Nasional
Share this on:

14 Ruas Tol Senilai Rp244 Triliun Tunggu Penyelesaian

  • 14 Ruas Tol Senilai Rp244 Triliun Tunggu Penyelesaian
  • 14 Ruas Tol Senilai Rp244 Triliun Tunggu Penyelesaian

**JAKARTA ** - Setidaknya ada 1.800 km jalan tol baru yang wajib diselesaikan hingga akhir tahun ini. Mayoritas, 1.576,9 km berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Modal pemerintah untuk merampungkan proyek ini pun, menembus angka Rp244 triliun.

Sumber data BPJT mencatat nilai investasi dengan target ini, tentu memiliki tingkat kesulitan yang bervariatif terutama dari sisi pembebasan lahan, yang kerap menimbulkan polemik. Meski demikian proyek jalan tol yang sudah masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional harus tuntas meski ada 65 ruas jalan tol semuanya belum tergarap.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan dari daftar tersebut, 10 di antaranya saat ini masih dalam tahap pengadaan lahan, dan sisanya ada yang sedang konstruksi, sebagian beroperasi dan ada juga yang sudah beroperasi penuh.

"Dan 14 jalan tol lagi yang belum mendapatkan investor. Saat ini tersebut masih dalam tahap persiapan (selengkapnya lihat grafis)," ungkapnya.

Nantinya ruas-ruas tol ini akan ditetapkan lokasi trasenya untuk kemudian bisa dilelang dan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)-nya. Setelah dilakukan penandatanganan pengusahaan perjanjian jalan tol (PPJT), proyek bisa mulai digarap.

Biaya pembangunan untuk 14 ruas tol baru tersebut sekitar Rp244,4 triliun. Panjang jalan tol yang dibangun mencapai Rp1.576 km. "Dana tersebut sebenarnya tak mahal-mahal amat. Daftar proyek tol yang mayoritas berada di Sumatera membuat biaya pengadaan lahan menjadi lebih murah sehingga biaya bisa ditekan," terangnya.

Perbandingannya bisa dilihat dari biaya pembangunan tol sepanjang 191 km untuk ruas Simpang Sekayu-Tempino-Jambi hanya sekitar Rp21,32 triliun. Sedangkan ruas tol Jogyakarta-Solo yang panjangnya 40,49 km membutuhkan biaya hingga Rp22,52 triliun.

Untuk diketahui, secara total ada 65 ruas tol yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Ke-14 ruas tol yang sedang dalam tahap persiapan ini mencakup 34% proyek tol yang belum mendaptkan investor.

Hingga saat ini tercatat ada 10 ruas tol yang baru masuk ke dalam tahap pengadaan lahan, 24 ruas sedang dalam tahap konstruksi, 7 ruas beroperasi sebagian dan 10 ruas beroperasi penuh.

Ditambahkannya, pemerintah terus berupaya mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. "Ya salah satunya adalah proyek jalan tol di wilayah Sumatera. Pada posisi ini pemerintah menugaskan Hutama Karya untuk membangun mega proyek di Jalan Tol Trans Sumatera. Totalnya investasinya investasi sebesar Rp81 Triliun Hutama Karya," paparnya.

Hutama Karya mengelola delapan ruas tol di wilayah Sumatera, yakni Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar yang saat ini sudah dapat dilalui. Lalu Jalan Tol Terbanggi BesarPematang PanggangKayu Agung dengan progres konstruksi sebesar 65,17%.

Selanjutnya Jalan Tol PalembangSimpang Indralaya dengan progres sebesar 93,13%, Jalan Tol PekanbaruDumai 8,66%, Jalan Tol Medan-Binjai sebesar 91,93% serta Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Progres selanjutnya, Jalan Tol Banda Aceh-Sigli dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang masih dalam tahap awal konstruksi.

Pembangunan Tol Sumatera dilakukan dengan pendekatan berbeda. Pada pola sebelumnya, pembangunan tol dilakukan pada kawasan yang sudah berkembang karena membutuhkan pengembalian investasi. Namun kehadiran tol di Pulau Sumatera yang memiliki potensi ekonomi yang besar diperlukan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

"Pembangunan jalan tol diharapkan mempercepat pengembangan wilayah di Pulau Sumatera baik pada jangka panjang 20 tahun, maupun jangka pendek dalam waktu 5 tahun ke depan," jelasnya.

