Nasional
Share this on:

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

  • 74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi
  • 74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

JAKARTA - Partai Gerindra diprediksi akan ikut bergabung dalam pemerintahan periode 2019-2024. Bahkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sudah menegaskan dirinya siap jika negara memanggil. Namun, mayoritas publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Jumlahnya cukup tinggi. Yakni 74,6 persen. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.

"Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo sendiri. Artinya pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tidak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, di Jakarta, Kamis (17/10).

Survei nasional itu dilakukan pada 5 sampai 12 Oktober 2019. "Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen. Yang setuju 32,5 persen. Sedangkan tidak menjawab 27,0 persen," imbuhnya.

Banyak juga yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo. Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi. Karena masih ada yang menganggap pemilu 2019 curang. Selain itu, Prabowo dinilai juga harus konsisten sebagai simbol oposisi. "Tetapi responden yang setuju alasannya karena pemilu sudah usai. Mereka menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan lima tahun mendatang," paparnya.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka pada 5 hingga 12 Oktober 2019. Melalui sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi. Mereka menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error 3,1 persen. Sementara tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. "Survei ini dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik. Terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan partainya tidak pernah meminta dan menawarkan calon menteri kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, , Gerindra mempersilakan Jokowi menyikapi kesiapan Prabowo Subianto membantu pemerintahan mendatang. Dia menegaskan sikap Prabowo tak pernah berubah. "Gerindra tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan diri. Apalagi ikut campur atau mengintervensi," tegas Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10).

Soal koalisi ataupun kursi menteri, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai presiden terpilih untuk menentukan. Sikap Gerindra, lanjutnya, apabila pemerintah memerlukan, maka Prabowo siap membantu. "Silakan Presiden menyikapinya. Prabowo sudah menyampaikan visi-misi dan program untuk kepentingan bangsa dan negara," tukas Riza.

Dia menegaskan gagasan umum Prabowo tidak pernah berubah. Yakni ingin Indonesia maju dan berdaulat atas pangan dan energi. Selain itu, Indonesia harus memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat melebihi bangsa lainnya.

Terpisah, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan penyusunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin didesain untuk menjawab berbagai tantangan eksternal. Seperti ancaman resesi global. Karena itu, diperlukan konsolidasi nasional.

"Pentingnya konsolidasi nasional disikapi dengan struktur dan nomenklatur kabinet. Memang sebaiknya tidak mengalami banyak perubahan. Sehingga kabinet nanti dapat langsung bekerja cepat dengan skala prioritas sesuai garis kebijakan Presiden," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (17/10).

Menurutnya, PDIP memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, kementerian ini menjadi tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa terjadi jika pengembangan SDM Indonesia menitikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu harus dilandasi semangat bangsa pelopor dan bangga dengan kemampuan sendiri. Tidak ada bangsa besar tanpa nasionalisme yang tinggi," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akhirnya resmi berdiri. Partai besutan eks kader PKS itu mulai diperkenalkan ke publik, kemarin (10/11).


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

Pemerintah menegaskan tak membuka formasi tenaga administrasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negri sipil (CPNS) 2019.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar menjadi sorotan publik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!