Nasional
Share this on:

16 PP Bakal Direvisi demi Rektor Asing

  • 16 PP Bakal Direvisi demi Rektor Asing
  • 16 PP Bakal Direvisi demi Rektor Asing

JAKARTA - Pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait rektor impor di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk merevisi 16 peraturan pemerintah (PP). Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pemerintah kini sedang menyiapkan regulasi dan perubahan regulasi terkait pengangkatan rektor dari luar negeri.

"Ini sedang kami siapkan, regulasinya sedang kami perbaiki, tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, nanti seperti apa," katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Dia mengatakan ada 16 peraturan pemerintah yang harus direvisi. "Ini mau kita freeze menjadi satu peraturan, memasukkan dalam seleksi itu tidak hanya dari dalam negeri, tidak hanya dari PNS, bisa dari non-PNS, orang asing, yang punya reputasi yang baik, punya network (jaringan)," katanya.

Dia juga mengatakan, kalau penyiapan dan revisi regulasi dapat diselesaikan tahun 2019 maka tahun 2020 regulasi terkait pengangkatan rektor asing sudah bisa mulai dijalankan. "Mudah-mudahan dalam periode ini bisa saya launching swasta yang sudah jalan," katanya.

Selain itu, Nasir juga mengatakan rektor asing yang akan masuk PTN terlebih dahulu bertugas di perguruan tinggi swasta (PTS). Mereka tidak langsung masuk ke PTN. "Saya akan dorong universitas swasta bisa masuk dulu," katanya.

Dijelaskannya, regulasi pengangkatan rektor di PTS tak seketat di PTN. "Lha kalau swasta terserah yayasan, itu bisa dibentuk, terserah universitas swasta," katanya.

Ia menyebutkan bahwa jaringan, pengalaman riset, pengalaman memimpin perguruan tinggi, dan reputasi sangat penting dalam upaya mengangkat perguruan tinggi biasa ke peringkat 200 besar dunia.

"Singapura punya pengalaman, NTU berdiri 1981, sekarang masuk 12 besar dunia, Arab Saudi, dari 800 sekarang sudah masuk 189 dunia. Ini karena mereka dari orang asing banyak, 40 persen dari asing, rektor dan dosennya, kita masih sangat jauh," katanya.

Ia bahkan menyebut bahwa di Indonesia masih banyak alergi dengan yang berhubungan dengan asing, padahal di dunia perguruan tinggi kolaborasi dengan pihak internasional merupakan hal biasa. Sementara melalui akun Instagramnya @mohamad.nasir27, Menristekdikti meminta tak perlu khawatir terkait wacana memajukan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

"Siswa tidak perlu khawatir akan wacana jadwal UTBK dimajukan, karena hal ini tidak akan dilaksanakan pada tahun ini," ujarnya.

Ia mengatakan usulan memajukan jadwal UTBK masih sebatas wacana dan akan didiskusikan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan berdasarkan data banyak lulusan SMA sederajat yang berkualitas pada bulan Desember dan Januari sudah diambil oleh perguruan tinggi asing.

Penerimaan mahasiswa baru di luar negeri sudah dimulai sekitar bulan Desember. Proses ujian masuk perguruan tinggi sebelum murid lulus SMA telah dilakukan di Australia, Singapura dan Amerika Serikat. Namun kebijakan ini akan dikaji lebih dahulu, dengan melihat kesiapan sekolah dan perguruan tinggi.

"Ada tahapan dalam membuat kebijakan, tidak serta-merta langsung diterapkan tanpa tahapan sosialisasi lebih dahulu. Kemenristekdikti tidak akan menerapkan kebijakan tanpa kajian matang dan tahapan sosialisasi yang baik pada sekolah dan perguruan tinggi," kata dia.

UTBK merupakan syarat untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Siswa menggunakan nilai yang didapatnya dari UTBK untuk mendaftar pada perguruan tinggi tujuannya.

Hal tersebut diterapkan untuk pertama kalinya pada tahun ini. Sebelumnya, SBMPTN dilangsungkan serentak dengan mengikuti ujian tulis maupun komputer. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Atasi Kerusuhan di Manokwari
Atasi Kerusuhan di Manokwari

Berita Berikutnya

10 Menteri Paling Sering Diberitakan
10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Berita Sejenis

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Menristekditi Panggil 130 Rektor PTN

Menristekditi Panggil 130 Rektor PTN

130 rektor dan perwakilan perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia megadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menriste


Menristek Ancam Rektor yang Dorong Mahasiswa Demo

Menristek Ancam Rektor yang Dorong Mahasiswa Demo

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor maupun dosen di suatu perguruan tinggi untuk tidak mengerahkan


Pilkada Serentak Dibayangi Keterlibatan ASN

Pilkada Serentak Dibayangi Keterlibatan ASN

Bayang-bayang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 bakal makin kentara pada Pilkada serempak di tahun 2020.


Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Sikap alergi yang didasari apatisme, akan sulit menerima hal baru, terlebih hal-hal yang bersifat terobosan dalam membangun bangsa.


Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Presiden Joko Widodo menegaskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi secara terbatas. Sebab, ada poin-poin yang disetujui dan ditolak oleh presiden


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi

Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi

Nilai anggaran pemindahan Ibu Kota Negara kemungkinan besar direvisi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!