Lokal
Share this on:

Verifikasi Kebenaran SKTM, Sekolah di Pemalang Libatkan Polisi

  • Verifikasi Kebenaran SKTM, Sekolah di Pemalang Libatkan Polisi
  • Verifikasi Kebenaran SKTM, Sekolah di Pemalang Libatkan Polisi

sulung p/radar pemalang

PEMALANG - Banyaknya calon peserta didik berstatus miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di sejumlah sekolah negeri favorit di Pemalang, membuat pihak sekolah melibatkan petugas kepolisian. Demikian yang terlihat di SMA Negeri 3 Pemalang, Jumat (6/7) siang. Polisi hadir untuk menyaksikan proses verifikasi SKTM untuk menghindari manipulasi data.

Kepala SMA Negeri 3 Pemalang Cahyono, melalui panitia PPDB Galih Nirmala mengutarakan, sejak kemarin pihak sekolah mulai memanggil seluruh wali murid yang mendaftarkan anaknya dengan menyertai SKTM. Mereka diundang ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai 6000 yang isinya antara lain, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar dari keluarga berekonomi rendah.

"Keterlibatan polisi sengaja dilakukan agar SKTM tidak disalahgunakan, bahwa surat keterangan itu benar-benar sesuai dengan keadaan ekonomi mereka yang sebenarnya," katanya, kemarin.

Galih menjelaskan, selain diminta menandatangani surat pernyataan, para wali murid juga akan disurvei langsung oleh piihak sekolah dengan menyambangi alamatnya.

Jika ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, siswa tersebut harus menanggung risiko dikeluarkan dari sekolah tersebut. "Kalau ternyata memang banyak yang tidak sesuai, resikonya memang sekolahan akan kekurangan murid," sambungnya.

Dengan dimintai tanda tangan sekaligus disaksikan pihak polisi, rupanya banyak diantara wali calon peserta didik yang kemudian justru mencabut SKTM miliknya. Pengurangan itu mencapai 20 siswa.

Namun, hingga saat ini di sekolah tersebut ada sekitar 224 pendaftar berketerangan miskin, dengan jumlah kuota yang diterima sebanyak 288 siswa.

Anggota Polsek Pemalang Aiptu Yudhi Aris yang bertugas kala itu mengatakan, dengan surat pernyataan ini diharapkan para wali murid tidak asal-asalan menggunakan surat tersebut. "Kita berharap mereka tidak asal tanda tangan, karena jika ternyata tidak bensr akan ada sanksinya," jelas dia.

Ketua Dewan Pendidikan Pemalang Muntoha menyoroti ramainya calon peserta didik berstatus miskin yang memenuhi hampir seluruh sekolah negeri favorit di Kabupaten Pemalang. Menurut dia, pihak sekolah harus meluangkan waktu untuk mengkroscek kondisi yang sebenarnya.┬

"Pihak sekolah harus mengkroscek. Jangan setelah diterima baru disurvei, itu keliru," katanya, Jumat (6/7).

Muntoha memandang, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB memang dimaksudkan agar warga berekonomi tidak mampu bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Namun, peraturan tersebut dinilai kurang dikaji lebih mendalam.

Sebab penerapannya tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Tidak mencerminkan realitas yang ada. Dimana banyak masyarakat masih bermental tidak jujur.┬ Ketidaksesuaian itulah yang menurutnya kemudian menjadi gejolak.

"Tidak menutup kemungkinan jika akhirnya banyak orang tua berlomba-lomba mengaku miskin agar anaknya bisa diterima di sekolah tertentu. Itu yang perlu dihindari karena yang demikian ini artinya orangtua ikut mendidik anak untuk berbohong," tegas dia.

Kalau cara mendaftarnya saja dengan kebohongan, sambung dia, tidak menutup kemungkinan bahwa generasi yang seperti itulah yang nantinya bakal melahirkan mental-mental koruptor. Jangan heran produk itulah yang bakal melahirkan koruptor, karena mengawalinya saja sudah dengan kebohongan, katanya.

Selain itu, lanjut dia, dari tinjauan pendidikan, akibat sistem ini bisa saja anak yang menjadi korban pendidikan.

