Nasional
Share this on:

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

  • 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos
  • 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

JAKARTA - KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Berdasar hasil klarifikasi sementara, jumlah pemilih pilkada tahun ini mencapai 152.092.310 orang.

Namun, masih ada 6.768.025 orang yang terancam kehilangan hak pilih. Sebab, mereka belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (suket).

”Data DPS itu sudah kami klarifikasi,” terang Komisioner KPU Viryan Aziz kepada Jawa Pos, kemarin.

Namun, data tersebut belum mencakup semua daerah. Dari 381 daerah yang dilakukan pemutakhiran data pemilih, KPU baru mampu menyelesaikan 375 daerah. Masih ada enam kabupaten di Papua yang belum selesai menyusun daftar pemilih. Yaitu, Lanny Jaya, Nduga, Manberamo Raya, Mimika, Yahukimo, dan Puncak.

Menurut Viryan, 24 Maret mendatang DPS ditempel secara serentak di desa-desa dan kelurahan. ”Tujuannya, mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat,” tutur dia.

Pada 24 Maret pula masyarakat bisa mengakses laman KPU untuk melihat daftar pemilih. Pihaknya akan menggunakan aplikasi sidalih. Jadi, lanjut Viryan, masyarakat bisa melihat atau mengecek apakah nama mereka sudah terdaftar dalam DPS atau belum. Mereka yang belum terdaftar bisa melapor kepada perangkat desa atau kelurahan.

Viryan mengatakan, 6.768.025 calon pemilih yang belum mempunyai e-KTP atau suket diberi waktu sampai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 13–19 April. Jika sampai tanggal tersebut tetap belum memiliki e-KTP atau suket, nama mereka tidak akan masuk DPT.

”Nama mereka akan dikeluarkan dari daftar pemilih sebelum penetapan DPT,” tuturnya.

Artinya, mereka terancam tidak bisa ikut nyoblos. Sebab, penyusunan DPT mengacu pada data e-KTP. Selain itu, setiap pemilih wajib membawa e-KTP atau suket saat hendak menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Tujuannya, memastikan apakah mereka betul-betul warga setempat. (lum/byu/c10/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Tarif Tol di Indonesia Kemahalan
Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Bos Pabrik Miras Pembunuh 51 Orang Dibekuk

Polda Jawa Barat yang bertekad untuk membongkar habis pabrik miras Cicalengka berhasil membekuk bos pabrik pembunuh 51 orang.


Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimis jika ambruknya Jembatan Widang di Tuban Jawa Timur tidak akan mengganggu arus mudik.


Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Kementerian PUPR Menargetkan sebagian ruas tol Pemalang-Batang yang masih dalam tahap pembangunan bisa dilalui pemudik pada Lebaran tahun 2018.


Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Keterlibatan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam skandal korupsi Bank Century kembali menyeruak.


IDI Tunda Pemecatan Terawan

IDI Tunda Pemecatan Terawan

Untuk sementara waktu Mayjen TNI Dr dr Terawan Agus Putranto SpRad untuk sementara bisa bernafas lega.


Pimen Kiye, 1 Juta Data Pengguna Facebook Indonesia Bocor

Pimen Kiye, 1 Juta Data Pengguna Facebook Indonesia Bocor

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiatara memerintahkan Facebook Indonesia untuk mematikan (shut down).


Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK

Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK

Kabar gembira untuk guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah.


Jelang Pelunasan, Keppres BPIH Belum Terbit

Jelang Pelunasan, Keppres BPIH Belum Terbit

Kementerian Agama (Kemenag) sudah melansir jadwal pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) regular 2018. Bisa dimulai selasa besok (3/4).


Setnov Terancam Dijerat TPPU

Setnov Terancam Dijerat TPPU

Penerapan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Setnov tengah dimatangkan oleh KPK.


Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Peningkatan iklim usaha dan pelayanan publik tengah menjadi fokus pemerintah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!