekaligus menghentikan operasionalisasi transportasi online di daerah, khususnya Kabupaten Tegal.”

Ditambahkan Enthus, bila ini tidak segera mendapat respons dikhawatirkan akan ada perlawanan dari awak angkutan konvensional. “Surat akan segera saya buat untuk segera di bahwa ke kantor Kemeninfo oleh kepala dishub. Kalau perlu saya sendiri yang akan mengantar surat itu sekaligus menemui menteri,” tegasnya.

Mendapat kepastian tersebut, ratusan awak angkutan yang berasal dari 31 paguyuban angkutan merasa plong. Mereka berharap pangkalan Gojek maupun Grab yang ada di wilayah Kabupaten Tegal bisa segera ditutup.

Menanggapi masalah penutupan pangkalan Gojek maupun Grab, bupati memastikan hal itu akan dilakukan secepatnya setelah mendapat jawaban pasti dari Kemeninfo. ”Saya minta kepala dishub segera koordinasi dengan pihak kota, sebelum upaya penertiban pangkalan Gojek dan Grab positif dilakukan,” tegasnya.

Dia menuturkan Kabupaten Tegal adalah daerah ke-51 yang menolak adanya transportasi online. Awak angkutan konvensional butuh hidup. Mereka selama ini telah memenuhi kewajiban membayar KIR kendaraan, pajak kendaraan, jasa raharja, dan restribusi untuk menyokong pendapatan daerah.

Sementara transportasi online tidak melakukan hal itu, dan kompensasinya hanya dinikmati pusat. ”Membayar aplikasi itu miliaran rupiah. Namun dampaknya dirasakan oleh warga saya yang telah menggantungkan hidup sebagai sopir angkutan konvensional,” imbuhnya. (her/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Garansi Bebas Calo, Plt Bupati Wanti-wanti Penipuan Seleksi CPNS

Garansi Bebas Calo, Plt Bupati Wanti-wanti Penipuan Seleksi CPNS

Plt Bupati Tegal Umi Azizah menegaskan penerimaan CPNS yang kembali dibuka tahun ini bebas dari calo.


Rujukan BPJS Bikin Bingung, Pasien RSUD Brebes Turun 60 Persen

Rujukan BPJS Bikin Bingung, Pasien RSUD Brebes Turun 60 Persen

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes drg O’o Suprana keberatan dengan pemberlakuan uji coba sistem rujukan online BPJS Kesehatan.


Ada Keluhan? Lapor Saja Bupati Tegal Pakai Aplikasi Android

Ada Keluhan? Lapor Saja Bupati Tegal Pakai Aplikasi Android

Layanan lapor bupati yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal dalam waktu dekat ini akan bisa diakses dalam bentuk aplikasi di telepon seluler android.


Harga Anjlok, Bupati Perintahkan PNS di Brebes Beli Bawang Petani

Harga Anjlok, Bupati Perintahkan PNS di Brebes Beli Bawang Petani

Bupati Brebes kembali menginstruksikan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Brebes untuk membeli bawang merah ditingkat petani.


Guru Honorer Mogok Massal, Plt Bupati Sempat Ngajar di Balapulang

Guru Honorer Mogok Massal, Plt Bupati Sempat Ngajar di Balapulang

Pelaksana Tugas (Plt) Bupatu Tegal Umi Azizah mendatangi sejumlah sekolah, Jumat (5/10), menyusul aksi mogok massal yang dilakukan guru dan tenaga honorer.


Plt Bupati Umi Minta Waspadai Hoax di Pemilu

Plt Bupati Umi Minta Waspadai Hoax di Pemilu

Penyebaran berita atau informasi hoax rawan terjadi di media sosial (medsos) selama tahapan kampanye pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).


Honorer Tolak Rekrutmen CPNS dan Tuntut SK Legalitas, Ini Kata Pemkab Tegal

Honorer Tolak Rekrutmen CPNS dan Tuntut SK Legalitas, Ini Kata Pemkab Tegal

Tenaga honorer di Kabupaten Tegal menolak rekrutmen CPNS dan menuntut penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati agar keberadaan mereka memiliki legalitas.


Bupati dan Wali Kota Diminta Setarakan Gaji Guru Honorer dengan UMK

Bupati dan Wali Kota Diminta Setarakan Gaji Guru Honorer dengan UMK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendesak bupati dan wali kota di Jateng menggaji para tenaga honorer minimal sesuai UMK di masing-masing daerah.


Tuntut Diangkat Otomatis sebagai CPNS, 626 Honorer K2 Demo Bupati Pemalang

Tuntut Diangkat Otomatis sebagai CPNS, 626 Honorer K2 Demo Bupati Pemalang

Guru honorer dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam forum honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Pemalang melakukan aksi damai, Senin (24/9) kemarin.


Petani dan Pengusaha Ricemill di Pemalang Tolak Impor Beras

Petani dan Pengusaha Ricemill di Pemalang Tolak Impor Beras

Stok beras di Kabupaten Pemalang masih mencukupi bahkan terbilang melimpah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!