Lokal
Share this on:

Verifikasi Kebenaran SKTM, Sekolah di Pemalang Libatkan Polisi

  • Verifikasi Kebenaran SKTM, Sekolah di Pemalang Libatkan Polisi
  • Verifikasi Kebenaran SKTM, Sekolah di Pemalang Libatkan Polisi

sulung p/radar pemalang

PEMALANG - Banyaknya calon peserta didik berstatus miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di sejumlah sekolah negeri favorit di Pemalang, membuat pihak sekolah melibatkan petugas kepolisian. Demikian yang terlihat di SMA Negeri 3 Pemalang, Jumat (6/7) siang. Polisi hadir untuk menyaksikan proses verifikasi SKTM untuk menghindari manipulasi data.

Kepala SMA Negeri 3 Pemalang Cahyono, melalui panitia PPDB Galih Nirmala mengutarakan, sejak kemarin pihak sekolah mulai memanggil seluruh wali murid yang mendaftarkan anaknya dengan menyertai SKTM. Mereka diundang ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai 6000 yang isinya antara lain, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar dari keluarga berekonomi rendah.

"Keterlibatan polisi sengaja dilakukan agar SKTM tidak disalahgunakan, bahwa surat keterangan itu benar-benar sesuai dengan keadaan ekonomi mereka yang sebenarnya," katanya, kemarin.

Galih menjelaskan, selain diminta menandatangani surat pernyataan, para wali murid juga akan disurvei langsung oleh piihak sekolah dengan menyambangi alamatnya.

Jika ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, siswa tersebut harus menanggung risiko dikeluarkan dari sekolah tersebut. "Kalau ternyata memang banyak yang tidak sesuai, resikonya memang sekolahan akan kekurangan murid," sambungnya.

Dengan dimintai tanda tangan sekaligus disaksikan pihak polisi, rupanya banyak diantara wali calon peserta didik yang kemudian justru mencabut SKTM miliknya. Pengurangan itu mencapai 20 siswa.

Namun, hingga saat ini di sekolah tersebut ada sekitar 224 pendaftar berketerangan miskin, dengan jumlah kuota yang diterima sebanyak 288 siswa.

Anggota Polsek Pemalang Aiptu Yudhi Aris yang bertugas kala itu mengatakan, dengan surat pernyataan ini diharapkan para wali murid tidak asal-asalan menggunakan surat tersebut. "Kita berharap mereka tidak asal tanda tangan, karena jika ternyata tidak bensr akan ada sanksinya," jelas dia.

Ketua Dewan Pendidikan Pemalang Muntoha menyoroti ramainya calon peserta didik berstatus miskin yang memenuhi hampir seluruh sekolah negeri favorit di Kabupaten Pemalang. Menurut dia, pihak sekolah harus meluangkan waktu untuk mengkroscek kondisi yang sebenarnya.┬

"Pihak sekolah harus mengkroscek. Jangan setelah diterima baru disurvei, itu keliru," katanya, Jumat (6/7).

Muntoha memandang, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB memang dimaksudkan agar warga berekonomi tidak mampu bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Namun, peraturan tersebut dinilai kurang dikaji lebih mendalam.

Sebab penerapannya tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Tidak mencerminkan realitas yang ada. Dimana banyak masyarakat masih bermental tidak jujur.┬ Ketidaksesuaian itulah yang menurutnya kemudian menjadi gejolak.

"Tidak menutup kemungkinan jika akhirnya banyak orang tua berlomba-lomba mengaku miskin agar anaknya bisa diterima di sekolah tertentu. Itu yang perlu dihindari karena yang demikian ini artinya orangtua ikut mendidik anak untuk berbohong," tegas dia.

Kalau cara mendaftarnya saja dengan kebohongan, sambung dia, tidak menutup kemungkinan bahwa generasi yang seperti itulah yang nantinya bakal melahirkan mental-mental koruptor. Jangan heran produk itulah yang bakal melahirkan koruptor, karena mengawalinya saja sudah dengan kebohongan, katanya.

