Nasional
Share this on:

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

  • 10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua
  • 10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

JAKARTA - Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat. Terkait dengan kisruh yang muncul, Polri telah menetapkan 10 orang tersangka.

"Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar. Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun tujuh kali, tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat equal, sama sebagai anak bangsa Indonesia. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu," tegas Menko Polhukam Wiranto, kemarin (23/8).

Pemerintah pun, lanjut Wiranto, telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

"Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan," ungkap Wiranto.

Sebelumnya saat bertemu dengan para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh adat dan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, Wiranto menyampaikan, bahwa kunjungannya ke Papua Barat bukan untuk mengawasi atau memata-matai. "Tujuan kami ke mari bukan untuk mengawasi, memata-matai, tapi untuk menyalami terutama setelah terjadi insiden yang menyesalkan," terangnya.

Mengenai insiden yang terjadi di sejumlah asrama mahasiswa, khususnya di Surabaya dan Malang, yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa berbuntut kericuhan di sejumlah daerah di Papua, Menko Polhukam Wiranto meyakini itu karena ulah oknum yang tidak bisa menahan diri.

"Kita yakin insiden itu bukan karena kita tidak menghormati saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat, atau kita ingin melecehkan seperti hoaks di medsos (media sosial) yang terjadi pelecehan bendera, penghinaan saudara-saudara di Papua dan Papua Barat disusul dengan aksi-aksi membakar. Itu semua bukan karena ada unsur-unsur yang disengaja, tapi karena adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri sehingga terjadi seperti itu," jelasnya.

Wiranto sempat bercerita selama tiga tahun dirinya bersama Kapolri dan Panglima TNI selalu menghadapi orang-orang usil lewat medsos, karena setiap hari ada saja yang menghina atau mengejek. Namun, Presiden sudah mewanti-wanti agar sabar dan bangun rasa saling maaf memaafkan, karena itu merupakan modal dalam menghadapi hasutan, hinaan, dan cercaan.

"Saya senang sekali dan berterima kasih bahwa kejadian itu berlangsung cepat dan muncul kesadaran bersama baik pemerintah daerah, masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pemuda, dan sebagainya, punya kesadaran bahwa tidak perlu dilanjutkan aksi-aksi yang justru merugikan kita, merugikan persatuan kita sebagai bangsa, merugikan persaudaraan kita sebagai bangsa, bahkan kerusakan-kerusakan itu sebenarnya sangat kita sesalkan," beber Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan bahwa peristiwa ini merupakan satu pelajaran, walaupun sampai ada emosi tertentu karena ulah oknum, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah mufakat, ada jalur-jalur komunikasi yang sudah tergelar dalam kehidupan dan sistem untuk tidak terpancing emosi dan melakukan hal negatif.

Sementara itu, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mimika dibantu jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus perusakan, penjarahan dan kepemilikan senjata tajam saat peristiwa kerusuhan usai unjuk rasa damai warga Papua di Timika, Rabu (21/8).

Sepuluh orang ini ditetapkan sebagai tersangka dari jumlah total 34 orang yang diamankan usai unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut. Polisi juga sudah menggelar olah tempat kejadian perkara pada empat lokasi berbeda di Kota Timika.

Identitas 10 tersangka pelaku kerusuhan di Timika tersebut, yaitu RW, MS, LK, UJ, ED, DM, MG, JG, TW, dan NW. Sembilan orang ditengarai terlibat kasus perusakan fasilitas Hotel Grand Mozza, Kantor BNN Mimika dan pembakaran alat berat (eksavator) serta penjarahan kios warga di Jalan Cenderawasih.

Sedangkan satu tersangka lainnya diamankan di halaman Kantor DPRD Mimika usai unjuk rasa lantaran kedapatan membawa senjata tajam. Sembilan tersangka kasus perusakan fasilitas Hotel Grand Mozza, Kantor BNN Mimika dan pembakaran alat berat (eksavator) serta penjarahan kios warga dikenakan Pasal 170 dan Pasal 363 KUHP, sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.

Adapun 23 orang lainnya yang sempat diamankan di Rutan Polres Mimika telah dipulangkan. Sebelumnya Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, jajarannya mengamankan 34 orang sebelum dan setelah unjuk rasa warga Papua di Timika pada Rabu (21/8).

Dari 34 warga yang diamankan tersebut, katanya, 13 orang di antaranya diamankan saat melakukan pemalangan Jalan Baru menuju kawasan Bandara Mozes Kilangin Timika. Warga yang diamankan itu juga diketahui mengancam pemilik bengkel untuk menyerahkan ban bekas, membawa bensin, alat tajam serta atribut separatis Papua.

Terkait kerusuhan yang terjadi di Timika pada Rabu (21/8) lalu itu, polisi sudah mendata kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp1 miliar. Kerugian terbesar dialami Hotel Grand Mozza yang terletak di kawasan Jalan Cenderawasih SP2 Timika. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Pemerintah Pangkas Tarif Pajak
Pemerintah Pangkas Tarif Pajak

Berita Berikutnya

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust
Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Berita Sejenis

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


Berstatus ASN, Pegawai KPK Terima Pensiun

Berstatus ASN, Pegawai KPK Terima Pensiun

Salah satu poin dalam UU KPK yang telah disahkan adalah status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).


MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun

MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan dua Revisi Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU).


Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Komposisi lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang baru saja ditetapkan Komisi III DPR menuai kritik dari sejumlah mantan komisio


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.


Referendum Papua Tak Akan Terulang

Referendum Papua Tak Akan Terulang

Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua.


KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!