Nasional
Share this on:

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

  • 2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji
  • 2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

JAKARTA - Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji. Kementerian PAN-RB bakal memberikan hukuman berat berupa pemecatan.

Penjatuhan sanksi ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebab kebanyakan PNS itu adalah pegawai pemda. Menteri PAN-RB Syafruddin menanggapi terkait masih ada ribuan PNS korup yang masih menerima gaji.

Dia menuturkan Kementerian PAN-RB masih akan mengkoordinasikan persoalan tersebut bersama Kemendagri. Kemungkinan koordinasi baru dilaksanakan awal pekan depan.

’’Senin (pekan depan, Red) kita tunggu rakornya dulu. Nanti kita akan kita putuskan dengan tegas,” ujar Syafruddin usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin.

Mantan Wakapolri itu menuturkan tindakan tegas itu bisa sampai pada pemberhentian PNS yang telah terbukti sebagai koruptor. Namun, keputusan tersebut tentu harus mendengarkan pendapat dari pihak-pihak lain.

”Ya nanti lihat kan enggak boleh satu pihak. Karena itu menyangkut banyak pihak,” tambah dia.

Apalagi dari ribuan PNS tersebut juga berada di bawah pemerintah daerah. Sehingga perlu koordinasi pula dengan pemda setempat. ”Kan anak buahnya (PNS, Red) di daerah itu terutama lebih banyak,” jelas dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan setidaknya ada 2.357 PNS korup yang masih menerima gaji. Mereka tidak langsung diberhentikan lantaran proses hukum masih berlangsung. Sesuai PP 11/2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu pemberhentian PNS tersebut perlu ada keputusan hukum tetap atau inkrach dengan masa hukuman minimal dua tahun penjara.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan awalnya terdata 2.674 PNS yang sudah dicatuhi pidana terkait tipikor dan berkekuatan hukum tetap. Nah dari jumlah tersebut sudah ada 317 orang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat sebagai PNS.

’’Yang masih aktif sejumlah 2.357 orang PNS,’’ katanya. Dia mengatakan jumlah tersebut berpotensi terus berkembang. Seiring dengan proses verifikasi, validasi, maupun kasus-kasus korupsi baru. Dia mengatakan BKN berwenang dalam pemblokiran dana PNS dalam sistem kepegawaian nasional.

Tetapi untuk proses penjatuhan sanksi pemberhentian, merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Untuk PNS kabupaten atau kota, maka PPK-nya bupati atau walikota.

Sedangkan untuk PNS provinsi, maka PPK-nya adalah gubernur. Kewajiban PPK memberhentikan PNS yang telah dijatuhi vonis kasus tipikor dan berkekuatan hukum tetap, tertuang dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.

’’BKN terus membantu instansi melakukan verifikasi dan validasi terhadap PNS tipikor yang inkracht,’’ katanya. Upaya ini bagian dari langkah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik di kementerian ataupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti PNS/ASN yang telah divonis itu. Tindak lanjut itu, misalnya, melakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

”KPK mengingatkan itu untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar,” ujarnya.

Febri pun berharap PPK dapat menginformasikan pada BKN atau pada KPK bila masih ada informasi tentang PNS/ASN yang telah divonis, namun belum masuk daftar blokir. Informasi itu bakal ditindaklanjuti dengan upaya validasi.

”Proses validasi akan terus dilakukan,” ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

KPK juga kembali mengingatkan kepala daerah sebagai PPK dapat dikenai sanksi tegas bila tidak memberhentikan PNS/ASN yang telah menjadi narapidana (napi) korupsi. ”Ini sesuai dengan pernyataan Mendagri sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada kepala daerah sebagai PPK,” imbuh dia. (jun/wan/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen
Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Berita Berikutnya

Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin
Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Berita Sejenis

Demokrat Incar Posisi Ketua MPR

Demokrat Incar Posisi Ketua MPR

Upaya Partai Gerindra mengincar kursi pimpinan MPR masih kokoh.


Indonesia Ternyata Masih Impor 4,7Juta Ton Plastik Pertahun

Indonesia Ternyata Masih Impor 4,7Juta Ton Plastik Pertahun

Kementerian Perindustrian menyebut manufaktur menyumbang USD51,06 miliar atau 74,59 persen pada total nilai ekspor nasional sebesar USD68,46 miliar.


Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Kementerian PANRB saat ini masih terus menganalisis total kebutuhan pegawai baru pada seluruh instansi.


Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut akan bertemu lagi.


Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah Indonesia sengaja menghalang-halangi Rizieq pulang ke tanah air.


Oposisi Masih Dibutuhkan

Oposisi Masih Dibutuhkan

keberadaan oposisi untuk mengawal kinerja pemerintahan masih sangat dibutuhkan. Oposisi disebut menjadi syarat negara yang berdemokrasi.


Jokowi-Prabowo Masih Akan Bertemu Lagi

Jokowi-Prabowo Masih Akan Bertemu Lagi

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan tidak ada syarat apapun yang diajukan pada pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.


Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama seluruh badan usaha maskapai penerbangan, mulai memberlakukan penerbangan murah.


Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Hingga kemarin (9/7) Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu hingga ada persetujuan alokasi anggaran.


Tes PNS atau ASN Tahun Ini 100 Soal, 35 Di antaranya HOTS

Tes PNS atau ASN Tahun Ini 100 Soal, 35 Di antaranya HOTS

Tes seleksi aparatur sipil negara (ASN) 2019 akan menerapkan soal high order thinking skills (HOTS).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!