Nasional
Share this on:

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

  • 2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji
  • 2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

JAKARTA - Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji. Kementerian PAN-RB bakal memberikan hukuman berat berupa pemecatan.

Penjatuhan sanksi ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebab kebanyakan PNS itu adalah pegawai pemda. Menteri PAN-RB Syafruddin menanggapi terkait masih ada ribuan PNS korup yang masih menerima gaji.

Dia menuturkan Kementerian PAN-RB masih akan mengkoordinasikan persoalan tersebut bersama Kemendagri. Kemungkinan koordinasi baru dilaksanakan awal pekan depan.

’’Senin (pekan depan, Red) kita tunggu rakornya dulu. Nanti kita akan kita putuskan dengan tegas,” ujar Syafruddin usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin.

Mantan Wakapolri itu menuturkan tindakan tegas itu bisa sampai pada pemberhentian PNS yang telah terbukti sebagai koruptor. Namun, keputusan tersebut tentu harus mendengarkan pendapat dari pihak-pihak lain.

”Ya nanti lihat kan enggak boleh satu pihak. Karena itu menyangkut banyak pihak,” tambah dia.

Apalagi dari ribuan PNS tersebut juga berada di bawah pemerintah daerah. Sehingga perlu koordinasi pula dengan pemda setempat. ”Kan anak buahnya (PNS, Red) di daerah itu terutama lebih banyak,” jelas dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan setidaknya ada 2.357 PNS korup yang masih menerima gaji. Mereka tidak langsung diberhentikan lantaran proses hukum masih berlangsung. Sesuai PP 11/2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu pemberhentian PNS tersebut perlu ada keputusan hukum tetap atau inkrach dengan masa hukuman minimal dua tahun penjara.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan awalnya terdata 2.674 PNS yang sudah dicatuhi pidana terkait tipikor dan berkekuatan hukum tetap. Nah dari jumlah tersebut sudah ada 317 orang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat sebagai PNS.

’’Yang masih aktif sejumlah 2.357 orang PNS,’’ katanya. Dia mengatakan jumlah tersebut berpotensi terus berkembang. Seiring dengan proses verifikasi, validasi, maupun kasus-kasus korupsi baru. Dia mengatakan BKN berwenang dalam pemblokiran dana PNS dalam sistem kepegawaian nasional.

Tetapi untuk proses penjatuhan sanksi pemberhentian, merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Untuk PNS kabupaten atau kota, maka PPK-nya bupati atau walikota.

Sedangkan untuk PNS provinsi, maka PPK-nya adalah gubernur. Kewajiban PPK memberhentikan PNS yang telah dijatuhi vonis kasus tipikor dan berkekuatan hukum tetap, tertuang dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.

’’BKN terus membantu instansi melakukan verifikasi dan validasi terhadap PNS tipikor yang inkracht,’’ katanya. Upaya ini bagian dari langkah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik di kementerian ataupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti PNS/ASN yang telah divonis itu. Tindak lanjut itu, misalnya, melakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

”KPK mengingatkan itu untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar,” ujarnya.

Febri pun berharap PPK dapat menginformasikan pada BKN atau pada KPK bila masih ada informasi tentang PNS/ASN yang telah divonis, namun belum masuk daftar blokir. Informasi itu bakal ditindaklanjuti dengan upaya validasi.

”Proses validasi akan terus dilakukan,” ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

KPK juga kembali mengingatkan kepala daerah sebagai PPK dapat dikenai sanksi tegas bila tidak memberhentikan PNS/ASN yang telah menjadi narapidana (napi) korupsi. ”Ini sesuai dengan pernyataan Mendagri sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada kepala daerah sebagai PPK,” imbuh dia. (jun/wan/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen
Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Berita Berikutnya

Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin
Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Berita Sejenis

843 Hektare Lahan di Riau Terbakar

843 Hektare Lahan di Riau Terbakar

Meskipun sebagian besar wilayah indonesia masih dalam masa musim hujan, namun wilayah Provinsi Riau saat ini memasuki musim kemarau.


Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan petasan yang terjadi saat debat calon presiden (Debat capres) masih diselidiki.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.


Teroris Dua Zaman Tertangkap saat Berencana ke Suriah

Teroris Dua Zaman Tertangkap saat Berencana ke Suriah

Upaya untuk melenggang ke Suriah bergabung dengan ISIS kendati mereda ternyata masih senyap-senyap terjadi.


Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Kementerian Kesehatan memprediksi jika bulan ini masih akan terjadi peningkatan kasus demam bedarah dengue (DBD).


Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Vonis 1,5 tahun untuk Ahmad Dhani masih menimbulkan pro kontra.


Baru 393 PNS Korup Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Baru 393 PNS Korup Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Janji pemerintah untuk memberhentikan secara tidak hormat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) koruptor belum sepenuhnya terlaksana.


Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali ini, giliran perangkat desa yang akan mendapat “kemurahan” pemerintah.


Nasib MT Namse Bangdzod Masih Misterius

Nasib MT Namse Bangdzod Masih Misterius

Teka-teki lenyapnya kapal Mother Tanker (MT) Namse Bangdzod belum menemui titik terang.


Pencarian Empat Pekerja PT Istaka Karya Terus Berlanjut

Pencarian Empat Pekerja PT Istaka Karya Terus Berlanjut

Sempat jeda saat Natal dan tahun baru, operasi pencarian empat pekerja PT Istaka Karya yang masih hilang dilanjutkan.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!