Nasional
Share this on:

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

  • 1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus
  • 1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

JAKARTA - Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit. Kondisi ini dinilai menjadi ceminan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti diketahui banyak formasi lowong karena seluruh pelamarnya tidak bisa menjangkau nilai ambang batas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai dari hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD) menunjukan kondisi mutu pendidikan di Indonesia. Karena nilai yang tertinggi dan terendah begitu jauh jaraknya. Termasuk pula peta persebaran nilai antara di Jawa dan luar Jawa.

 ”Sangat terjadi perbedaan-perbedaan antara yang terbaik dan yang terbelakang. Artinya tingkat pendidikan kita mengalami gap yang besar antara Jawa dan luar Jawa,” ungkap JK di diskusi perekonomian di Hotel Ritz Carlton, kemarin (15/11).

Meskipun pemerintah juga sudah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di luar Jawa. Secara nasional juga ada upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam sektor teknologi. Tidak sekadar mengimpor teknologi tapi juga penguasainya. ”Bukan hanya membeli teknologinya tapi bagaimana mendidik orang dengan betul untuk dapat mengikuti semua ini di masa datang,” imbuh JK.

Dia menyebutkan pagi kemarin telah menerima laporan hasil tes masuk CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Dalam laporan itu, ungkap JK, jumlah pelamar CPNS mencapai 4 juta orang. Sedangkan yang bisa mengikuti seleksi administrasi sekitar 1,8 juta orang.

”Dari 1,8 juta orang hanya dia bisa lulus hanya delapan persen. Delapan persen itu kurang lebih 100 ribu, sedangkan yang dibutuhkan 200 ribu,” ungkap dia.

Di sisi lain, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menegaskan jika seleksi CPNS ini ditujukan untuk memilih kualitas guru yang memadai. Ada 112 ribu formasi guru yang dibuka oleh pemerintah. Sedangkan peserta seleksi CPNS yang lolos passing grade hanya 3 persen saja. ”Saya dapat keluhan dari para guru yang ikut tes, katanya soalnya sulit. Selain itu passing grade tinggi,” kata pria yang akrab disapa Ono itu.

Di sisi lain, ada dua opsi yang sudah disiapkan pemerintah. Pertama adalah menurunkan passing grade dan opsi lainnya adalah perangkingkan. Ketika ditanya pendapatnya mengenai metode yang pas, Ono menyerahkan kepada Keme PAN-RB. Namun dia mengingatkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia tergantung dari para guru. Untuk itu dia menyarankan agar saat rekruitmen CPNS pun menjunjung kompetensi yang tinggi.

Dari tiga komponen tes CAT, peserta CPNS di bidang keguruan banyak yang jeblok di bidang tes karakteristik pribadi (TKP). Ono pun menanggapi hal tersebut. Jebloknya tes TKP menurutnya bukan berarti kepribadian guru juga bobrok. ”Mungkin saja saat tes tertekan,” ungkapnya. Untuk itu dia menyarankan agar ada penelitian lanjut terkait hal ini.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengkritisi keseriusan pemerintah dalam membenahi pendidikan tanah air. Menurut dia sudah banyak menteri yang membuka fakta sendiri bahwa kualitas pendidikan tanah air belum bagus.

’’Bahkan sekarang Wapres mengakitkan nilai kelulusan SKD yang rendah dengan kualitas pendidikan juga,’’ jelasnya.

Menurut Indra kondisi saat ini sudah jelas bahwa penyakitnya adalah pendidikan Indonesia belum bagus kualitasnya. Sayangnya dia belum melihat ada upaya perubahan yang menyeluruh. Dia melihat dalam positur anggaran pendidikan di APBN 2019 yang mencapai Rp 400 triliun lebih. Meskipun ada keterangan pengembangan mutu pendidikan, tetapi tidak jelas programnya seperti apa.

Dia berharap banyaknya indikasi bahwa kualitas pendidikan Indonesia belum bagus, harus bisa disikapi dengan tegas. Misalnya pemerintah membuat cetak biru arah pembangunan pendidikan.

Di dalamnya dijelaskan dengan tegas apa tugas dan kewenangan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan demikian program-program peningkatan mutu pendidikan bisa berjalan harmonis antara di pusat dengan di daerah. (jun/lyn/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mengumumkan hasil pemetaan atau klasterisasi perguruan tinggi Indonesia yang berada di baw


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Sejumlah analis mengkhawatirkan jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi akan mengembalikan watak kepemimpinan yang otoriter


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang berkembang di Indonesia.


Titik Panas di Sumatera Meningkat Tajam

Titik Panas di Sumatera Meningkat Tajam

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat, jumlah titik panas di Sumatera, yang dapat menjadi indikasi kebakaran hutan dan lahan, meningkat



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!