Nasional
Share this on:

615 Rumah Sakit Turun Kelas

  • 615 Rumah Sakit Turun Kelas
  • 615 Rumah Sakit Turun Kelas

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya buka suara mengenai kisruh sejumlah rumah sakit yang mengalami penurunan kelas. Berdasarkan data Kemenkes hingga bulan ini, tercatat baru 615 dari 2.170 rumah sakit tidak memenuhi syarat standar SDM dan sarana prasarana, dan alat kesehatan secara online berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes Bambang Wibowo mengatakan, penurunan kelas itu dilakuakn berdasarkan review sesuai Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

"Review dilakukan langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak Januari lalu. Ternyata banyak yang tidak memenuhi standar," terangnya di Jakarta, Jumat (26/7).

Dari hasil di lapangan, sambung Bambung, Kemenkes lalu mengambil langkah penataan. "Review kelas akan dilakukan terhadap seluruh RS, namun untuk sekarang ini reviu hanya akan dilakukan terhadap RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," paparnya.

Bambang merinci, dari 2.170 RS yang telah dilakukan reviu dengan hasil untuk RS kelas A sebanyak 47 RS sesuai dan 9 RS tidak sesuai. Lalu, RS kelas B sebanyak 270 RS sesuai dan 88 RS tidak sesuai.

" Kemudian di RS kelas C sebanyak 839 RS sesuai dan 325 RS tidak sesuai; serta RS kelas D sebanyak 399 RS sesuai dan 193 RS tidak sesuai," bebernya.

Bambang memambahkan, review kelas tidak hanya pada aspek prasarana dan alat saja, melainkan ketersediaan SDM di sana. ''Kalau misalnya RS satu punya dokter bedah sementara RS satu tidak, tentu kompetensinya berbeda. Tapi kalau ada dokter bedah di RS ketika tidak punya kamar operasi, dia tidak bisa berkerja optimal," jelas Bambang.

Diketahui, penetapan kelas dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kemenkes. Kewenangan pemberian ijin RS kelas A adalah Kemenkes, RS kelas B diberi ijin oleh pemerintah provinsi, serta RS kelas C dan D diberi ijin oleh pemerintah kabupaten kota.

Sementara, Bagi RS yang direkomendasikan turun kelas memiliki kesempatan masa sanggah selama 28 hari atau sampai tanggal 12 Agustus. Setelah adanya laporan dari RS itu akan dilakukan pendataan ulang oleh Kemenkes paling lama 2 minggu.

Selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan sebagai rekomendasi untuk penyusunan kelas. Kemenkes juga akan mengirimkan surat ke BPJS Kesehatan terkait hasil penetapan rekomendasi setelah pendataan ulang untuk dasar kontrak pembayaran RS. Karena tarif RS dasarnya INA CBGs.

RS yang turun kelas nantinya boleh mengajukan naik kelas dengan merubah pada SDM, sarana prasarana, dan alat sesuai Permenkes 56 tahun 2014. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

2.632 WNI di Yaman Dievakuasi
2.632 WNI di Yaman Dievakuasi

Berita Sejenis

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan


Titik Api Berlahan-lahan Turun

Titik Api Berlahan-lahan Turun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan keberhasilan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan di Riau kemarin (19/9).


Pemerintah Siapkan Ruang Kelas Bebas Asap

Pemerintah Siapkan Ruang Kelas Bebas Asap

Pemerintah melalui Kemendikbud akan menyiapkan ruang kelas bebas asap bagi siswa daerah terdampak.


Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah kelahiran Almarhum Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dijadikan Museum BJ Habibie oleh pemerintah setempat.


Kondisi Kesehatan BJ Habibie Semakin Membaik

Kondisi Kesehatan BJ Habibie Semakin Membaik

Kondisi kesehatan Presiden RI ketiga Baharuddin Jusuf Habibie berangsur-angsur membaik. Kabar ini datang dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).


Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Situasi di Papua yang kini telah kondusif kembali diganggu dengan adanya provokasi-provokasi yang dinilai dapat memicu kembali terjadinya kericuhan di Bumi Cend


Karhutla Menyebar di 1.233 Titik

Karhutla Menyebar di 1.233 Titik

Hujan belum juga turun. Terakhir bulan Agustus lalu, sementara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali meningkat intensitasnya pada awal September 2019.


Tarif Baru, Orderan Ojek Online Turun

Tarif Baru, Orderan Ojek Online Turun

Tarif baru ojek online (ojol) dimulai serentak seluruh Indonesia, kemarin (2/9). Hasilnya, order ojol pun menurun.


Iuran BPJS Naik, Kelas I Jadi Rp160, Kelas II Rp110

Iuran BPJS Naik, Kelas I Jadi Rp160, Kelas II Rp110

Jajaran orang-orang penting di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kembali dibuat pusing dengan munculnya desakan uji publik rencana kenaikan iuran BPJS.


Jokowi Turun Tangan, Papua Sodorkan Permintaan

Jokowi Turun Tangan, Papua Sodorkan Permintaan

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal terbang ke Papua menyikapi konflik yang tak kunjung reda. Jadwal sudah diatur.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!