Nasional
Share this on:

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

  • 15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap
  • 15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Ilustraasi.

JAKARTA - Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya, sudah 52 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu. Pemeriksaan itu sebagian besar dilakukan di Mako Brimob Polda Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bersamaan dengan pemeriksaan itu, anggota dan mantan anggota dewan yang mengembalikan uang yang diduga hasil suap terus bertambah. Dari 10 orang menjadi 15 orang. Total uang yang dikembalikan mencapai ratusan juta.

”15 anggota DPRD telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya,” jelas Febri, kemarin (19/4).

Hanya, KPK belum mau membeber siapa saja anggota dan mantan anggota DPRD yang mengembalikan uang itu. Yang jelas, meski sudah mengembalikan uang, perbuatan pidana legislatif tersebut tetap akan diusut oleh KPK.

”KPK menghargai sikap kooperatif tersebut, dan tentu dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan,” kata Febri.

Febri menambahkan, selama tiga hari berturut-turut, tim penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Sumut. Salah satunya pemeriksaan para saksi. Perinciannya, pada Senin (16/4) sebanyak 22 orang saksi, Selasa (17/4) 20 saksi, dan Rabu (18/4) 11 saksi.

”Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton setiap hari,” imbuh dia.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diduga terlibat dalam empat kasus sekaligus. Seluruhnya terjadi pada medio 2012 sampai 2014. Dari kasus itu, masing-masing anggota DPRD Sumut yang terlibat menirima suap sebesar Rp300 juta sampai Rp350 juta.

Kasus pertama adalah dugaan suap untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014. Kemudian dugaan suap persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013 dan 2014. Ada pula suap pengesahan APBD 2014 dan 2015.

Yang terakhir, yakni dugaan suap penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut tiga tahun lalu. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Kasus pencucian uangsindikat bandar narkoba kelas kakap yang baru diungkap BNN menjadi pintu masuk untuk mengejar keterlibatan petugas lapas.


Ketahuan Bawa Sabu, Wadiresnarkoba Polda Kalbar Langsung Dicopot

Ketahuan Bawa Sabu, Wadiresnarkoba Polda Kalbar Langsung Dicopot

Karopenmas Divisihumas Polri Brigjen Pol M Iqbal membenarkan adanya oknum anggota polisi yang diamankan karena kedapatan membawa narkoba.


Golkar dan Gerindra Paling Banyak

Golkar dan Gerindra Paling Banyak

Partai Gerindra dan Golkar seakan bersaing menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg).


Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Aturan yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah dibuat.


Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta seputar aliran uang suap untuk memperoleh fasilitas dan perizinan di Lapas Sukamiskin.


KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh berlanjut.


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Para tersangka suap uang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang bakal lebih lama mendekan di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!