by

Turun Jabatan Jadi Staf, Kepala UPTD Tak Terima TPP

SLAWI – Beberapa kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Kabupaten Tegal turun jabatannya menjadi staf. Hal itu karena UPTD Dikbud sudah ditiadakan atau dihapus dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengklasifikasian Cabang Dinas dan UPTD.

Plt Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Akhmad Was’ari membenarkan jika UPTD Dikbud di 18 kecamatan sudah dihapus. Para pegawai di UPTD sebagian ada yang pindah di instansi lain. Antara lain, di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, di kantor kecamatan, dan di kantor Dinas Dikbud sendiri. Mereka yang pindah di tempat tersebut, dilantik lagi dengan jabatan kasi. Namun, bagi kepala UPTD yang memilih menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) Dikbud, mereka tidak dilantik. Mereka justru turun jabatan menjadi staf.

“Kalau milih menjadi KWK, berarti harus mundur dari jabatan struktural. Dia jadi staf, tapi sebagai koordinator di wilayah kecamatan. Mereka ngantornya tetap di kantor UPTD,” kata Akhmad Was’ari, kemarin.

Was’ari melanjutkan, kepala UPTD yang memilih menjadi KWK jumlahnya sekitar 6 orang. Yakni, Dikbud Kecamatan Pangkah, Bojong, Lebaksiu, Balapulang, Bumijawa dan Dukuhwaru. Pilihan itu, tentu berimbas pada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Yang milih menjadi KWK, mereka tidak dapat tunjangan. Karena grade-nya turun. Ketika jadi kepala UPTD, grade-nya 9. Tapi sekarang turun menjadi 5,” ungkapnya.

Menurut Was’ari, Surat Keputusan (SK) untuk KWK, bukan dari bupati Tegal. Namun dikeluarkan oleh kepala Dinas Dikbud. Sehingga, jika kinerja mereka buruk, dapat dipindah dalam waktu yang singkat.

“Kita (dikbud) berhak mengganti kalau kinerja mereka kurang bagus,” pungkasnya. (yer/ima)

Comment

Berita Terbaru