Nasional
Share this on:

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

  • 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos
  • 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

JAKARTA - KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Berdasar hasil klarifikasi sementara, jumlah pemilih pilkada tahun ini mencapai 152.092.310 orang.

Namun, masih ada 6.768.025 orang yang terancam kehilangan hak pilih. Sebab, mereka belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (suket).

”Data DPS itu sudah kami klarifikasi,” terang Komisioner KPU Viryan Aziz kepada Jawa Pos, kemarin.

Namun, data tersebut belum mencakup semua daerah. Dari 381 daerah yang dilakukan pemutakhiran data pemilih, KPU baru mampu menyelesaikan 375 daerah. Masih ada enam kabupaten di Papua yang belum selesai menyusun daftar pemilih. Yaitu, Lanny Jaya, Nduga, Manberamo Raya, Mimika, Yahukimo, dan Puncak.

Menurut Viryan, 24 Maret mendatang DPS ditempel secara serentak di desa-desa dan kelurahan. ”Tujuannya, mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat,” tutur dia.

Pada 24 Maret pula masyarakat bisa mengakses laman KPU untuk melihat daftar pemilih. Pihaknya akan menggunakan aplikasi sidalih. Jadi, lanjut Viryan, masyarakat bisa melihat atau mengecek apakah nama mereka sudah terdaftar dalam DPS atau belum. Mereka yang belum terdaftar bisa melapor kepada perangkat desa atau kelurahan.

Viryan mengatakan, 6.768.025 calon pemilih yang belum mempunyai e-KTP atau suket diberi waktu sampai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 13–19 April. Jika sampai tanggal tersebut tetap belum memiliki e-KTP atau suket, nama mereka tidak akan masuk DPT.

”Nama mereka akan dikeluarkan dari daftar pemilih sebelum penetapan DPT,” tuturnya.

Artinya, mereka terancam tidak bisa ikut nyoblos. Sebab, penyusunan DPT mengacu pada data e-KTP. Selain itu, setiap pemilih wajib membawa e-KTP atau suket saat hendak menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Tujuannya, memastikan apakah mereka betul-betul warga setempat. (lum/byu/c10/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Tarif Tol di Indonesia Kemahalan
Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

Asian Games tinggal menghitung hari. Salah satu hal yang terus dipelototi adalah transportasi.


Angka Golput Masih Tinggi

Angka Golput Masih Tinggi

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 bisa mencapai 77,5 persen.


Lima Bulan Terjadi 387 Pelanggaran

Lima Bulan Terjadi 387 Pelanggaran

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) memiliki sejumlah data terkait pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.


Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Kapal Equanimity Disita Ulang

Kapal Equanimity Disita Ulang

Bareskrim masih belum menyerah terkait kasus penyitaan kapal Equanimity senilai USD 250 juta.


Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberi tindakan tegas berupa tuntutan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom.


Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Pemerintah berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok sejauh ini.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!