Nasional
Share this on:

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

  • 1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat
  • 1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

JAKARTA - Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat. Mereka akan tetap di sana hingga kondisi benar-benar kondusif dan mengantisipasi gangguan keamanan pascakericuhan beruntun pada Agustus lalu.

Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak mengatakan personel tersebut disebar di tiga lokasi berbeda. "10 SSK kita siagakan di Manokwari, 6 di Sorong dan 2 di Fakfak. Sifatnya untuk mengantisipasi sekaligus menjamin agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman," katanya di Manokwari, Kamis (12/9) kemarin.

Disebutkannya, personel bawah kendali operasi (BKO) yang diperbantukan dari sejumlah Polda wilayah Tengah dan Timur tersebut akan tetap berada di Papua Barat hingga daerah tersebut benar-benar aman. Dan hingga saat ini belum ada perintah penarikan pasukan yang dikeluarkan Kapolri.

"Sampai benar-benar aman, hingga hari ini belum ada perintah dari bapak Kapolri terkait penarikan mereka kembali ke Polda masing-masing," terangnya.

Pasca kerusuhan 19 Agustus 2019, telah dilaksanakan Deklarasi Damai Manokwari, Rabu (11/9). Namun, masih ada elemen yang menggelar aksi penolakan kasus rasisme serta menyuarakan referendum atas Papua.

Menyikapi hal itu, Herry, menegaskan masyarakat Manokwari secara umum sudah berdamai dan berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat dalam aksi-aksi yang dilakukan. "Jadi sudah jelas, sudah bisa kita lihat siapa pihak-pihak yang tidak mau damai. Masyarakat sudah berdamai, jadi jangan ada aksi lagi yang mengatasnamakan masyarakat," tegasnya.

Nahak mengemukakan, Deklarasi Damai di Manokwari diikuti para kepala suku, tokoh agama, Ketua MRP, kepala daerah, serta tokoh lainnya. Mereka dinilai merupakan representasi masyarakat di daerah tersebut. Dia menambahkan, secara umum situasi Papua Barat saat ini sudah jauh lebih baik. Penarikan personel BKO akan dilakukan sesuai perkembangan situasi.

Terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan langkah Polri mengirimkan puluhan SSK personel Polri ke Papua dan Papua Barat sebagai bentuk pemberian jaminan keamanan kepada masyarakat.

"Kenapa Polri mengirimkan 13 SSK di Papua Barat dan 30 SSK di Papua? Itu dalam rangka memberi jaminan keamanan," katanya.

Ia mengatakan Polri memiliki kewajiban mencermati setiap isu yang bergulir di tengah masyarakat. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan penanganan masalah rasisme dan kericuhan di Papua, dia mengatakan Polri memiliki beberapa pendekatan.

"Begitu terjadi, kami lokalisasi, jangan sampai meluas. Kami memitigasi semaksimal mungkin," katanya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


787 Bangunan dan 223 Kendaraan Dibakar, 15 Ribu Warga Eksodus

787 Bangunan dan 223 Kendaraan Dibakar, 15 Ribu Warga Eksodus

Tercatat lebih dari seribu bangunan dan kendaraan bermotor dibakar dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayapura, Senin (23/9) lalu.


Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Pengamanan di area perusahaan tambang PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, akan diperkuat.


Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Jumlah tersangka kerusuhan kerusuhan di Wamena, Papua terus bertambah. Jika sebelumnya ada tujuh pelaku, kemarin bertambah tiga orang lagi.


Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Kondisi keamanan Wamena, Jayapura, Papua sudah kembali kondusif. Warga pendatang tak perlu lagi eksodus.


Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Presiden Joko Widodo hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!