Nasional
Share this on:

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

  • 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos
  • 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

JAKARTA - KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Berdasar hasil klarifikasi sementara, jumlah pemilih pilkada tahun ini mencapai 152.092.310 orang.

Namun, masih ada 6.768.025 orang yang terancam kehilangan hak pilih. Sebab, mereka belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (suket).

”Data DPS itu sudah kami klarifikasi,” terang Komisioner KPU Viryan Aziz kepada Jawa Pos, kemarin.

Namun, data tersebut belum mencakup semua daerah. Dari 381 daerah yang dilakukan pemutakhiran data pemilih, KPU baru mampu menyelesaikan 375 daerah. Masih ada enam kabupaten di Papua yang belum selesai menyusun daftar pemilih. Yaitu, Lanny Jaya, Nduga, Manberamo Raya, Mimika, Yahukimo, dan Puncak.

Menurut Viryan, 24 Maret mendatang DPS ditempel secara serentak di desa-desa dan kelurahan. ”Tujuannya, mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat,” tutur dia.

Pada 24 Maret pula masyarakat bisa mengakses laman KPU untuk melihat daftar pemilih. Pihaknya akan menggunakan aplikasi sidalih. Jadi, lanjut Viryan, masyarakat bisa melihat atau mengecek apakah nama mereka sudah terdaftar dalam DPS atau belum. Mereka yang belum terdaftar bisa melapor kepada perangkat desa atau kelurahan.

Viryan mengatakan, 6.768.025 calon pemilih yang belum mempunyai e-KTP atau suket diberi waktu sampai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 13–19 April. Jika sampai tanggal tersebut tetap belum memiliki e-KTP atau suket, nama mereka tidak akan masuk DPT.

”Nama mereka akan dikeluarkan dari daftar pemilih sebelum penetapan DPT,” tuturnya.

Artinya, mereka terancam tidak bisa ikut nyoblos. Sebab, penyusunan DPT mengacu pada data e-KTP. Selain itu, setiap pemilih wajib membawa e-KTP atau suket saat hendak menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Tujuannya, memastikan apakah mereka betul-betul warga setempat. (lum/byu/c10/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Tarif Tol di Indonesia Kemahalan
Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kesempatan pelimpahan kursi bagi calon jamaah haji (CJH) yang wafat.


OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Se


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta

Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi tiba di kantor KPK, Jumat malam (15/3) lalu, dengan wajah tertunduk dan tertutup


Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.


Jumlah Penerima KIP 2019 Capai 17,9 Juta Siswa

Jumlah Penerima KIP 2019 Capai 17,9 Juta Siswa

Kemendikbud mengatakan, bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sepanjang 2014 hingga 2019 meningkat signifikan.


Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah dua menteri baru agar bisa mendorong ekspor dan investasi, tidaklah mudah.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan pascamenangkap Andi Arief di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!