Selain itu, lanjut dia, dari tinjauan pendidikan, akibat sistem ini bisa saja anak yang menjadi korban pendidikan.

"Misalnya anak tersebut akhirnya memilih tidak sekolah karena tidak bisa masuk di sekolah yang diidamkan, padahal sebenarnya dia tergolong cerdas dan memiliki nilai tinggi. Kita harus menyalahkan siapa jika ternyata ada anak yang mengambil sikap seperti itu?" tukasnya.

Dengan begitu, kata Muntoha, mestinya sistem itu seharusnya bisa mengakomodir semuanya. Misalnya sekian persen untuk SKTM, sekian persen untuk berprestasi akademik, dan sekian persen untuk anak yang berprestasi di luar akademik.

Diketahui, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tersebut mewajibkan penyelenggara pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah untuk menerima siswa dari keluarga berekonomi tidak mampu yang diperkuat dengan surat keterangan, paling sedikit 20 persen dari kuota yang akan diterima. (sul/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jaga KPU dan Bawaslu, Polisi Dihadiahi Bunga Mawar

Jaga KPU dan Bawaslu, Polisi Dihadiahi Bunga Mawar

Personel polisi yang bertugas di KPU dan Bawaslu mendapatkan suntikan semangat dari Relawan Lalu Lintas Indonesia (Relasi) Kabupaten Tegal, Jumat (24/5) sore.


Ratusan Botol Miras Diamankan Polisi

Ratusan Botol Miras Diamankan Polisi

Polsek Brebes berhasil menyita ratusan botol minuman keras (miras) dari berbagai merk dan jenis.


Kabur usai Tabrak Warga, Sopir Dibekuk di Cilacap

Kabur usai Tabrak Warga, Sopir Dibekuk di Cilacap

Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus tabrak lari yang menewaskan korbannya di Jalingkut Tegal.


Mangkal di Jalan, 12 Perempuan Malam Diangkut Polisi

Mangkal di Jalan, 12 Perempuan Malam Diangkut Polisi

12 wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) dan lima orang laki-laki hidung belang, Rabu (22/5) malam, diamankan ke Mapolres Tegal Kota.


Congkel Jendela, Petani Gasak Empat Telepon Seluler

Congkel Jendela, Petani Gasak Empat Telepon Seluler

Kholik (28), warga Dukuh Wanalaba Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal harus berurusan dengan polisi.


Bobol Atap, Dua Remaja Gasak 11 HP dan Voucher Pulsa

Bobol Atap, Dua Remaja Gasak 11 HP dan Voucher Pulsa

Polisi akhirnya berhasil meringkus dua terduga pelaku pencurian di sebuah kouner HP di Kecamatan Talang.


Amankan Hasil Pemilu 2019, Tentara dan Polisi Jadi Pagar Betis

Amankan Hasil Pemilu 2019, Tentara dan Polisi Jadi Pagar Betis

Guna mengamankan proses Pengumuman Hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Polres Tegal dan Kodim 0712/Tegal akan menjadi pagar betis.


Antisipasi Pelaku Teroris, Penumpang Bus Digeledah Polisi dan Tentara

Antisipasi Pelaku Teroris, Penumpang Bus Digeledah Polisi dan Tentara

Sejumlah personel gabungan TNI-Polri menggelar razia di Jalan Raya Martoloyo Kota Tegal, Senin (20/5) siang.


Talut Tol Pejagan-Pemalang Masih Longsor

Talut Tol Pejagan-Pemalang Masih Longsor

Longsor masih terjadi di talut Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.


Buka saat Ramadan, Tiga Karaoke Dirazia Satpol PP

Buka saat Ramadan, Tiga Karaoke Dirazia Satpol PP

Tempat hiburan karaoke di Brebes selatan menjadi sasaran razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes, Jumat (17/5) kemarin.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!