Dari sisi volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) masih rendah, sehingga apabila ditawarkan kepada investor akan kurang menarik karena marginnya rendah. "Maka digunakan skema penugasan kepada PT Hutama Karya atas nama pemerintah untuk merealisasikan Tol Trans Sumatera," imbuhnya.

Pemerintah selalu memegang prinsip kehati-hatian dan memberikan dukungan sepenuhnya melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), dukungan konstruksi dan sekuritisasi aset, serta pemberian jaminan pemerintah.

Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah telah memberikan total PMN sebesar 5,6 Triliun. Penambahan PMN direncanakan untuk diberikan kembali pada tahun 2019, selain itu Pemerintah telah memberikan kontrak konsesi atas ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S (JORR S) kepada PT. Hutama Karya sebagai underlying assset/revenue untuk penerbitan obligasi/pinjaman berikutnya.

"Pemerintah meyakini bahwa proyek jalan tol di Sumatera tidak hanya meningkatkan konektivitas serta akses transportasi dan logistik di wilayah Sumatera, namun diharapkan pula memberikan manfaat ekonomi dan dampak positif pada sektor lainnya," ungkapnya.

Terpisah Manajer proyek jalan tol Palindra PT Hutama Karya (HK) Hasan Turcahyo, mengatakan PT HK akan menggarap ruas jalan tol Betung Jambi yang membentang dari Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Jambi.

Proyek akan dibangun setelah PT Hutama menuntaskan pembangunan jalan tol ruas Palembang Indralaya (Palindra) sepanjang 22 km sebagai bagian dari jalan tol trans Sumatera (JTTS).

Manajer proyek jalan tol Palindra PT HK telah mengadakan pertemuan dengan wakil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. "Sudah kita gelar rapat untuk persiapan pembangunan jalan tol Betung Jambi sepanjang 191 km," kata Hasan.

Menurutnya, jalan tol antara Sumsel dan Jambi tersebut akan terbentang dari Betung atau simpang Sekayu-Tempino Jambi dengan jumlah lajur untuk tahap awal dua lajur. Jalan tol ini melintasi wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi.

"Saat ini pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah Amdal, FS, Basic Desaign, dan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPT," ujarnya.

Selain ruas tol Palembang Indralaya dan Betung Jambi, melalui Perpres (Peraturan Presiden) No 100 tahun 2014 tertanggal 17 September 2014, pemerintah menugaskan PT HK dalam pengusahaan empat ruas jalan tol trans Sumatera (JTTS) meliputi ruas jalan tol Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Pekanbaru-Dumai dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Penugasan tersebut meliputi pendanaan.

"Termasuk perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan," singkatnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Pemerintah telah menyiapkan empat proyek utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Sembilan Ruas Tol Harus Tuntas Akhir Tahun

Sembilan Ruas Tol Harus Tuntas Akhir Tahun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap menyelesaikan pembangunan jalan tol yang ditargetkan sepanjang 1.852 Km.


Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemerintah berharap investasi pembangunan fasilitas dan infastruktur sekira Rp480 triliun tidak dibebankan pada APBN secara keseluruhan.


Pemerintah Alokasikan Rp16,7 Triliun untuk Bangun 31 Ribu Kelas Baru

Pemerintah Alokasikan Rp16,7 Triliun untuk Bangun 31 Ribu Kelas Baru

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp16,7 triliun untuk merehabilitasi 31.812 ruang kelas.


Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Penerima Kartu Pra Kerja

Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Penerima Kartu Pra Kerja

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk program Kartu Pra Kerja. Program ditargetkan akan bergulir mulai 2020 mendatang.


Koalisi Plus-plus Tunggu Waktu

Koalisi Plus-plus Tunggu Waktu

Wacana koalisi plus-plus terus bergulir. Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin mengakui rencana penambahan koalisi masih dibicarakan dengan Presiden Joko Widod


Tahun Ini Dana Desa Naik Jadi Rp75 Triliun

Tahun Ini Dana Desa Naik Jadi Rp75 Triliun

Sejak lima tahun bergulir, Program dana desa ini telah dicontoh oleh 23 negata berkembang dari berbagai belahan dunia.


Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan tujuh ruas jalan tol segera dilaksanakan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!