Nasional
Share this on:

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

  • 15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap
  • 15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Ilustraasi.

JAKARTA - Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya, sudah 52 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu. Pemeriksaan itu sebagian besar dilakukan di Mako Brimob Polda Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bersamaan dengan pemeriksaan itu, anggota dan mantan anggota dewan yang mengembalikan uang yang diduga hasil suap terus bertambah. Dari 10 orang menjadi 15 orang. Total uang yang dikembalikan mencapai ratusan juta.

”15 anggota DPRD telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya,” jelas Febri, kemarin (19/4).

Hanya, KPK belum mau membeber siapa saja anggota dan mantan anggota DPRD yang mengembalikan uang itu. Yang jelas, meski sudah mengembalikan uang, perbuatan pidana legislatif tersebut tetap akan diusut oleh KPK.

”KPK menghargai sikap kooperatif tersebut, dan tentu dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan,” kata Febri.

Febri menambahkan, selama tiga hari berturut-turut, tim penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Sumut. Salah satunya pemeriksaan para saksi. Perinciannya, pada Senin (16/4) sebanyak 22 orang saksi, Selasa (17/4) 20 saksi, dan Rabu (18/4) 11 saksi.

”Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton setiap hari,” imbuh dia.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diduga terlibat dalam empat kasus sekaligus. Seluruhnya terjadi pada medio 2012 sampai 2014. Dari kasus itu, masing-masing anggota DPRD Sumut yang terlibat menirima suap sebesar Rp300 juta sampai Rp350 juta.

Kasus pertama adalah dugaan suap untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014. Kemudian dugaan suap persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013 dan 2014. Ada pula suap pengesahan APBD 2014 dan 2015.

Yang terakhir, yakni dugaan suap penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut tiga tahun lalu. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Calon Jamaah Haji Wafat, Sekarang Bisa Digantikan

Calon Jamaah Haji Wafat, Sekarang Bisa Digantikan

Kemenag mengeluarkan kebijakan baru yang membolehkan Calon Jamaah Haji yang wafat sebelum berangkat, digantikan oleh salah satu anggota keluarganya.


Syahrini Bantah Kecipratan Uang First Travel

Syahrini Bantah Kecipratan Uang First Travel

Syahrini memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus penipuan biro umroh dan haji First Travel (FT), kemarin.


KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

Pengusutan skandal suap DPRD Kota Malang terus bergulir.


Rumah Emirsyah Satar Disita

Rumah Emirsyah Satar Disita

Upaya KPK menelusuri aliran uang suap yang diterima mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar membuahkan hasil.


Setnov Terancam Dijerat TPPU

Setnov Terancam Dijerat TPPU

Penerapan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Setnov tengah dimatangkan oleh KPK.


Puan Bantah Terima Uang e-KTP dari Oka

Puan Bantah Terima Uang e-KTP dari Oka

Pernyataan Setya Novanto bahwa Puan Maharani dekat dengan Made Oka Masagung ternyata benar adanya.


Enam Pimpinan DPRD Kota Malang Tersangka Suap

Enam Pimpinan DPRD Kota Malang Tersangka Suap

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang tahun anggaran 2015.


BRI Sudah Ganti Uang Nasabah

BRI Sudah Ganti Uang Nasabah

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengaku telah mengganti semua uang nasabah yang hilang secara misterius.


Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tambahan alat bukti untuk membuktikan kesalahan Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!