Nasional
Share this on:

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

  • 2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi
  • 2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

JAKARTA - Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Siswa tidak perlu lagi datang dan mendaftar ke sekolah tujuan.

Mendikbud Muhadjir Effendi mengatakan tahun depan pola PPDB akan berubah. Siswa sudah terdaftar di sekolah tujuan sesuai dengan zonasinya. “Konsep ini nanti tertuang di Perpres. Sedang dimatangkan,” katanya di kantor Kemdikbud di Jakarta kemarin (12/10).

Muhadjir percaya Model PPDB seperti ini jauh lebih simpel. Misalnya, sebuah sekolah SMP sudah tahu daftar siapa saja yang akan masuk pada tahun ajaran mendatang. Yakni siswa SD kelas enam dari setiap SD yang ada di zonasi SMP tersebut.

”Tapi memang perlu kerja sama dengan pemda yang menguasai data kependudukan. KIP juga bisa berdasarkan ini,” jelasnya.

Perubahan lain nanti meliputi jenjang karir guru. Muhadjir mengatakan bahwa jabatan kepala sekolah dan pengawas nantinya dimasukkan dalam pola karir guru. Guru yang berkualitas nantinya akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Dan kepala sekolah yang baik bisa diangkat menjadi pengawas.

“Nanti ada tunjangan khusus kepsek, dan tunjangan khusus pengawas,” jelasnya.

Namun kata Muhadjir, kepala sekolah tidak boleh sambil mengajar. Kepala sekolah adalah manajer sekolah, bukan tambahan pekerjaan untuk guru. ”Saya yakin sebetulnya sekolah itu mirip perusahaan. Kalau manajer bagus, hebat, perusahaan akan bagus,” jelasnya.

Tugas untuk Komite sekolah juga telah ditetapkan. Salah Satunya adalah menggali dana dari masyarakat untuk sekolah. Salah satu permasalahan kata Muhadjir adalah soal guru honorer. Setiap tahun ribuan guru pensiun.

Sementara pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh mengangkat guru. Maka sekolah mengambil inisiatif untuk mencari guru pengganti. “Ya namanya pengganti. Tidak jelas kriteria dan kualifikasinya. Bisa saja comot dari saudaranya, atau temannya,” katanya.

Pola ke depan, kata Muhadjir, harus ada pengangkatan guru tiap tahun. Untuk menggantikan yang pensiun berdasar angka jumlah pensiun yang tercatat. ”Jangan sekali-kali moratorium (pengankatan,Red) guru. karena tiap tahun ada pensiun. Jadinya seperti sekarang ini (guru honorer,Red) menumpuk karena dimoratorium selama lima tahun,” jelasnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano mengatakan teknis penerimaan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) nantinya akan diatur dengan Perpres khusus. Saat ini tengah dilakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan lembaga terkait seperti BKN Dan Kementerian PANRB.

“Sedang diproses, tim kami sedang survey ke sekolah-sekolah untuk memetakan jumlah guru honorer di 514 kabupaten. mudah-mudahan akhir bulan sudah ketemu (jumlahnya,Red),” kata Supriano

Meski demikian, Supriano menyebut Dapodik saat ini sudah memiliki data tentang guru honorer by name by subject dan by shool. Hanya tinggal proses sinkronisasi.

Supriano menambahkan, PP Nomor 49 tahun 2018 yang diteken pemerintah barusan hanyalah bersifat payung hukum bagi seluruh kementerian dan lembaga (KL). Akan diatur secara lebih teknis lagi di Perpres, lalu kemudian turun menjadi peraturan menteri di masing-masing lingkungan KL terkait.

“Ini sedang diproses. Nanti ASN (Aparatur Sipil Negara, Red) itu nantinya ada dua PNS, dan PPPK,” jelas Supriano. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan
Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan daftar pembagian dana hibah dari Kemenpora sejumlah total Rp3,4 miliar.


Baku Tembak dengan KKSB, Seorang Polisi Gugur Lagi di Nduga

Baku Tembak dengan KKSB, Seorang Polisi Gugur Lagi di Nduga

Bumi Cenderawasih belum sepenuhnya bebas dari aksi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.


Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu kerusuhan besar dan aksi teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjelang dan pascapemilu 2019 membuat telinga Wiranto panas.


Jumlah Penerima KIP 2019 Capai 17,9 Juta Siswa

Jumlah Penerima KIP 2019 Capai 17,9 Juta Siswa

Kemendikbud mengatakan, bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sepanjang 2014 hingga 2019 meningkat signifikan.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui jika website resmi penyelenggara Pemilu pernah coba diretas beberapa kali.


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan pascamenangkap Andi Arief di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!