"Misalnya anak tersebut akhirnya memilih tidak sekolah karena tidak bisa masuk di sekolah yang diidamkan, padahal sebenarnya dia tergolong cerdas dan memiliki nilai tinggi. Kita harus menyalahkan siapa jika ternyata ada anak yang mengambil sikap seperti itu?" tukasnya.

Dengan begitu, kata Muntoha, mestinya sistem itu seharusnya bisa mengakomodir semuanya. Misalnya sekian persen untuk SKTM, sekian persen untuk berprestasi akademik, dan sekian persen untuk anak yang berprestasi di luar akademik.

Diketahui, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tersebut mewajibkan penyelenggara pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah untuk menerima siswa dari keluarga berekonomi tidak mampu yang diperkuat dengan surat keterangan, paling sedikit 20 persen dari kuota yang akan diterima. (sul/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Siswa Baru Tak Boleh Diplonco

Siswa Baru Tak Boleh Diplonco

Disdikbud Kota Tegal mengingatkan pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah di seluruh satuan pendidikan agar terbebas dari perpeloncoan.


Hendak Berangkat Dinas, Polisi Dibacok Dua Orang Misterius

Hendak Berangkat Dinas, Polisi Dibacok Dua Orang Misterius

Seorang anggota Bhabinkamtibmas Polres Brebes menjadi korban pembacokan yang dilakukan orang yang tidak dikenal.


Audit Dana Kampanye, Paslon No. 3 Rp2,5 Miliar Paslon No. 1 Rp311 Juta

Audit Dana Kampanye, Paslon No. 3 Rp2,5 Miliar Paslon No. 1 Rp311 Juta

Kantor Akuntan Publik (KAP) telah merampungkan verifikasi laporan dana kampanye kelima pasangan calon (paslon) pilwalkot tegal 2018.


Disergap Polisi, Kernet dan Sopir Truk Muat Kayu Jati Ilegal Nyebur ke Sungai

Disergap Polisi, Kernet dan Sopir Truk Muat Kayu Jati Ilegal Nyebur ke Sungai

Satuan Reseserse Kriminal (Reskrim) Polres Tegal membekuk Solikhin (37), warga Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Selasa (3/7) lalu.


Banyak Diprotes, Pengumuman Penerimaan Siswa SML di Pemalang Diundur

Banyak Diprotes, Pengumuman Penerimaan Siswa SML di Pemalang Diundur

Puluhan wali siswa di SMK Negeri 1 Pemalang mengadu lantaran pengumuman penerimaan peserta didik baru diundur.


Dari 322 Siswa Pendaftar SMA dengan SKTM, Hanya Satu yang Benar

Dari 322 Siswa Pendaftar SMA dengan SKTM, Hanya Satu yang Benar

SMA Negeri 5 Kota Tegal memastikan pendaftar dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang setelah diverifikasi ternyata tidak valid.


Mudik ke Pemalang, Kristina Ajak Duet Siswa SLB

Mudik ke Pemalang, Kristina Ajak Duet Siswa SLB

Penyanyi dangdut Kristina berduet bareng dengan anak-anak SLB Negeri 1 Pemalang di Aula Sekolah.


Napi Provokator Kerusuhan Rutan Pemalang Dipindah

Napi Provokator Kerusuhan Rutan Pemalang Dipindah

Pascaterjadi keributan antar warga binaan di Rutan Kelas IIB Pemalang, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar rutan.


Di Pemalang, Kepala Sekolah Turun langsung Verifikasi Kebenaran SKTM

Di Pemalang, Kepala Sekolah Turun langsung Verifikasi Kebenaran SKTM

Untuk memastikan kebenaran pengguna SKTM, pihak sekolah negeri di Kabupaten Pemalang juga mendatangi alamat rumah calon peserta didik.


Punya SKTM kok Tinggal di Rumah Mewah?

Punya SKTM kok Tinggal di Rumah Mewah?

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kota Tegal telah menerima hasil verifikasi yang dilakukan tim dari lima SMA terkait SKTM.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!