Nasional
Share this on:

4-10 Hari Panglima TNI dan Kapolri Akan Berkantor di Papua

  • 4-10 Hari Panglima TNI dan Kapolri Akan Berkantor di Papua
  • 4-10 Hari Panglima TNI dan Kapolri Akan Berkantor di Papua

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkantor di Papua mulai Senin (2/9) kemarin. Keduanya diperkirakan berada di Papua empat hingga sepuluh hari.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan akan berkantor di Papua agar bisa langsung memantau situasi di sana. Mengenai berapa lama di Papua, Hadi masih belum bisa memastikan.

Karena itu, kami akan berkantor di sana dan berapa lamanya tergantung perkembangan situasi, ujarnya, Senin (2/9).

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berangkat ke Papua, sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Tanah Papua.

Rencananya Kapolri, Panglima TNI dan para pejabat utama TNI-Polri akan berada di Papua selama empat hingga 10 hari.

"Untuk melakukan pengendalian, dialog dengan beberapa tokoh penting. Tujuannya untuk menjamin keamanan agar situasi dan kondisi kembali kondusif, walaupun saat ini sudah relatif kondusif," kata Iqbal di Mabes Polri.

Polri menduga aksi anarkis di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir ini, telah direncanakan dan diduga melibatkan pihak asing. "Ada indikasi ada provokasi yang di-setting. Orang-orangnya sudah kami petakan. Sedang didalami," katanya.

Iqbal menyebut Polri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara (BIN) masih menyelidiki hal ini. Situasi terkini di Papua dan Papua Barat, menurut Iqbal, telah kondusif. Puing-puing fasilitas umum yang sempat dirusak massa pun, telah dibersihkan oleh TNI-Polri bekerja sama dengan pemda dan elemen masyarakat.

Ada sedikitnya 6.000 personel gabungan TNI-Polri disiagakan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat untuk menjamin keamanan. Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Di sisi lain, Polda Papua Barat merillis data kerusakan akibat kerusuhan yang terjadi di Manokwari pada Senin (19/8).

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey, mengatakan hasil inventarisir yang dilakukan pihaknya kerusakan parah terjadi pada gedung permanen kantor Sekretariat serta gedung rapat DRPD Provinsi Papua Barat akibat pembakaran. Lalu Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Papua Barat, Kantor BPBD Manokwari, Gedung Dinas Perekonomian dan Perdagangan Manokwari, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Manokwari, Kantor Satpol PP Manokwari.

"Itu semua rusak karena terbakar pada kerusuhan massa yang terjadi di Jl.Siliwangi Manokwari," sebut Krey.

Selain itu, kantor PT Pelni berupa kaca pecah, kantor PT Pos Indonesia, Kantor Ombudsman Papua Barat, Kantor Bea Cukai, Bengkel dan kantor PT Pelindo, serta kantor PT PLN (Persero). "Kantor Grapari di Jl.Meredeka Manokwari dan Plaza Telkom juga terima dampak dari aksi itu. Kaca-kaca kantor pecah akibat lembaran batu, begitu pula kantor KPUD dan Gedung Perpustakaan Manokwari," bebernya.

Untuk fasilitas milik swasta tercatat lebih dari 20 gedung dan bangunan. Kerusakan berupa kaca pecah pada pintu jendela hingga kerusakan pada pagar. "ATM yang rusak dan terbakar antara lain ATM BRI dan Mandiri dan BNI di kantor gubernur lama. ATM Bank Mandiri di Klinik Felencia hanya dirusak begitu pula ATM Bank Panin dan BNI di Borarsi serta ATM Mandiri di swalayan Orchid dan Toko Teguh," sebutnya.

Kendaraan yang rusak hingga terbakar pada kerusuhan yang sempat membuat Manokwari lumpuh itu sebanyak 36 unit. Sebagian besar merupakan kendaraan roda empat. "Ini milik pemerintah maupun pribadi, termasuk mobil di Sorum Daihatsu di Jl. Jenderal Sudirman Manokwari.

Sementara jumlah tersangka kerusuhan pada rentetan aksi yang terjadi di Papua Barat bertambah menjadi 20 orang. "Masih ada kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. pengembangan masih berlangsung baik di Manokwari, Sorong maupun Fakfak," kata Mathias.

Dari 20 tersangka itu, 10 di antaranya terlibat dalam aksi rusuh yang terjadi Manokwari pada Senin (19/8). Tujuh tersangka pada kerusuhan di Sorong dan tiga lainya terlibat dalam kerusuhan di Fakfak. Krey mengungkapkan, polisi sudah menetapkan satu tersangka pada kasus pembakaran gedung DPRD Provinsi Papua Barat.

Begitu pula pembakaran kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jl. Siliwangi Manokwari. 10 tersangka di Manokwari masing-masing berinisial FM, BW, A, MA, MS, YS, IW, R, YW dan SUR. Mereka terlibat dalam kejadian yang berbeda dari kasus pembakaran gedung DPR, perusakan ATM hingga penjarahan.

"Kalau di Sorong masing-masing berinisial PR, AW, FM, IM, M, KS serta MSM. PR terlibat dalam kerusuhan di Bandara DEO (Dominie Edward Osok), AW, FM dan IM pada pembakaran gedung Lapas dan M, KS dan MSM terkait perusakan di Kantor DPRD Kota Sorong," ujarnya.

Sedangkan di Fakfak, Polres setempat sudah menetapkan tiga tersangka masing-masing PT, RK dan YEA. Mereka diduga terlibat dalam kasus pembakaran Pasar Tumburuni.

Khusus untuk kasus di Manokwari, polisi memanfaatkan tiga tempat penahanan, yakni milik Polres Manokwari, Satbrimob Polda serta rumah tahanan Polda Papua Barat. "Polda Papua Barat tidak sendiri dalam mengungkap kasus ini. Mabes Polri juga menurunkan tim untuk membantu proses investigasi," ungkapnya lagi. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!