Nasional
Share this on:

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

  • 15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap
  • 15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Ilustraasi.

JAKARTA - Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya, sudah 52 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu. Pemeriksaan itu sebagian besar dilakukan di Mako Brimob Polda Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bersamaan dengan pemeriksaan itu, anggota dan mantan anggota dewan yang mengembalikan uang yang diduga hasil suap terus bertambah. Dari 10 orang menjadi 15 orang. Total uang yang dikembalikan mencapai ratusan juta.

”15 anggota DPRD telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya,” jelas Febri, kemarin (19/4).

Hanya, KPK belum mau membeber siapa saja anggota dan mantan anggota DPRD yang mengembalikan uang itu. Yang jelas, meski sudah mengembalikan uang, perbuatan pidana legislatif tersebut tetap akan diusut oleh KPK.

”KPK menghargai sikap kooperatif tersebut, dan tentu dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan,” kata Febri.

Febri menambahkan, selama tiga hari berturut-turut, tim penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Sumut. Salah satunya pemeriksaan para saksi. Perinciannya, pada Senin (16/4) sebanyak 22 orang saksi, Selasa (17/4) 20 saksi, dan Rabu (18/4) 11 saksi.

”Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton setiap hari,” imbuh dia.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diduga terlibat dalam empat kasus sekaligus. Seluruhnya terjadi pada medio 2012 sampai 2014. Dari kasus itu, masing-masing anggota DPRD Sumut yang terlibat menirima suap sebesar Rp300 juta sampai Rp350 juta.

Kasus pertama adalah dugaan suap untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014. Kemudian dugaan suap persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013 dan 2014. Ada pula suap pengesahan APBD 2014 dan 2015.

Yang terakhir, yakni dugaan suap penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut tiga tahun lalu. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK kembali memeriksa para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mendalami dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam

Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam

Bola panas dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menggelinding semakin liar.


Teroris MIT Punya 10 Anggota dan 3 Pucuk Senjata

Teroris MIT Punya 10 Anggota dan 3 Pucuk Senjata

Kelompok Teroris Majelis Indonesia Timur (MIT) telah diketahui kekuatannya.


OTT di Kemenpora, Menpora Diperiksa Januari

OTT di Kemenpora, Menpora Diperiksa Januari

Bukan hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang digoyang skandal suap.


Tim Gabungan Ungkap Kasus Mafia Bola

Tim Gabungan Ungkap Kasus Mafia Bola

Tim gabungan mafia bola yang terdiri dari anggota Kepolisian telah mengamankan tiga orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pengaturan skor.


Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Polisi bergerak cepat mengamankan lima pelaku pengeroyokan dua anggota TNI Kapten-AL Komarudin dengan Pratu Rivo Nanda yang diketahui sebagai anggota Paspampres


Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Polisi fokus mengejar pengeroyok anggota TNI-AL Kapten Komaruddin dengan anggota Paspampres Pratu Rivo Nanda di Jakarta Timur.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Dendam karena Dipecat dari Polisi

Dendam karena Dipecat dari Polisi

Fakta demi fakta terkait penyerangan anggota kepolisian di Pos Polisi Wisata Bahari Lamongan (WBL), Jawa Timur, mulai terkuak.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!